| Isi Artikel |
Pengalihan pembelajaran dari metode tatap muka ke metode jarak jauh secara daring tidak sekadar mendigitalkan bahan pengajaran atau masalah teknis pengajaran, tetapi terlebih dari itu, menyangkut masalah kelembagaan dan pedagogis atau kemampuan guru untuk menyampaikan materi secara daring. Tidak ada yang tidak bermasalah dengan ini, bahkan di negara maju sekalipun.
Dari sisi akses sumber daya digital, meski rata-rata semua keluarga memiliki telepon seluler, belum semua memiliki akses internet. Tingkat penetrasi internet di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, rata-rata sekitar 90 persen. Di China bahkan hanya 60 persen, tak beda jauh dengan di Indonesia yang baru 66,22 persen.
Penetrasi internet di pedesaan bahkan lebih rendah lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat penetrasi internet di pedesaan rata-rata hanya 51,91 persen, di perkotaan pun rata-rata hanya 78,08 persen. Kepemilikan komputer, yang menjadi media penting untuk pembelajaran daring, pun sangat redah, yaitu 9,93 persen di pedesaan dan 28,43 persen di perkotaan.
Karena itu, tidak semua guru dapat memanfaatkan 10 platform pembelajaran daring yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan pihak swasta. Aplikasi Whatsapp pun menjadi pilihan, pemberian dan pengumpulan tugas melalui percakapan (chatting), gambar (foto), atau video. Paling tidak, guru bisa menjelaskan materi dan ada umpan balik meski tidak langsung.
Namun, cara sederhana itu pun seringkali terkendala karena tidak semua siswa/orangtua siswa memiliki telepon pintar. Atau, seperti temuan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di Jakarta, di keluarga siswa hanya ada satu telepon pintar, tetapi dipegang oleh si ayah yang bekerja sebagai ojek daring. Tidak bisa berharap ada penjelasan materi maupun umpan balik dalam kondisi seperti ini.
Meski memiliki akses sumber daya digital, belum tentu juga proses belajar mengajar dapat berlangsung ideal, ada penjelasan materi dari guru dan umpan balik secara langsung guru dan siswa. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim, ada guru yang sekadar menganjurkan siswa belajar mandiri melalui aplikasi belajar daring yang direkomendasikan Kemdikbud sehingga tidak ada penjelasan materi dari guru maupun umpan balik.
Dengan kondisi begitu, tak heran jika interaksi guru dan siswa sangat minim, berdasar survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap 1.700 siswa di 20 provinsi, hanya 20,1 persen. Wajar juga jika siswa tidak tidak senang bahkan bosan dengan pembelajaran jarak jauh selama sebulan ini karena lebih banyak hanya berupa pemberian tugas.
Kompetensi guru
Mendikbud Nadiem Makarim melalui Surat Edaran Kemdikbud Nomor 4 Tahun 2020 sebenarnya telah menegaskan bahwa guru/sekolah tidak perlu terbebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran lebih untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna dengan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
Namun, transformasi digital secara terpaksa ini membuat banyak guru/sekolah gagap dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya kendala akses sumber daya digital, hampir semua juga tidak mempunyai pengalaman untuk ini.
Memastikan pembelajaran menjadi menyenangkan, penuh makna, membangkitkan kreativitas bukan perkara mudah, apalagi guru tidak dapat secara langsung berhadapan dengan siswa. Anggi Afriansyah, peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan, kreativitas guru dalam mendesain dan memberikan pembelajaran daring memegang peranan penting di sini.
Persoalannya, dengan tingkat kompetensi guru yang rata-rata kurang dari 70, tidak mudah berharap pada daya kreatif guru dalam pembelajaran jarak jauh ini. Bahkan, kata Satiwan, skor uji kompetensi guru di Jakarta pada 2019 hanya 54. Dengan kondisi itu, ditambah atmosfer pendidikan yang konservatif dan terkungkung birokrasi, membuat guru selama ini cenderung hanya mematuhi kurikulum.
Dengan kompleksnya permasalahan tersebut, tanpa upaya bersama termasuk dukungan orangtua dan juga pemerintah daerah, pembelajaran daring tak akan berhasil. Anggi mengatakan, pemerintah daerah harus dapat memetakan sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dalam penyelenggaraan pembelajaran daring.
Pemerintah daerah juga harus mempunyai solusi konkret untuk sekolah-sekolah dan juga siswa yang memiliki keterbatasan akses. Seperti kata Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay, pembelajaran jarak jauh secara daring tidak bisa menjadi solusi tunggal karena cenderung memperburuk ketidaksetaraan pendidikan.
Baca juga: Guru Butuh Pelatihan agar Pembelajaran Jarak Jauh Lebih Efektif
Saat ini ada 1,5 miliar siswa atau sekitar 90 persen total siswa di dunia yang harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dari jumlah itu, sebanyak 706 juta siswa tidak memiliki akses internet, termasuk terdapat pula di Indonesia. Mereka inilah yang sangat rentan tidak mendapatkan haknya di bidang pendidikan karena pandemi Covid-19 ini.
|
