Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Wakil Ketua DPR Tersangka Korupsi PAN Sepakati Pengganti Taufik Kurniawan
Tanggal 05 Nopember 2018
Surat Kabar Kompas
Halaman -
Kata Kunci
AKD - Pimpinan
- Mahkamah Kehormatan Dewan
Isi Artikel JAKARTA,KOMPAS — Ketua DPP Partai Amanat Nasional yang juga Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menyebut internal PAN sudah menyepakati pengganti Taufik Kurniawan di posisi Wakil Ketua DPR pascapenahanan Taufik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dia menolak menyebutkannya. Pengumuman akan disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. ”Untuk penggantinya sudah ada satu nama. Jadi di internal kami sudah mufakat, tinggal nama ini dikirim ke pimpinan DPR,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/11/2018). Zulkifli Hasan hingga kini masih bertugas di luar negeri. Dia direncanakan baru kembali Kamis (8/11/2018). ”Tunggu saja, nanti Bang Zul yang akan mengumumkannya. Bukan kapasitas atau kewenangan saya untuk menyampaikan nama ini kepada publik,” ujarnya. Dia pun hanya bisa menyebutkan latar belakang dari figur yang dipilih tersebut. ”Dia ini anggota DPR Fraksi PAN, pengurus DPP PAN, dan pengurus Fraksi PAN di DPR,” katanya. Pemilihan figur pengganti Taufik ini, dia melanjutkan, berlangsung tanpa menimbulkan gejolak di internal PAN. ”Tidak ada kubu-kubuan atau tarik-menarik di antara pengurus PAN ataupun di antara anggota DPR dari PAN. Keputusan diambil secara mufakat dan disepakati oleh semua pihak,” jelasnya. KOMPAS/ALIF ICHWAN Seusai diperiksa selama 10 jam oleh penyidik, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan menggunakan rompi tahanan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (2/11/18) malam. Taufik ditahan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016. Hanya permasalahannya, menurut Yandri, saat ini DPR sedang reses. Oleh karena itu, kalaupun PAN mengirimkan pengganti Taufik saat ini, penggantian baru bisa direalisasikan seusai masa reses DPR, 19 November.  
  Kembali ke sebelumnya