Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Komisi XII
- Komisi XIII
- Badan Aspirasi Masyarakat
- Ketua DPR RI
- Ketua DPR RI
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Komisi VII DPR Restui Penambahan Kuota Solar Subsidi 2022 Menjadi 17 Juta KL |
| Tanggal | 30 Maret 2022 |
| Surat Kabar | Rakyat Merdeka |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi VII |
| Isi Artikel | Merdeka.com - Komisi VII DPR RI sepakat untuk menambah usulan kuota solar subsidi sebesar dua juta kiloliter (kl) untuk tahun 2022 menjadi total 17 juta kl. Hal ini menjadi salah satu hasil kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan bersama Ditjen Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina, ditulis Rabu (30/3). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan, penambahan kuota solar bersubsidi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan tren pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. "Terdapat kesepakatan menambah kuota solar subsidi dua juta kiloliter berdasarkan kondisi real di lapangan atas paparan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina. Ini selanjutnya akan diagendakan pembahasan dengan Menteri ESDM," katanya. Meski begitu, Komisi VII DPR meminta Pertamina Dirjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan melakukan penindakan tegas atas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar.
Lebih lanjut, Komisi VII juga mendesak supaya Dirjen Migas Kementerian ESDM menyiapkan roadmap dan infrastruktur cadangan minyak strategis atau Strategic Petroleum Reserves (SPR) guna mewujudkan cadangan BBM Nasional dalam menunjang ketahanan energi.
Dirut Pertamina Usul Kuota Solar Subsisdi Ditambah Imbas Permintaan MeningkatSebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menambah kuota BBM jenis Solar bersubsidi pada tahun 2022. Menyusul, tingginya permintaan konsumsi solar subsidi di awal tahun ini. "Mungkin perlu juga dikaji kemungkinan untuk mereview kembali dengan melihat real demand yang sampai dengan bulan ini. Itu mohon dukungan (DPR) juga," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Nicke mencatat, realisasi penyaluran Solar subsidi secara nasional per bulan Februari 2022 telah melebihi kuota sekitar 10 persen. Dan tren ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.
BACA JUGA:
Wilayah Kewajiban Daftar Beli BBM di MyPertamina Diperluas, Mulai Masuk DKI
Jika Tak Dibatasi, Kuota Pertalie Diprediksi Bisa Membengkak 24 Persen
"Kita prediksi kalau dengan realisasi (solar bersubsidi) seperti ini akhir tahun akan meningkat dari 15 juta kilo liter (kl) menjadi 17 juta kl untuk solar subsidi ini," terangnya. Dia mencatat, saat ini, stok solar bersubsidi masih mencukupi hingga 20 hari ke depan. Perhitungan ini mencakup solar yang tersedia dalam kilang maupun dalam pengantaran melalui kapal-kapal. [bim] |
| Kembali ke sebelumnya |