| Isi Artikel |
Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun ini. Alokasi anggarannya setengah dari alokasi pada 2020. Padahal, persoalan sumber daya manusia masih menghadang.
Oleh AGNES THEODORA
Realisasi penyaluran bantuan subsidi upah per 14 Desember 2020 (sumber: Kementerian Ketenagakerjaan).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021 dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun. Alokasi anggaran ini setengah dari anggaran 2020 yang sebesar Rp 20 triliun.
Pemangkasan anggaran akan mengubah sejumlah aspek dari program semibantuan sosial tersebut, di antaranya kuota, nilai bantuan, dan bentuk pelatihan bagi pekerja.
Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, akan ada beberapa perubahan mendasar dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja pada tahun ini.
Saat ini, Komite Cipta Kerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih membahas hal tersebut. Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja masih menunggu arahan komite terkait pelaksanaan program pada tahun ini.
”Apakah perubahannya di kuota, besaran dana pelatihan, atau di besaran insentif, kami masih menunggu arahan dan keputusan dari komite,” kata Louisa saat dihubungi, Sabtu (2/1/2021).
Ia mengatakan, aspek lain yang sedang didiskusikan adalah bentuk pelatihan. Sepanjang 2020, akibat pandemi Covid-19, semua kelas pelatihan diselenggarakan secara daring. Pada 2021, pemerintah berencana mulai mengadakan kelas pelatihan secara luring. Kendati demikian, pemilihan format pelatihan secara luring serta pemangkasan anggaran program bisa berpengaruh terhadap kuota peserta.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan luring diperkirakan lebih tinggi daripada pelatihan daring. Dengan demikian, perlu perubahan kuota peserta.
”Kalau pelatihan luring akan lebih mahal biayanya. Dengan anggaran yang sebesar Rp 10 triliun, kuota peserta bisa jadi lebih sedikit,” kata Denni.
Poin lain yang menjadi pertimbangan adalah cakupan pelatihan yang lebih luas dan inklusif jika diselenggarakan secara daring. Peserta yang tinggal di pelosok daerah atau jauh dari pusat-pusat balai latihan kerja (BLK) bisa mengikuti pelatihan dari rumah masing-masing secara daring. Sebaliknya, jika pelatihan diselenggarakan secara luring, tidak semua orang bisa mengakses karena terkendala jarak dan akses ke lokasi.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021. Program semibantuan sosial tersebut akan mendapat alokasi anggaran Rp 10 triliun. Sejauh ini, sejak 11 April sampai 23 November 2020, penerima program Kartu Prakerja telah mencapai 5,6 juta orang, sesuai target kuota yang ditetapkan.
Pelaksanaan program pada 2020 berhenti pada gelombang 11, dengan total jumlah pendaftar program mencapai 43 juta orang. Pendaftaran untuk gelombang ke-12 menurut rencana dimulai pada Januari 2020. Peserta yang sudah mengikuti program pada 2020 tidak bisa mendaftar lagi pada 2021.
Lebih kompleks
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, persoalan ketenagakerjaan akibat Covid-19 tidak akan otomatis berhenti saat tahun berganti. Pada 2021, persoalan yang sama akan tetap ada, bahkan lebih kompleks karena tantangan disrupsi ganda akibat proses digitalisasi dan otomasi lebih cepat.
Di sisi lain, pengangguran masih menjadi masalah besar. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS mencatat, pandemi Covid-19 pada 2020 berdampak terhadap 29,12 juta pekerja atau 14,28 persen dari 203,97 juta penduduk usia kerja. Angka pengangguran bertambah dari 7,21 juta orang menjadi 9,77 juta orang dalam. Pekerja yang berstatus setengah pengangguran juga bertambah signifikan, dari 6,42 persen menjadi 10,19 persen.
Komitmen anggaran yang memadai dibutuhkan untuk menjalankan program-program bantuan serta pelatihan kepada pekerja pada 2021. Ia menilai anggaran Rp 10 triliun terlalu kecil untuk menjawab kompleksitas masalah pada 2021. Selain pengangguran, disrupsi teknologi digital terhadap pasar tenaga kerja juga menjadi tantangan yang mesti dihadapi karena mengharuskan pekerja meningkatkan kapasitas.
Disrupsi teknologi digital terhadap pasar tenaga kerja juga jadi tantangan yang mesti dihadapi.
”Salah satu masalah besar ketenagakerjaan kita adalah kualitas sumber daya manusia. Anggaran untuk Kartu Prakerja atau program job training lainnya seharusnya tidak dipangkas, bahkan diperkuat. Hal ini menjadi simpul utama untuk memastikan bahwa di tengah globalisasi yang semakin kompetitif, sumber daya manusia kita mampu bersaing,” papar Timboel.
|
