Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Cegah Penambangan Ilegal, Legislator Dorong Wilayah Tambang Rakyat di Babel |
| Tanggal | 26 September 2022 |
| Surat Kabar | Media Indonesia |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi VII |
| Isi Artikel | Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya KOMISI VII DPR RI akan terus memperjuangkan Wilayah Tambang Rakyat (WPR) untuk meminimalkan penambangan bijih timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang marak.
"Kami terus memperjuangkan legalitas tambang masyarakat ini, baik itu dari teknis menambang sesuai dengan K3 dan legalitas untuk usahanya," kata anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya saat bersilahturahim dengan kepala daerah, tokoh, dan politisi se-Babel, di Jakarta. Ia mengatakan isu pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Babel memang tidak ada habisnya, mulai dari aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat, kerusakan lingkungan, royalti, dan lainnya. "Ini harus segera diatasi dengan program legalitas usaha tambang rakyat, mengingat pertumbuhan ekonomi di Babel dipicu pergerakan ekonomi masyarakat bawah," katanya. Baca juga : Tumbuhkan Gotong Royong, Tani Center IPB Gandeng PC NU Klaten Ia menegaskan, besaran royalti untuk semua mineral perlu menjadi perhatian bersama dan penyelesaiannya tidak dilihat sektoral saja. "Saran Komisi VII DPR RI agar timah segera dibuat tabel untuk tarif royaltinya sehingga dunia usaha tidak kaget," katanya. Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin menegaskan tidak menolerir pertambangan tanpa legalitas. "Saya selalu mengatakan tidak boleh ilegal dan solusi yang sedang diupayakan pemerintah salah satunya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan beberapa kebijakan lain. Kita tetap carikan solusi agar kegiatan penambangan itu legal," tegasnya. (Ant/OL-7)
|
| Kembali ke sebelumnya |