| Isi Artikel |
Alih-alih diberi target muluk-muluk yang indah terdengar, lebih baik BUMN Industri Pertahanan duduk bersama mewujudkan strategi yang realistis.
JAKARTA,KOMPAS – Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menjadi ujung tombak pembangunan kemandirian pertahanan masih terbelit banyak persoalan manajemen, finansial bahkan sumber daya manusia. Perlu ada terobosan strategi yang realistis memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia agar BUMN bisa berkiprah maksimal.
Langkah pemerintah membuat holding industri pertahanan yaitu Defend ID menjadi harapan baru. Namun, target yang diwacanakan terdengar nyaman di telinga, walau jauh dari kenyataan. Tahun 2024, Defend ID ditargetkan menjadi 50 besar perusahaan pertahanan global, meningkatkan konten lokal hingga 50 persen, menyerap anggaran, dan tentunya profit.
Namun, merujuk ke lembaga riset persenjataan di Stockholm Swedia, SIPRI, Desember 2021, tidak ada satupun perusahaan pertahanan Indonesia masuk ke dalam 100 besar global. Dari Asia Tenggara, baru Singapura yang masuk ke peringkat 61. Angka konten lokal bervariasi, sementara masih banyak BUMN industri pertahanan yang masih merugi. Akibatnya, pengguna seperti TNI dan Polri kerap menjadi korban, seperti alutsista yang datang terlambat dan bermasalah di sana-sini. Di sisi lain, audit pun minim.
Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Wajariman mengatakan, akhir September lalu, Defend ID dibentuk pada April 2022 untuk menjadi lompatan bagi industri pertahanan. Tujuannya, agar terbentuk ekosistem industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing dan modern. Defend ID terdiri dari lima industri pertahanan BUMN yaitu PT Len Industri sebagai induk, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.
“Dengan jadi holding, mereka jadi duduk bersama. Ketika sendiri-sendiri, mereka malah berkompetisi tidak sehat, misalnya masing-masing bikin pesawat nirawak,” kata Wajariman.
Kelima industri ini diharapkan bermitra. Wajariman mengatakan, Kemhan hanya berfungsi untuk membina karena otoritas ada di bawah Kementerian BUMN. “Misalnya soal konten lokal, kami panggil industri untuk memberi tahu produk apa yang bisa dikembangkan sesuai dengan yang kita beli. Tapi kami tidak bisa melarang atau memerintahkan,” kata Wajariman.
Ia mengamati, berbagai BUMN itu tengah memperbaiki sistem dan administrasi sehingga lebih teratur. Masalahnya, BUMN tersebut perlu mendapat dukungan yang nyata.
Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN 2010-2015 yang juga anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan 2012-2019, mengatakan, pasar industri pertahanan adalah pasar monopsoni.
Ia menyarankan ada klausul dalam UU No 19/2003 tentang BUMN yang digunakan, yaitu mekanisme penugasan, sehingga tidak diberlakukan mekanisme bisnis bagi BUMN yang memproduksi industri pertahanan. Namun ia menggarisbawahi, syarat utama penguatan BUMN industri pertahanan adalah realisasi komitmen pemerintah untuk membeli produksi industri pertahanan dengan konsisten.
“Sekarang banyak inkonsistennya. Ganti pimpinan, ganti kebijakan bahkan barangnya,” kata Said Didu.
Teknologi yang tersedia
Direktur Utama Defend ID Bobby Rasyidin mengatakan, selain jaminan pembelian jangka panjang, juga perlu ada investasi untuk teknologi dan SDM. Bobby yang juga Dirut PT LEN yang berfokus pada perangkat lunak ini mencontohkan, tidak ada karyawan PT LEN yang bergelar doktor sehingga pengembangan risetnya relatif minim.
“Kita juga perlu penguatan dari sisi teknologi. Kita bangun teknologi yang sesuai dengan standar nasional kita dulu,” kata Bobby.
Kerap kali industri pertahanan diminta untuk mengadopsi standar luar negeri yang sebenarnya tidak sesuai yang dibutuhkan pengguna di Indonesia. Di sini dibutuhkan persatuan dari seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Tujuannya untuk menyesuaikan kebutuhan dengan penguasaan teknologi.
“Kenapa sih kita harus bikin tank yang bajanya nggak ada di Indonesia. Tank nya ikutin standar internasional tapi tidak sesuai dengan perang kita,” kata Bobby.
Ia mengatakan, pola pikir bisa dibalik, dengan melihat dulu ketersediaan spesifikasi baja di Krakatau Steel untuk kemudian membuat tank dengan baja tersebut. Toh operasi-operasi yang saat ini dilakukan TNI/Polri di Papua tidak menjadikan tank berat di ujung tombak.
“Contoh lain, kita bisa juga fokus ke software karena di situ kita kuat, bisa kita lihat sehari-hari banyak programmer kita yang jago-jago, sehingga ekosistem terbentuk dengan baik,” kata Bobby.
Ia juga menyarankan perlunya proteksi karena saat ini BUMN industri pertahanan berada dalam pertarungan tidak seimbang dengan industri pertahanan luar negeri yang unggul dari sisi biaya, teknologi dan SDM. Bobby menambahkan, perlu juga semangat pengguna untuk menggunakan produk dengan kadungan lokal yang tinggi, serta pembuatan ekosistem yang tidak tumpang tindih.
Kiprah BUMN
Di tengah berbagai masalah dan kondisi yang tidak terlalu mendukung, sebenarnya BUMN telah berhasil menunjukkan kiprahnya.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) menceritakan, dalam 10 tahun terakhir, ada 116 unit pesawat maupun helikopter untuk konsumen dalam dan luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Nepal, Senegal, Brunei Darussalam, Korea Selatan, UAE, Pakistan, Burkina Faso dan Guinea.
Yang terbaru, tahun 2022 ini, PT DI telah memperoleh kontrak pengadaan baru pesawat NC212i MOAC Thailand (batch 1 & 2) dan di kuartal 4 2022 ini, PT DI akan menandatangani kontrak 6 unit pesawat NC212i DND Filipina, 10 unit N219, 3 unit CN235 TNI AD, dan 2 unit CN235 TNI AL.
“PT DI sebagai industri pertahanan perlu membuat alutsista (alat utama sistem senjata) yang memiliki keunggulan komparatif terhadap kawasan, regional maupun global. Jadi, produknya harus punya daya saing,” ujarnya.
Ke depan, PT DI menjalin berbagai kerja sama, mulai dari perakitan hingga produksi komponen-komponen yang mendukung sistem penerbangan hingga persenjataan.
Menurut Gita, salah satu strategi untuk mendapatkan kemampuan ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada PT DI untuk melakukan pemeliharaan hingga perawatan pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.
PT DI juga akan memaksimalkan Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) dalam perjanjian pembelian pesawat tempur Rafale sehingga Indonesia bisa masuk rantai pasok global (global supply chain).
“Transfer teknologi ini datang dari IDKLO, karena kami menghasilkan komponen lokal dan menjadi penyuplai dari industri global. Kesempatan ofset seperti ini yang kami butuhkan agar bisa memasuki rantai pasok global,” ujarnya.
logo Kompas.id
TEKS
›
Politik & Hukum›Untuk Kemandirian Pertahanan, ...
Iklan
INDUSTRI PERTAHANAN
Untuk Kemandirian Pertahanan, BUMN Perlu Strategi Realistis
Alih-alih diberi target muluk-muluk yang indah terdengar, lebih baik BUMN Industri Pertahanan duduk bersama mewujudkan strategi yang realistis.
Oleh
EDNA CAROLINE PATTISINA
5 Oktober 2022 05:30 WIB
·
6 menit baca
Sejumlah pekerja mengerjakan perbaikan KRI Malahayati (362) di Dok Irian, PT PAL Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2018).
KOMPAS/IQBAL BASYARI
Sejumlah pekerja mengerjakan perbaikan KRI Malahayati (362) di Dok Irian, PT PAL Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2018).
JAKARTA,KOMPAS – Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menjadi ujung tombak pembangunan kemandirian pertahanan masih terbelit banyak persoalan manajemen, finansial bahkan sumber daya manusia. Perlu ada terobosan strategi yang realistis memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia agar BUMN bisa berkiprah maksimal.
Langkah pemerintah membuat holding industri pertahanan yaitu Defend ID menjadi harapan baru. Namun, target yang diwacanakan terdengar nyaman di telinga, walau jauh dari kenyataan. Tahun 2024, Defend ID ditargetkan menjadi 50 besar perusahaan pertahanan global, meningkatkan konten lokal hingga 50 persen, menyerap anggaran, dan tentunya profit.
Namun, merujuk ke lembaga riset persenjataan di Stockholm Swedia, SIPRI, Desember 2021, tidak ada satupun perusahaan pertahanan Indonesia masuk ke dalam 100 besar global. Dari Asia Tenggara, baru Singapura yang masuk ke peringkat 61. Angka konten lokal bervariasi, sementara masih banyak BUMN industri pertahanan yang masih merugi. Akibatnya, pengguna seperti TNI dan Polri kerap menjadi korban, seperti alutsista yang datang terlambat dan bermasalah di sana-sini. Di sisi lain, audit pun minim.
Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Wajariman mengatakan, akhir September lalu, Defend ID dibentuk pada April 2022 untuk menjadi lompatan bagi industri pertahanan. Tujuannya, agar terbentuk ekosistem industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing dan modern. Defend ID terdiri dari lima industri pertahanan BUMN yaitu PT Len Industri sebagai induk, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.
Baca juga: Butuh Komitmen Kuat untuk Bangun Kemandirian Industri Pertahanan
Sejumlah karyawan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, selesaikan pembuatan pesawat jenis N219 di hanggar khusus pesawat N219, Kamis (4/11/2015).
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Sejumlah karyawan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, selesaikan pembuatan pesawat jenis N219 di hanggar khusus pesawat N219, Kamis (4/11/2015).
“Dengan jadi holding, mereka jadi duduk bersama. Ketika sendiri-sendiri, mereka malah berkompetisi tidak sehat, misalnya masing-masing bikin pesawat nirawak,” kata Wajariman.
Kelima industri ini diharapkan bermitra. Wajariman mengatakan, Kemhan hanya berfungsi untuk membina karena otoritas ada di bawah Kementerian BUMN. “Misalnya soal konten lokal, kami panggil industri untuk memberi tahu produk apa yang bisa dikembangkan sesuai dengan yang kita beli. Tapi kami tidak bisa melarang atau memerintahkan,” kata Wajariman.
Ia mengamati, berbagai BUMN itu tengah memperbaiki sistem dan administrasi sehingga lebih teratur. Masalahnya, BUMN tersebut perlu mendapat dukungan yang nyata.
Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN 2010-2015 yang juga anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan 2012-2019, mengatakan, pasar industri pertahanan adalah pasar monopsoni.
Baca juga: Selamatkan Jet "Siluman" KF-21
Personil Kopassus mengamati senapan serbu produksi buatan PT Pindad yang baru saja diluncurkan di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Personil Kopassus mengamati senapan serbu produksi buatan PT Pindad yang baru saja diluncurkan di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Ia menyarankan ada klausul dalam UU No 19/2003 tentang BUMN yang digunakan, yaitu mekanisme penugasan, sehingga tidak diberlakukan mekanisme bisnis bagi BUMN yang memproduksi industri pertahanan. Namun ia menggarisbawahi, syarat utama penguatan BUMN industri pertahanan adalah realisasi komitmen pemerintah untuk membeli produksi industri pertahanan dengan konsisten.
“Sekarang banyak inkonsistennya. Ganti pimpinan, ganti kebijakan bahkan barangnya,” kata Said Didu.
Teknologi yang tersedia
Direktur Utama Defend ID Bobby Rasyidin mengatakan, selain jaminan pembelian jangka panjang, juga perlu ada investasi untuk teknologi dan SDM. Bobby yang juga Dirut PT LEN yang berfokus pada perangkat lunak ini mencontohkan, tidak ada karyawan PT LEN yang bergelar doktor sehingga pengembangan risetnya relatif minim.
“Kita juga perlu penguatan dari sisi teknologi. Kita bangun teknologi yang sesuai dengan standar nasional kita dulu,” kata Bobby.
Sejumlah panser buatan PT Pindad masih dikerjakan menjelang kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu ke tempat produksi panser di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/1/2016).
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Sejumlah panser buatan PT Pindad masih dikerjakan menjelang kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu ke tempat produksi panser di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/1/2016).
Kerap kali industri pertahanan diminta untuk mengadopsi standar luar negeri yang sebenarnya tidak sesuai yang dibutuhkan pengguna di Indonesia. Di sini dibutuhkan persatuan dari seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Tujuannya untuk menyesuaikan kebutuhan dengan penguasaan teknologi.
“Kenapa sih kita harus bikin tank yang bajanya nggak ada di Indonesia. Tank nya ikutin standar internasional tapi tidak sesuai dengan perang kita,” kata Bobby.
Ia mengatakan, pola pikir bisa dibalik, dengan melihat dulu ketersediaan spesifikasi baja di Krakatau Steel untuk kemudian membuat tank dengan baja tersebut. Toh operasi-operasi yang saat ini dilakukan TNI/Polri di Papua tidak menjadikan tank berat di ujung tombak.
“Contoh lain, kita bisa juga fokus ke software karena di situ kita kuat, bisa kita lihat sehari-hari banyak programmer kita yang jago-jago, sehingga ekosistem terbentuk dengan baik,” kata Bobby.
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal di PT Pal Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). Hal ini dilakukan seusai peluncuran Defend ID. Turut mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri), Direktur PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, Direktur Utama Defend ID Bobby Rosyidin, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal di PT Pal Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). Hal ini dilakukan seusai peluncuran Defend ID. Turut mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri), Direktur PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, Direktur Utama Defend ID Bobby Rosyidin, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ia juga menyarankan perlunya proteksi karena saat ini BUMN industri pertahanan berada dalam pertarungan tidak seimbang dengan industri pertahanan luar negeri yang unggul dari sisi biaya, teknologi dan SDM. Bobby menambahkan, perlu juga semangat pengguna untuk menggunakan produk dengan kadungan lokal yang tinggi, serta pembuatan ekosistem yang tidak tumpang tindih.
Kiprah BUMN
Di tengah berbagai masalah dan kondisi yang tidak terlalu mendukung, sebenarnya BUMN telah berhasil menunjukkan kiprahnya.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) menceritakan, dalam 10 tahun terakhir, ada 116 unit pesawat maupun helikopter untuk konsumen dalam dan luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Nepal, Senegal, Brunei Darussalam, Korea Selatan, UAE, Pakistan, Burkina Faso dan Guinea.
Yang terbaru, tahun 2022 ini, PT DI telah memperoleh kontrak pengadaan baru pesawat NC212i MOAC Thailand (batch 1 & 2) dan di kuartal 4 2022 ini, PT DI akan menandatangani kontrak 6 unit pesawat NC212i DND Filipina, 10 unit N219, 3 unit CN235 TNI AD, dan 2 unit CN235 TNI AL.
“PT DI sebagai industri pertahanan perlu membuat alutsista (alat utama sistem senjata) yang memiliki keunggulan komparatif terhadap kawasan, regional maupun global. Jadi, produknya harus punya daya saing,” ujarnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyiapkan tiga pesawat jenis NC 212/200 untuk pembuatan hujan buatan yang disiagakan di Base Ops Pangkalan Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET) 08-09-2011
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyiapkan tiga pesawat jenis NC 212/200 untuk pembuatan hujan buatan yang disiagakan di Base Ops Pangkalan Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
Ke depan, PT DI menjalin berbagai kerja sama, mulai dari perakitan hingga produksi komponen-komponen yang mendukung sistem penerbangan hingga persenjataan.
Menurut Gita, salah satu strategi untuk mendapatkan kemampuan ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada PT DI untuk melakukan pemeliharaan hingga perawatan pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.
PT DI juga akan memaksimalkan Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) dalam perjanjian pembelian pesawat tempur Rafale sehingga Indonesia bisa masuk rantai pasok global (global supply chain).
“Transfer teknologi ini datang dari IDKLO, karena kami menghasilkan komponen lokal dan menjadi penyuplai dari industri global. Kesempatan ofset seperti ini yang kami butuhkan agar bisa memasuki rantai pasok global,” ujarnya.
Baca juga: Menyaksikan Rafale ”Menyusu” MRTT di atas Selat Sunda
Foto tanggal 19 Mei 2019 ini memperlihatkan sebuah jet tempur Rafale berada di Pangkalan Angkatan Udara Blang Bintang, Provinsi Aceh.
AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN
Foto tanggal 19 Mei 2019 ini memperlihatkan sebuah jet tempur Rafale berada di Pangkalan Angkatan Udara Blang Bintang, Provinsi Aceh.
Dirut PT PAL Kaharuddin Djenod mengatakan, pembenahan internal menjadi prioritasnya. Ia mengakui beberapa keluhan tentang PT PAL harus diperbaiki, seperti pengiriman barang yang terlambat dan banyaknya perusahaan siluman dalam PT PAL yang menguntungkan sebagian kecil orang.
“Kami jalankan program transformasi maritim 4.0. BUMN sekelas PT PAL harus lakukan perubahan-perubahan total yang masif dan mendasar, bukan parsial,” kata Kaharuddin.
Langkah pertama adalah membuat perangkat lunak sendiri yang terintegrasi. Perangkat lunak ini mengaitkan masing-masing dari 1.600 pegawai dengan alat dan pekerjaan. Dengan demikian, tidak saja kinerja mereka terukur, tetapi juga kemajuan proyek bisa dipantau secara real time.
“Katakanlah ada orang yang pakai alat, tercatat di mana, berapa lama, untuk apa. Nantinya kontribusi dia bisa tercatat untuk setiap proyek, jadi bisa dihitung bonusnya, tambahan dari gaji,” kata Kaharuddin.
“SDM PT PAL itu bagus-bagus, gajah tapi selama ini merasa kambing karena dibilang orang dia kambing,” kata Kaharuddin.
Oleh karena itu, langkah awal yang juga ia lakukan adalah menghentikan program perpanjangan pensiun. Kalangan eselon satu juga "dibersihkan" bulan Juni lalu, sekitar 90 persen diganti.
Kaharuddin juga mencoba melakukan terobosan dalam hal finansial. Dari Penyertaan Modal Negara Rp 1,28 trilyun, Rp 700 milyar yang tadinya dianggarkan untuk membeli shiplift ia alihkan untuk membangun shiplift bersama PT Pindad sehingga bisa hemat Rp 400 milyar dan uang berputar di dalam negeri
Direktur Strategi Bisnis PT Pindad Syaifuddin mengatakan, dala lima tahun terakhir terjadi pengembangan signifikan di kendaraan tempur. Selain ada Anoa, Badak dan Komodo, terakhir Pindad bekerja sama dengan FNSS Turki berhasil membuat tank medium.
Tank yang diberi nama Harimau ini adalah pengembangan bersama. Awalnya, 10 unit diproduksi di Turki. Ke depan, delapan unit lagi akan diproduksi di PT Pindad dengan SDM 100 persen dari Indonesia. “TKDN nya mungkin baru 30-40 persen, yang penting kemampuan kita membangun media tank sudah ada,”kata Syaifuddin.
|
