| Isi Artikel |
DPR RI
Pemerintah harus bisa mencerminkan asumsi ekonomi makro ke hal-hal riildi masyarakat.
Semua fraksi di DPR RI menyatakansetuju agar rancangan undangundang(RUU) tentang APBNTahun Anggaran 2017 (RAPBN2017) beserta Nota Keuanganyang diusulkan pemerintah dibahas ke tahap lebih lanjut. Namun, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI TaufikKurniawan dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini, masing-masingfraksi memberikan catatan khusus kepadapemerintah untuk dicermati.
Taufik mengatakan secara umum semuafraksi di DPR mengapresiasi pemerintahdalam menyusun RAPBN 2017. Namun, iaberharap, pemerintah nantinya tidak hanyaberkutat pada asumsi makro saja, tapi juga harusbisa mencerminkan bagaimana hal-hal riil dimasyarakat terbawa dalam satu tarikan napas.Misalnya masalah Koefisien Gini, pengentasankemiskinan, dan penyediaan lapangan pekerjaan.
“Jadi pemerintah tidak hanya berkutatpada angka-angka saja. Tapi harus yang riil dimasyarakat kita,” ujar Taufik seusai memimpinRapat Paripurna Pemandangan Umum atasRAPBN 2017 beserta Nota Keuangannya diGedung DPR, Selasa, 23 Agustus 2016.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranyaEka Sastra, menyampaikan, RAPBN 2017 yangdiusulkan pemerintah telah memenuhi aspekkredibilitas. Selain itu, lebih realistis dalammemproyeksikan perkembangan ekonomiyang masih diwarnai ketidakpastian. “Tapi kamiberharap itu tidak menghilangkan fungsi APBNsebagai pemulih perekonomian domestik.
Apalagi di tengah pelambatan ekonomiglobal yang masih menghantui, serta masihterbatasnya ruang gerak investasi swasta dankonsumsi masyarakat saat ini,” ucapnya.
Eka mengatakan, di tengah tekanan sepertiini, APBN harus muncul sebagai frame moverperekonomian domestik, serta dengan asumsidan postur yang lebih kredibel dan lebihekspansif. Target penerimaan juga tidak bolehmenyebabkan disefisiensi bagi iklim usaha.“Belanja negara harus lebih terarah pada sektoryang lebih memiliki multiplier effect yang besar,”tuturnya.
Sementara itu, Fraksi PAN memintapemerintah mengoreksi defisit RAPBN 2017yang ditetapkan sebesar 2,14 persen. Menurutjuru bicara F-PAN Sukiman, hal ini bisamembahayakan keuangan negara. “Kami juga menolak penambahan utang pemerintahsebesar Rp 389 triliun pada 2017. Hal inimengkhawatirkan, karena penambahan utangnegara dalam dua tahun terakhir jauh lebihtinggi daripada tahun-tahun sebelumnya,”katanya.
F-PAN juga mendorong pemerintahagar dana transfer daerah digunakan untukmemperkecil kesenjangan antar-wilayah.“Karena itu, kami mendukung pemerintah yangmenetapkan dana transfer daerah lebih besardaripada anggaran kementerian/lembaga,”ujarnya.
Fraksi PDI-Perjuangan dalam pandangannya,yang dibacakan juru bicara Sirmadji,menyampaikan agar pertumbuhan ekonomi hendaknya membawa dampak untukmenggerakkan sektor-sektor perekonomianrakyat, seperti pertanian, perikanan,perkebunan, UMKM, dan industri pengolahan dasar. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada industri nasional dan UMKMagar bisa bersaing di kancah internasional.“Pertumbuhan ekonomi juga harus dipastikanuntuk dapat meningkatkan penyerapan tenagakerja, iklim investasi, dan daya beli masyarakat,”katanya.
Adapun Fraksi Gerindra menyampaikan,pertumbuhan ekonomi yang disebutkanpemerintah dalam RAPBN 2017 cenderungbersifat moderat. “Seharusnya pemerintah haruslebih optimistis karena sudah ada sentimenpositif seperti kebijakan tax amnesty, yangseharusnya memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional,” ujar juru bicaraMohammad Nizar Zahro...
|
