Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Demokrat Bali Kaget Putu Sudiartana Jadi OTT KPK
Tanggal 29 Juni 2016
Surat Kabar Suara Pembaruan
Halaman -
Kata Kunci
AKD - Komisi III
- Mahkamah Kehormatan Dewan
Isi Artikel [DENPASAR] Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, kaget mendengar kadernya yang duduk di DPR-RI Putu Sudiartana yang sering dipanggil Putu Leong ditangkap Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Karena itu, pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut termasuk apa yang menyebabkan yang bersangkutan ditangkap. “Mohon maaf saya baru mendengar sekarang dan belum tahu dia ditangkap terkait kasus apa. Karena itu, saya tidak dapat berkomentar banyak dan kita serahkan saja ha itu kepada penegak hukum,” ujar Mudarta yang dikonfirmasi SP, Rabu (29/6) siang. Ia juga menyampaikan, sesuai komitmen dari partai termasuk dari Ketua Umum SBY, semua kader partai Demokrat harus bersih dan angan sampai tersandung kasus korupsi. Untuk itu, semua kader Demokrat harus mematuhinya dan jangan sampai tersandung kasus hukum. Mudarta mengatakan, sebelum tertapkap KPK, Putu Sudiartana adalah merupakan kader demokrat Bali yang loyal dan disegani. Bahkan yang bersangkutan sempat dicalonkan untuk merebut posisi Ketua DPD beberapa waktu lalu. Hanya saja, ia kalah dalam perebutan posisi Ketua DPD karena pengurus DPD II memilh secara aklamasi sebagai Krtua DPD. “Buat saya Putu yang sempat bersaing dengan saya mau jadi Ketua DPD adalah kader yang bagus dan sekarang menjabat Wakil Bendahara Umum DPP. Kalau akhirnya tersandung soal hukum kami tentu tidak mampu berbuat banyak dan kita serahkan pada proses hukum yang berlaku,” tegas Mudarta. Sebelumya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan tangkap tangan terhadap Anggota Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Putu Sudiartana. Putu, yang juga Wabendum PD itu, ditangkap b‎ersama dengan sejumlah pihak, termasuk seseorang berinisial N, Sekretariat di Komisi III DPR. [137]
  Kembali ke sebelumnya