Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul RI Minta Kamboja Berpegang pada 5 Konsensus ASEAN
Tanggal 06 Januari 2022
Surat Kabar Kompas
Halaman 4
Kata Kunci
AKD - Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Isi Artikel RI Minta Kamboja Berpegang pada 5 Konsensus ASEAN Pemerintah Indonesia berharap Kamboja selaku Ketua ASEAN tahun ini menjadikan lima poin konsensus ASEAN sebagai panduan dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar. PHNOM PENH, RABU — Kamboja memulai tugas keketuaan ASE- AN dengan lawatan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar, Jumat-Sabtu (7-8/1/2022). La- watan ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi krisis politik di negara itu pascakudeta militer tahun 2021. Indonesia berharap Kamboja berpegang pada lima poin konsensus pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Namun, beberapa pengamat khawatir posisi Kamboja seba- gai Ketua ASEAN dikhawatir- kan tak akan banyak membuat perubahan. Pengamat melihat sinyal diplomatik Hun Sen memperlihatkan potensi bakal ada inkonsistensi arah dan si- kap antara Kamboja dan ASE- AN mengenai junta Myanmar. Menteri Luar Negeri RI Ret- no LP Marsudi menyatakan, In- donesia mendukung keketuaan Kamboja dan berharap agar ke- ketuaan Kamboja bisa membu- at ASEAN lebih solid, relevan, dirasakan manfaatnya oleh rak- yat ASEAN, serta terus menjadi kontributor utama terciptanya perdamaian, stabilitas, dan ke- sejahteraan kawasan Asia Teng- gara. Presiden RI Joko Widodo te- lah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Kamboja di ASEAN ketika ber- bicara dengan PM Hun Sen, 3 Januari lalu. Dalam pembicara- an melaluitelepon itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan isu terkait Myanmar. ”Semua dari kita sadar, se- jauh ini tidak terdapat kemaju- an signifikan terhadap imple- mentasi lima butir konsensus yang dihasilkan pertemuan pe- mimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021,” kata Retno ketika dihubungi Kompas, Rabu. Presiden Jokowi menyam- paikan kepada PM Hun Sen harapan agar lima poin kon- sensus pemimpin ASEAN tetap menjadi panduan bagi upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis politik dan mengembalikan demokrasi di negara itu melalui dialog yang inklusif. Lima poin konsensus itu diharapkan tetap menjadi pegangan utusan khusus ASE- AN dalam berkomunikasi de- ngan pihak militer di Myan- mar. Kelima poin konsensus itu diputuskan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN dan Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hla- ing di Jakarta, 24 April 2021. Lima poin itu mencakup peng- hentian kekerasan dan sikap menahan diri, dialog konstruk- tif semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus untuk bertemu semua pihak. Sebelum ada kemajuan sig- nifikan dalam implementasi li- ma poin konsensus itu, Indone- sia telah menyampaikan agar keterwakilan Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN tetap dilakukan pada level non- politik, sesuai kesepakatan menjelang KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 tahun 2021. Menteri Luar Negeri Kam- boja Prak Sokhonn mengingat- kan, krisis politik dan keaman- an Myanmar semakin parah hingga menyebabkan krisis ekonomi, kesehatan, dan ke- manusiaan. Ia menyebut situasi di Myanmar sudah kacau balau dari segala sisi. ”Dari sisi kekuasaan, ada dua pemerintahan yang berjalan. Dari sisi keamanan, ada bebe- rapa pasukan keamanan yang sama-sama bersenjata. Di saat yang sama, rakyat juga mogok lewat aksi yang mereka sebut gerakan pembangkangan pada pemerintah junta militer, dan banyak kelompok gerilyawan di sejumlah daerah