Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2022 Melemah, Ini Saran Buat Pemerintah
Tanggal 10 Maret 2022
Surat Kabar Bisnis Indonesia
Halaman -
Kata Kunci
AKD - Komisi XI
Isi Artikel

Ekonom Core menilai Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2022 mulai melemah dan memberikan saran untuk pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen melemah ke level 113,1 pada Februari 2022 dari 119,6 pada Januari 2022, meski masih tetap berada pada zona optimis.

Penurunan IKK terjadi pada seluruh kategori tingkat pengeluaran responden, terutama responden dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan dan seluruh kelompok usia.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan tingkat keyakinan konsumen pada Februari 2022 tersebut masih cukup optimistis karena masih berada di atas 100.

Menurutnya, IKK ke depan masih akan tetap berada di atas 100, dengan asumsi kenaikan kasus pandemi Covid-19 dapat terus mereda dan konflik Rusia dan Ukraina tidak berkepanjangan.

“Bulan-bulan depan saya perkirakan masih akan di atas 100. Dengan asumsi pandemi terus mereda dan tidak ada eskalasi konflik di Ukraina,” katanya kepada Bisnis, Rabu (9/3/2022).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan komponen pada IKK yang perlu terus didorong adalah komponen kesempatan kerja dan pembelian barang tahan lama atau durable goods.

Untuk menjaga IKK tetap berada pada zona optimis, menurut Bhima, pemerintah harus mempercepat pemberian stimulus kepada dunia usaha dan UMKM agar tenaga kerja lebih banyak terserap.

“Pada ujungnya serapan tenaga kerja optimal akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum,” katanya.

Selain itu, Bhima mengatakan pengendalian harga juga mendesak dilakukan, khususnya untuk harga BBM dan bahan pangan. Pemerintah pun perlu memastikan pasokan dan distribusi bahan pangan aman.

“Jika bahan pangan terimbas gejolak di Ukraina, seperti gandum dan kedelai, maka pemerintah harus lakukan intervensi dengan mencarikan negara alternatif impor sekaligus memanfaatkan peran Bulog sebagai stabilisator harga di level petani,” jelasnya.

  Kembali ke sebelumnya