e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dunia saat ini tengah menghadapi kondisi peliknya ketidakpastian ekonomi. Negara-negara di dunia pun dihadapkan pada keputusan yang sulit untuk bisa menjaga stabilitas ekonominya.

Ia menjelaskan, ekonomi dunia sempat terpukul sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19, sehinga para pemangku kebijakan di setiap negara merespons dengan kebijakan fiskal dan moneter yang berujung mulai pulihnya perekonomian di 2021. Pemulihan itu ditandai dengan meningkatnya konsumsi.

Namun, peningkatan konsumsi tersebut tak dibarengi dengan pemulihan dari sisi pasokan. Alhasil, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang membuat inflasi pun mulai terkerek.

"Di 2021 tu sebetulnya sudah mulai muncul tanda-tanda ketidakseimbangan supply dan demand," katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/8/2022).

Kondisi tersebut pun semakin diperparah dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina pada Februari 2022. Kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam rantai pasok global, yakni terkait produk pangan, pupuk, maupun energi.

Hal itu membuat terjadinya lonjakan harga pada komoditas pangan dan energi, sehingga laju inflasi pun semakin tinggi baik di negara-negara maju maupun berkembang. Sri Mulyani menyebut, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris pun mengalami inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Secara global, diperkirakan inflasi negara-negara maju akan mencapai 6,6 persen di 2022, sementara inflasi negara-negara berkembang mencapai 9,5 persen di tahun ini.

"Ini menggambarkan, bahwa risiko bergeser dari pandemi sebagai ancaman, sekarang ancamannya adalah gejolak harga komoditas, geopolitik, dan inflasi yang menjadi konsekuensi dari harga-harga komoditas," jelas dia.

Lonjakan inflasi itu pun membuat bank-bank sentral dilematis karena harus menaikkan suku bunga acuan dan pengetatan likuiditas untuk menekan gejolak harga, namun kebijakan itu juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.

"Terus terang kalau membaca berita internasional, bank-bank negara maju dihadapkan situasi yang luar biasa rumit, merespons inflasi yang tinggi dengan pengetatan moneter dengan konsekuensi ancaman pelemahan ekonomi di negara tersebut, sehingga bank sentral dihadapkan pada buah simalakama yang sangat pelik," papar Sri Mulyani.

Kebijakan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuditas bank sentral di negara-negara maju juga berdampak ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Lantaran, membuat terjadinya aliran modal keluar (capital outflow) dan melemahkan nilai tukar terhadap dollar AS.

Bendahara Negara itu pun memperkirakan kondisi ketidakpastian global ini akan terus berlanjut ke tahun 2023 mendatang. Oleh sebab itu, dia memastikan, pemerintah akan mengelola dan mendesain APBN 2023 dengan memperhatikan kondisi ekonomi global.

"Maka kami dalam mengelola dan mendesain APBN 2023 harus memahami esensi dari tantangan dan ketidakpastian ini," pungkas Sri Mulyani.