e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS — DPR menyatakan siap memberi ruang kepada pemerintah untuk merevisi anggaran subsidi terkait dengan terus melonjaknya harga minyak mentah dunia. Lonjakan harga minyak mentah berdampak terhadap harga jual ritel bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri. Sementara alokasi subsidi energi tahun ini sebanyak Rp 134 triliun atau lebih tinggi dari realisasi 2021 yang sebanyak Rp 131,5 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ruang untuk merevisi anggaran subsidi energi terbuka seiring dengan tren lonjakan harga minyak mentah dunia. Kementerian Keuangan diminta untuk menghitung ulang dan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi energi.

”Pemerintah harus punya perkiraan sampai berapa lama tren kenaikan harga minyak ini. Fleksibilitas inilah yang kita serahkan pemerintah untuk mengaturnya,” kata Said saat dihubungi di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Pada prinsipnya, kata Said, Badan Anggaran DPR akan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi energi. Namun, ia mengimbau agar perhitungan yang dilakukan pemerintah untuk alokasi anggaran dilakukan secara cermat dan penyaluran subsidi harus tepat sasaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu belum dapat mengomentari strategi fiskal untuk menjadi bantalan APBN dalam membendung lonjakan harga minyak dunia.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, mengenai harga jual BBM dalam negeri, pemerintah masih terus mencermati situasi global, terutama lonjakan harga minyak mentah yang saat ini ada di level 121 dollar AS per barel. BBM nonsubsidi yang diperkirakan bakal segera naik harganya adalah pertamax.

”Kami cermati dulu. Walaupun kami mengakui, jika situasi itu terlalu lama, itu akan menimbulkan beban berat juga (bagi Indonesia). Kami lihat saja situasi ini apakah berlanjut sampai semester II-2022 atau tidak. Hal yang pasti, kami sudah siapkan kompensasi kepada Pertamina dan PLN serta semua beban subsidi energi kepada masyarakat untuk (segala kemungkinan) semester II-2022,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kamis, di Yogyakarta.

Pemerintah harus punya perkiraan sampai berapa lama tren kenaikan harga minyak ini. Fleksibilitas inilah yang kita serahkan pemerintah untuk mengaturnya. (Said Abdullah)

Mengutip Bloomberg, Kamis, harga minyak mentah jenis Brent sempat tembus ke level 122 dollar AS per barel. Padahal, sehari sebelumnya, harga Brent masih bertengger di kisaran 112 dollar AS per barel. Pada pekan pertama Maret 2022, harga Brent bahkan sempat ada di level 139 dollar AS per barel.

Harus selektif

Pengajar pada Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan, penyesuaian harga BBM di pasar domestik perlu dilakukan demi menjaga pembengkakan anggaran belanja subsidi dan kompensasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana lengang di salah satu SPBU Shell di Jakarta Barat, Senin (7/3/2022). Harga minyak mentah dunia terus melonjak naik dan telah menembus diatas 130 dollar AS per barel. Kondisi tersebut semakin memberatkan Indonesia yang bergantung pada impor minyak. PT Pertamina (Persero) dan Shell Indonesia kembali mengkaji harga jual BBM nonsubsidi meskipun baru saja menaikan harga jual BBM nonsubsidi.

”Kenaikan harga minyak di atas 100 dollar AS per barel tentunya sangat memberatkan APBN. Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat,” ujarnya saat dihubungi.

Kementerian Keuangan mencatat, besaran subsidi energi pada Januari 2022 mencapai Rp 10,2 triliun. Angka tersebut melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 2,3 triliun. Lonjakan subsidi ini berpotensi membebani APBN di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

”Hanya saja memang dilematis bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Lantaran kenaikan harga BBM berpontensi menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat,” kata Fahmy.

Kenaikan harga BBM agar dilakukan secara selektif, misalnya dengan menaikkan harga semua jenis pertamax, menghapus produk premium dari pasaran, tetapi tidak mengubah harga pertalite. (Fahmy Radhi)

Agar tidak serta-merta mengganggu daya beli masyarakat, ujar Fahmy, ia menyarankan kenaikan harga BBM dilakukan secara selektif, misalnya dengan menaikkan harga semua jenis pertamax, menghapus produk premium dari pasaran, tetapi tidak mengubah harga pertalite.

Kenaikan harga BBM jenis pertamax, menurut Fahmy, tidak akan berpengaruh terhadap inflasi dan tidak menurunkan daya beli masyarakat. Pasalnya, proporsi konsumen pertamax lebih kecil dan BBM jenis ini tidak digunakan angkutan logistik sehingga tidak menaikkan biaya distribusi yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

”Menaikkan harga BBM dengan selektif merupakan keputusan yang tepat dan cermat untuk mengurangi beban APBN tanpa memicu inflasi dan memperburuk daya beli rakyat,” ucap Fahmy.