e-Paper DPR RI

JARINGAN Aktivis (Jarak) Indonesia meminta kepada wakil rakyat untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pertambangan ilegal batu bara, di Kalimantan Timur (Kaltim). Dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa ada orang yang disebut "ratu koridor" dibalik penambangan ilegal tersebut.

"Kita sudah berkali kali turun kejalan dan tetap konsisten dalam mengawal kasus ini kami meminta DPR RI segera diselesaikan permasalahan pertambangan ilegal batubara. Kata Donny, disebutkan nama dari salah seorang pengusaha perempuan asal Surabaya dalam rapat dengar pendapat antara komisi 7 DPR RI dengan kementrian ESDM pada beberap waktu silam."kata Ketua Umum Jarak Indonesia, Donny Manurung melalui riilisnya, Rabu (29/3). Menurut Donny, nama yang diduga penambang berinisial TP atau akrab disebut “Ratu Koridor”. Selama ini banyak tambang batu bara ilegal di Kaltim yang disebut tidak tersentuh hukum. "Wanita  bernama “TP” dikatakan dalam rapat tersebut bahwa produksi dari usaha batu bara tersebut sebanyak 1 juta ton perbulan tetapi tidak ada laporan ke DPR terkait aktivitas pertambangan tersebut,"ujar Donny Manurung. Dikatakan Donny,  aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Tan Paulin diduga tak memiliki beberapa IUP (izin Usaha Pertambangan) salah satunya adalah PT. Sentosa Laju Energim. Menurut Donny, saat ini perusahaan tersebut aktif melakukan transaksi jual beli batu bara di Kaltim. Tetapi Faktanya beberapa lokasi yang memiliki IUP tersebut tidak aktif melakukan kegiatan operasional pertambangan. "Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah temuan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional jual beli batubara, perusahaan milik Tan Paulin sering sekali memanfaatkan IUP milik Perusahaan orang lain untuk melegalkan transaksi, karena asal muasal batubara yang ditransaksikan bukanlah berasal dari lokasi IUP yang dimiliki oleh TP namun bersal dari lokasi yang tidak berizin ( Koridor/illegal),"tutur Donny. Selain dengan modus “Pinjam dokumen” dan “Dokumen Terbang” TP juga diduga memanipulasi petugas KSOP maupun surveyor Independen dengan melakukan pemuatan batubara yang melanggar hukum, Jetty yang digunakan pun tidak memiliki kerjasama dengan IUP asal barang.