e-Paper DPR RI

IKOMPAS — Sejumlahketentuan dan implementasimasih menghambat pengem-bangan energi terbarukan, ter-masuk pembangkit listrik tena-ga surya atau PLTS atap. Ham-batan itu diharapkan teratasikarena Indonesia butuh tam-bahan 3-5 gigawatt per tahunhingga 2030 untuk mencapaitarget bauran energi.Direktur Eksekutif Institutefor Essential Services Reform(IESR) Fabby Tumiwa dalamlokakarya ”Indonesia SolarSummit 2022”, Rabu(20/4/2022), mengatakan, un-tuk mencapai orde gigawatt, pe-ngembangan energi surya perludilakukan dalam skala besar.Kendati ada kenaikan jumlahproyek PLTS pada RencanaUsaha Penyediaan Tenaga Lis-trik, implementasinya belumoptimal. Skema lelang belumditerapkan sehingga sejumlahproyek menjadi sulit mendapatdukungan pembiayaan.Persoalan lainnya adalah ke-tentuan tingkat komponen da-lam negeri (TKDN), seperti ter-tuang dalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 5 Tahun2017. Disebutkan nilai TKDNmodul surya minimal 40 per-sen. Lalu menjadi minimal 50persen sejak 1 Januari 2018 danmenjadi minimal 60 persen se-jak 1 Januari 2019.”Ini tidak didukung oleh ke-siapan industri dalam negeri.Pendanaan proyek relatif mahaldari dalam negeri. Kalau dariluar, berbunga tinggi karenamereka melihat masih ada ri-siko yang dipakai pada perang-kat surya itu,” ujar Fabby.Dari sisi regulasi, DirekturJenderal Energi Baru, Terbaru-kan, dan Konservasi Energi Ke-menterianESDMDadanKusdi-ana, menuturkan, saat ini pi-haknya sedang mengevaluasiPeraturan Menteri ESDM No-mor 26 Tahun 2021 tentangPLTS Atap yang Terhubung pa-da Jaringan Tenaga Listrik Pe-megang Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik untuk Kepen-tingan Umum.Dalam beleid itu diatur kapa-sitas PLTS atap dibatasi palingtinggi (maksimum) sesuai ka-pasitas terpasangnya. Adanyakata ”maksimum" menjadi di-pahami bahwa boleh jika dibawah angka maksimal kapa-sitas terpasangnya.Gotong royongTerlepas dari sejumlah ken-dala tersebut, Fabby menutur-kan, tenaga surya memiliki po-tensi besar karena bisa diba-ngun cepat dan harganya punkian kompetitif. Esensi PLTSialah gotong royong. Artinya,setiap rumah atau industri bisamemasangnya. Jadi, jika ada ke-butuhan investasi besar, dapatditanggung masyarakat.”Masyarakat tidak mintasubsidi. Yang diminta adalahagar dipermudah untuk men-dapat izin pemasangan PLTS.Political will sebenarnya sudahditunjukkan dan disampaikanPresiden, seperti target dekar-bonisasi. Hanya tinggal masalahkebijakan, insentif, dan du-kungan pembiayaan,” katanya.Anggota Komisi VII dariFraksi Partai Golkar, Dyah RoroEsti, mengemukakan, perihaltransisi energi, tahun 2022menjadi momentum tepat ka-rena ada ajang G20 PresidensiIndonesia. Topik itu pun men-jadi satu dari tiga topik utamaG20 Presidensi Indonesia. Se-lain itu,target 23 persen bauranenergi terbarukan pada 2025juga mesti direalisasikan.”Saya memahami bahwa tan-tangannya tidak mudah karenafaktor feasibility (kelayakan)dan lainnya. Kami di DPR se-pakat untuk mendorong tran-sisi energi,” ujar Dyah.Sementara itu, menurut StafAhli Bidang Perencanaan Stra-tegis Kementerian ESDM YudoDwinanda Priadi, dalam transi-si energi, pelaksanaannyamengutamakan konsep berke-adilan. Sebab, bakal ada per-ubahan lapangan kerja dan ke-butuhan sumber daya yangtepat di sektor transisi energi.(DIT)simal kapa-sitas