| Isi Artikel |
Pelatihan program Kartu Prakerja mesti diselaraskan dengan kebutuhan pekerja dan industri. Dengan cara itu, peserta program punya peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.
Oleh AGNES THEODORA
JAKARTA, KOMPAS — Tantangan di bidang ketenagakerjaan semakin kompleks seiring disrupsi ganda akibat pandemi Covid-19. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja, antara lain program Kartu Prakerja, mesti dievaluasi secara komprehensif.
Dengan cara itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja baru.
Direktur Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, diperlukan perubahan sistem secara mendasar terkait program Kartu Prakerja sesuai kebutuhan yang berkembang di tengah pandemi. Pada 2020, Kartu Prakerja dijadikan program semibantuan sosial untuk menjawab masalah pekerja yang terkena dampak pandemi dan kehilangan pekerjaan.
Pada 2021, program itu dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pekerja secara efektif. Namun, peserta yang diprioritaskan harus pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kebutuhan mereka untuk mencari pekerjaan baru lebih mendesak. Oleh karena itu, program harus dibuat lebih terarah, tidak bisa dilepas dan dibebaskan begitu saja seperti sekarang.
”Jika ingin program ini efektif, jangan dibebaskan, tetapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jenis pelatihan harus diarahkan agar peserta punya peluang lebih besar mendapat pekerjaan setelah lulus pelatihan,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (3/1/2021).
Saat ini, program Kartu Prakerja menganut prinsip yang membebaskan peserta untuk mendaftar sendiri dan memilih pelatihan yang tersedia di platform Kartu Prakerja. Dengan prinsip terbuka itu, mayoritas penerima bantuan adalah pekerja yang masih memiliki pekerjaan.
Survei Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 menunjukkan, sebanyak 66,47 persen peserta Kartu Prakerja berstatus masih bekerja, sebanyak 22,24 persen peserta berstatus penganggur, dan 11,29 persen termasuk golongan bukan angkatan kerja. Dari kelompok yang masih berstatus bekerja itu, 63 persen peserta bekerja penuh dan 36 persen berstatus setengah penganggur.
”Kalau ingin program ini lebih efektif dan menjawab tantangan saat pandemi, harus ada skala prioritas, baik dari segi sasaran peserta maupun substansi pelatihannya. Program tidak bisa dibuat terlalu luas,” katanya.
Penyelarasan program Kartu Prakerja dengan kebutuhan industri juga akan membuat investasi yang masuk pada 2021 lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menjanjikan 153 perusahaan siap berinvestasi pada 2021 dengan target serapan 1,3 juta tenaga kerja.
Tanpa pemetaan antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja, investasi yang masuk tidak bisa menyerap tenaga kerja. Skenario terburuk, investasi masuk dan lapangan kerja tercipta, tetapi diisi tenaga kerja asing karena pekerja lokal dinilai kurang terampil dan kompeten untuk direkrut.
Tauhid menambahkan, muatan pelatihan program Kartu Prakerja juga harus dibuat lebih banyak dan digarap lebih serius. Bahkan, apabila diperlukan, pelatihan luar jaringan diperbanyak agar kelas-kelas pelatihan berlangsung lebih efektif.
”Penyelenggara pelatihan juga harus disaring secara selektif. Harus program yang memang punya rekognisi di dunia industri. Sayang kalau sampai peserta menerima sertifikat lolos pelatihan, tetapi tidak direkognisi dunia usaha,” ujarnya.
Belum ditentukan
Saat dihubungi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiharso mengatakan, pemerintah belum membahas secara detail kelanjutan Kartu Prakerja. Meskipun komitmen untuk melanjutkan program sudah ada, hal-hal teknis masih menunggu kepastian program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021.
”Sebab, Kartu Prakerja masih merupakan bagian dari program PC-PEN. Selain itu, kami juga sedang menjadwalkan rapat komite,” kata Susiwijono, yang menjabat Sekretaris Komite Cipta Kerja Kartu Prakerja.
Terkait alokasi anggaran yang dipangkas 50 persen menjadi Rp 10 triliun pada tahun ini, ia menyatakan, hal itu belum dipastikan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebutkan, anggaran Kartu Prakerja pada tahun ini sebesar Rp 10 triliun. Nilai itu lebih kecil daripada anggaran 2020 yang sebesar Rp 20 triliun.
Namun, nilai anggaran bisa berubah karena kebutuhan mendesak untuk peningkatan keahlian dan kapasitas pekerja.
Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, pemangkasan anggaran akan mengubah sejumlah aspek program Kartu Prakerja. ”Apakah perubahannya pada kuota, besaran dana pelatihan, atau besaran insentif, kami masih menunggu arahan dan keputusan komite,” kata Louisa.
|
