| Isi Artikel |
Ekonomi hijau jadi arus utama dunia. Jika tak bertransformasi, Indonesia yang mengandalkan ekspor dan energi pada batubara akan kesulitan dan tertinggal.
Oleh KRIS MADA
NEW YORK, RABU - Senjakala industri dan energi berbasis batubara datang semakin cepat. Negara-negara investor utama di bidang itu, satu per satu menghentikan pendanaannya. Bagi Indonesia yang ekonominya banyak mengandalkan batubara, pilihan terbaik adalah transformasi secepatnya ke ekonomi hijau dan bernilai tambah.
”China akan mendukung negara berkembang untuk mengembangkan energi hijau dan rendah karbon, dan tidak akan membangun pembangkit listrik batubara di luar negeri,” kata Presiden China Xi Jinping pada pidato di sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Selasa (21/9/2021) siang waktu New York atau Rabu dini hari WIB.
Baca juga : China dan AS Akhirnya Seide dan Sehati Tangani Iklim
Bersama Korea Selatan dan Jepang, China menyediakan 95 persen pendanaan global bagi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bersumber dari pembakaran batubara. Mereka sekaligus adalah konsumen batubara yang besar.
Pemerintah Jepang, beberapa bulan lalu, mengumumkan akan menghentikan investasi PLTU batubara mulai awal 2022. Sementara Pemerintah Korea Selatan juga menyebut akan segera menghentikan investasi tetapi tanpa menyebut tenggat spesifik.
Global Energy Monitor mencatat, trio Asia itu bersama Jerman dan Ceska merupakan lima investor terbesar proyek PLTU batubara di dunia. Di antara semua penyedia dana, China merupakan yang terbesar.
Batubara vital bagi elektrifikasi peradaban global selama ini. Saat ini, PLTU batubara menyumbang 37 persen dari elektrifikasi global. Merujuk Badan Energi Internasional, batubara masih akan menjadi pemasok listrik terbesar di 2040, 22 persen di global dan 39 persen di Asia.
Di Indonesia, kontribusi batubara dalam bauran energi pembangkit listrik berkisar 60-65 persen alias dominan. Batubara juga salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.
Persoalannya, pembakaran batubara adalah sumber emisi karbon dioksida terbesar yang memicu pemanasan global. Pemanasan global, sekalipun berhasil dibatasi naik 1,5 derajat Celcius dari masa sebelum revolusi Industri sebagaimana target Perjanjian Paris, tetap akan menimbulkan berbagai bencana.
Apalagi jika kenaikan suhu lebih dari 1,5 derajat Celcius. Malapetaka global akan terjadi seperti bencana alam, ragam penyakit, kelaparan, kemiskinan, punahnya sejumlah spesies dan keanekaragaman hayati, hingga hilangnya kota-kota pesisir.
"Kami (PLN) akan lebih mendorong pemanfaatan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pembangunan PLTU yang saat ini dilakukan merupakan penyelesaian dari proyek yang sudah terkontrak. Untuk proyek yang sudah terkontrak tentu kami menghormati kesepakatan yang sudah ada," ujar Juru Bicara PT PLN (Persero) Intan Fahdiana.
PLN, menurut Intan, telah membuat rancangan program penghentian pengoperasian PLTU sepanjang 2025-2055 guna mencapai target emisi nol pada 2060. Penghentian PLTU akan dimulai pada 2025, yakni dengan melakukan penggantian perencanaan PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan pembangkit energi baru terbarukan baseload sebesar 1,1 gigawatt (GW).
Selanjutnya pada 2030, akan ada sejumlah PLTU subcritical dengan total daya 1 GW yang akan berakhir masa operasinya untuk tahap pertama. Di antaranya PLTU Muarakarang, Tambaklorok, dan Gresik. Untuk tahap kedua, PLTU subcritical dengan total daya 9 GW akan berakhir masa operasinya di 2035.
Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia menyambut baik komitmen Presiden Xi Jinping. Namun, mereka akan memantau komitmen ini secara kritis, terutama terhadap proyek PLTU yang sedang dijalankan di Indonesia.
|
