e-Paper DPR RI

Solusi konflik di Papua butuh upaya pemerintah yang konkret dan fokus, bukan hanya popularitas politik.

JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran TNI di Papua adalah untuk membantu pemerintah daerah dan Kepolisian Negara RI. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sinergi, soliditas, dan komunikasi yang baik. Pendapat lain, perlu ada solusi konkret dari pemerintah bukan sekadar popularitas.

Melaksanakan komitmennya untuk mengunjungi Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan pengarahan pada prajurit TNI dan anggota Polri.

Ia didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan para kepala staf TNI, di aula lapangan Paving Blok Makodam XVII/Cenderawasih, Provinsi Papua, Senin (9/1/2023).

Diawali dengan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI dan Polri, Yudo mengakui tantangan bertugas di Papua berat. Selain ada penerapan daerah otonomi baru (DOB), serta pemilu dan pilkada serentak, situasi keamanan Papua harus terus diperhatikan.

Ia menekankan, prajurit TNI dan Polri harus rajin beribadah agar tugas bisa berjalan baik. Selain itu, sinergi, soliditas, dan komunikasi yang baik antarsesama aparat, khususnya TNI Polri maupun kementerian dan pemda, harus terus dijaga.

”Kehadiran TNI dan Polri adalah membantu pemda dan TNI tentu membantu Polri. Mari, bersama bersinergi untuk NKRI,” kata Yudo.

Ia juga mengingatkan para prajurit TNI terus mempertajam naluri tempur, harus disiplin, dan jangan lengah. Meskipun fokus pembinaan teritorial, naluri tempur dan kewaspadaan tetap dijaga.

Keempat, jangan sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, justru sebaliknya harus rebut hati rakyat dengan karya nyata yang bermanfaat. ”Galakkan kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan bantu ketahanan pangan,” kata Yudo.

Ia juga meminta seluruh komandan dan perwira harus mengetahui hukum. Prajurit harus mengetahui batasan kewenangannya yang dimiliki dan junjung tinggi rule of judgment, yang mana penggunaan senjata dan tahu mana yang legal dan ilegal sehingga pelanggaran hukum dan disiplin dapat diminimalkan.

Bambang Darmono, mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (UP4B), mengingatkan, penyelesaian konflik di Bumi Papua harus dicari jalan penyelesaian yang konkret dan fokus. Yang ia maksudkan dengan konkret adalah substansi kebijakan pemerintah harus benar-benar untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan bukan sekadar mengejar popularitas politik pemerintah.

Sementara agar fokus, Bambang meminta pemerintah membentuk lembaga ad hoc yang fokus pada upaya penyelesaian dan menjalankan program percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

”Walaupun ad hoc, lembaga dimaksud haruslah lembaga formal pemerintah yang fokus terhadap tugas pokok dan tidak menjadikan tugas di Papua sebagai tugas sambilan sebagaimana saat ini,” kata Bambang.