di negara itu,” papar Sokhonn ketika berbicara dalam diskusi di lembaga kajian ISEAS-Institut Yusof Ishak di Singapura, Senin lalu. ”Kami merasa semua pemicu dan alasan terjadinya perang saudara sudah ada,” ujarnya. Sokhonn menegaskan, kun- jungan Hun Sen itu tidak lantas berarti baik Kamboja maupun ASEAN mengakui pemerintah- an junta militer. Fokus Kam- boja dan ASEAN hanya akan tertuju pada upaya memper- baiki situasi di Myanmar de- ngan menyusun peta jalan per- damaian dan konsensus lima poin seperti yang sudah dise- tujui para pemimpin ASEAN tahun lalu. ”Kunjungan Hun Sen ber- tujuan membuka jalan agar ter- cipta suasana kondusif untuk dialog inklusif dan membangun kepercayaan politik antara se- mua pihak yang berkepenting- an,” kata Sokhonn. Tahun lalu, rencana kunjung- an Utusan Khusus ASEAN un- tuk Myanmar saat Ketua ASE- AN dipegang Brunei Darussa- lam ditunda karena junta mili- ter tidak memberikan izin per- temuan dengan Aung San Suu Kyi. ASEAN kemudian tidak mengundang junta militer Myanmar untuk ikut hadir da- lam KTT ASEAN, Oktober lalu. Krisis Myanmar, kata Sok- honn, berdampak buruk bagi stabilitas kawasan Asia Tengga- ra, citra, kredibilitas, dan per- satuan kesatuan ASEAN. Meski demikian, Kamboja mengupa- yakan agar junta militer Myan- mar boleh menghadiri perte- muan-pertemuan di ASEAN. Terancam stagnan Terkait posisi Kamboja se- bagai Ketua ASEAN, pengamat ASEAN, kawasan Asia Tengga- ra, dan kerja sama internasional di Departemen Hubungan In- ternasional Fakultas Ilmu So- sial dan Politik Universitas Ga- djah Mada, Muhammad Rum, khawatir bakal ada potensi stag- nasi atau bahkan regresi ASE- AN selama keketuaan Kamboja. Ia beralasan, pada saat ASEAN berupaya menekan junta mili- ter Myanmar untuk memenuhi konsensus lima poin dan me- ngembalikan demokrasi, lang- kah diplomatik Hun Sen malah memperlihatkan sinyal inkon- sistensi arah sikap ASEAN ter- hadap junta Myanmar. Menurut Rum, sikap Hun Sen cenderung pragmatis dan lunak terhadap junta militer Myanmar. Dikhawatirkan, Kamboja tak akan banyak membuat perubahan. Padahal, menjadi Ketua ASEAN meru- pakan posisi strategis dan pen- ting mendorong agenda-agenda prioritas dalam KTT dan fo- rum-forum ASEAN lain. Rum menilai, keinginan Hun Sen untuk merangkul kembali junta militer Myanmar dalam agenda-agenda ASEAN berpo- tensi menegasikan segala te- kanan dan kecaman ASEAN se- panjang tahun lalu. Selain itu, ia juga mengingat- kan soal isu ketegangan di Laut China Selatan (LCS). Sikap Pe- merintah Kamboja pada keke- tuaan ASEAN 2012 telah me- nyebabkan ASEAN gagal meng- hasilkan komunike bersama untuk bersikap lebih tegas ter- hadap klaim China atas sem- bilan garis putus-putus. ”Untuk menavigasi regresi di ASEAN, menjaditugas para dip- lomat Indonesia untuk berko- munikasi intensif dengan Kam- boja dan memberi sinyal tegas bahwa Indonesia berkomitmen penuh pada demokrasi dan konsensus lima poin dan meng- advokasikan kepentingan regio- nal dalam isu LCS. Perlu upaya keras untuk memengaruhi Phnom Penh,” kata Rum. Kekhawatiran serupa diuta- rakan peneliti bidang politik in- ternasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lidya Christin Sinaga. Ia menyebut Kamboja memiliki persoalan internal terkait komitmen ter- hadap demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia. ”Namun, sa- ya yakin, ini semua menjadi pelajaran berharga bagi Kam- boja dan Myanmar, ditambah kompleksitas persoalan inter- nal ASEAN dan tantangan geo- politik kawasan, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN 2022, ada kepentingan kawasan yang harus dimaju- kan,” kata Lidya. (AFP/LUK)
  Kembali ke sebelumnya