e-Paper DPR RI

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, konflik di negara Eropa Timur bisa mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Mengingat, banyak harga komoditas yang naik akibat konflik tersebut, salah satunya komoditas energi.

Untuk itu, Indonesia telah mengkaji beberapa hal termasuk mendorong investasi di bidang renewable energy antara lain, dengan solar hydropower dan termasuk untuk memperkenalkan teknologi carbon capture dan storage.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan Green sukuk yang bertujuan memperluas basis investasi yang diterima secara baik untuk ekonomi berkelanjutan, ataupun lingkungan hijau. Di samping itu juga mendorong pertumbuhan jangka panjang yang akan menguntungkan selain bagi perusahaan juga bagi para investor.

Menurutnya, mekanisme nilai ekonomi karbon menjadi penting sehingga pemerintah melakukan penganggaran untuk anggaran iklim pada APBN. Adapun, pajak karbon akan diperkenalkan dan tentu regulasi mengenai penyelenggaraan ekonomi karbon juga sudah tertuang dalam Perpres nomor 98 tahun 2021.

"Pak presiden memberi arahan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan adalah tanggung jawab kita semua. Sektor energi terbarukan perlu diikuti dengan perencanaan dengan skenario dengan roadmap yang jelas termasuk di bidang pendanaan dan investasi," kata Airlangga dalam webinar Wow Meta City, Kamis (10/3).

Dari sisi infrastruktur diharapkan terus dipersiapkan dengan instrumen yang baik di tahun 2022 terutama terkait dengan roadmap Green economy. Penguatan pasar tentunya akan mendorong bawa pembiayaan ekonomi hijau sangat diperlukan dan tentunya ini transisi menuju ekonomi hijau diharapkan dapat langsung lebih cepat dan efektif.

"Saya meyakini dengan partisipasi aktif dari Para investor, para banker, para investment banking ini kita dapat mempercepat pemulihan Ekonomi melakukan investasi di sektor Green economy dan blue economy serta terus mendorong SDGs dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya.