e-Paper DPR RI

KOMPAS / FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadikan peningkatan mutu sumber daya petani sebagai salah satu prioritas terkait program ketahanan pangan. Guna mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi, kementerian memanfaatkan teknologi untuk memetakan potensi, komoditas unggulan, dan badan usaha milik desa di suatu wilayah.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan, dalam program ketahanan pangan, pihaknya mengambil peran dalam intensifikasi pertanian kawasan transmigrasi. Intensifikasi ditempuh melalui perbaikan mutu benih, penyediaan pupuk, optimalisasi mekanisasi pertanian, dan teknologi pascapanen.

Program lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya petani. ”Mulai Oktober nanti, kami menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam hal teknis, manajemen, dan digitalisasi pertanian,” kata Abdul Halim saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

Menurut dia, petani di kawasan transmigrasi diberi pelatihan budidaya dan pemasaran secara digital. Selain itu, mulai tahun 2021, Kementerian Desa PDTT akan berfokus pada 12 lokasi yang dijadikan lumbung pangan. Ke-12 lokasi itu tersebar di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Merauke, Papua.

Sementara, untuk pengembangan kawasan transmigrasi, kementerian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perta Terpadu Kawasan Transmigrasi (Sipukat). Sipukat adalah aplikasi berbasis laman yang berisi info tentang kawasan transmigrasi, meliputi potensi, komoditas unggulan, ataupun badan usaha milik desa (BUMDes) di suatu wilayah.

Aplikasi ini, menurut Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan pada Kementerian Desa PDTT Diah Eka Poespaningroem, bersifat interaktif. Petani transmigran bisa terlibat aktif mengisi data dan informasi pada aplikasi tersebut. Salah satunya adalah data komoditas unggulan yang ada di masing-masing kawasan transmigrasi.

Transparansi

Para peternak unggas rakyat berharap pemerintah membuka data pengendalian suplai agar stabilisasi harga lebih efektif. Dengan demikian, problem anjloknya harga jual ayam yang berulang dua tahun terakhir bisa teratasi.

Menurut Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni, pengendalian suplai yang dilakukan pemerintah berdampak sementara, bukan dalam jangka panjang. ”Kelebihan suplai sudah berlangsung selama dua tahun,” ujarnya dalam webinar yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Kamis (24/9).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja memberi pakan ayam broiler di sebuah pengepul ayam broiler di Pegasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/9/2020).

Akibat rugi berlarut-larut, kata Parjuni, rata-rata peternak mandiri berutang hingga 3-4 kali lipat dari nilai arus kas pada dua tahun lalu. Utang ini digunakan untuk membeli pakan, operasional peternakan, dan kehidupan sehari-hari.

Terkait itu, Ketua Pataka Yeka Hendra Fatika usul agar pemerintah dan perusahaan peternakan terintegrasi (integrator) mengumumkan data hasil pengendalian suplai secara terbuka. Selama ini, pemutakhiran data dan informasi terbaru terbatas di kalangan pemerintah dan integrator. Dengan membuka data, publik dan pelaku perunggasan bisa turut mengawasi pengendalian suplai.

Baca juga: Ketahanan Minus Kedaulatan

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan, data mengenai suplai dan permintaan ayam pedaging tak pernah sama antarinstansi. ”Hal ini perlu kita betulkan untuk kepentingan peternak rakyat,” ujarnya.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Sugiono menyatakan, anjloknya harga di tengah pengendalian suplai dipicu oleh permasalahan di hilir. Menurut dia, pemerintah sudah efektif mengendalikan suplai dan mengawasi pelaksanaannya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional membagikan ayam potong gratis kepada personel Polisi yang berjaga di depan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyatakan, pengusaha besar dapat menyiapkan skema bantuan bagi peternak ayam mandiri agar daya beli mereka sebagai produsen pangan terjaga.

”Namun, kami membutuhkan data riil terkait jumlah peternak mandiri, data produksinya, serta kriteria peternak mandiri,” katanya.

Resi gudang

Selain peternak unggas, dampak pandemi yang menekan permintaan juga menimpa petani kopi. Pemerintah berencana mengembangkan sistem resi gudang sebagai opsi menjaga kualitas dan harga kopi serta menyediakan pendanaan alternatif bagi petani.

Menurut Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dewi Syarlen, pemerintah berupaya membantu petani dengan mencari pembeli untuk menyerap kopi. Namun, jika ikhtiar itu tidak berhasil, sistem resi gudang diharapkan menjadi solusi.