e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan biodiesel pada 2023 mencapai 13,148 juta kiloliter atau meningkat 19,25 persen dari 2022. Sementara itu, implementasi penggunaan campuran biodiesel 35 persen pada bahan bakar solar atau B35 dipastikan mundur dari sebelumnya 1 Januari 2023 menjadi mulai 1 Februari 2023.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 208 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM No 205/2022 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Biodiesel untuk Pencampuran BBM jenis Solar Januari-Desember 2023.

Dalam keputusan itu tertulis, total alokasi volume bahan bakar jenis diesel dalam rangka pengadaan BBN jenis biodiesel untuk campuran solar periode Januari-Desember 2023 ialah sebesar 13,148 juta kiloliter. Itu termasuk cadangan yang mencapai 156.531 kiloliter.

Baca juga: Dengan Berbagai Pertimbangan, Program B35 Akan Dimulai Tahun 2023

”(Kenaikannya) Tinggal dibandingkan alokasi 2022 yang 11,025 juta kiloliter,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Minggu (1/1/2023). Dengan demikian, ada kenaikan 19,25 persen.

Sebelumnya, dalam konferensi pers secara hibrida, Jumat (30/12/2022), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menuturkan, peningkatan permintaan BBM terjadi pada 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pascapandemi Covid-19. Kuota solar yang juga jenis BBM tertentu (JBT) dan pertalite (jenis BBM penugasan khusus/JBKP) ditambah per 1 Oktober 2022.

Sementara kuota BBM untuk 2023 diindikasikan juga bakal ditambah. Namun, pihaknya masih memproses penetapan kuota, termasuk penandatanganan surat keputusan (SK) sehingga belum disebutkan jumlahnya. ”Yang jelas pasti akan ada peningkatan demand (permintaan) dari tahun ini (2022). Pada awal tahun (2023) akan diumumkan,” ujar Erika.

B35 mulai 1 Februari

Masih merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No 208/2022, implementasi program mandatori B35, yang sedianya dimulai 1 Januari 2023 dipastikan mundur dan baru akan dimulai pada 1 Februari 2023. Artinya, pada Januari 2022, masih tetap akan digunakan B30 (30 persen biodiesel dan 70 persen solar) sebagaimana sudah diterapkan selama ini.

Keputusan itu menimbang kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) melalui rapat pada 27 Desember 2022 terkait implementasi peningkatan persentase dari B30 menjadi B35 yang diberlakukan mulai 1 Februari.

Saat dikonfirmasi apakah pertimbangan mundurnya implementasi terkait dengan pasokan bahan baku, Edi menjawab, ”Pertimbangannya mengikuti keputusan Komite Pengarah BPDPKS setelah mempertimbangkan semua aspek.”

Sebelumnya, pemerintah berencana memberlakukan B40 pada 2023. Bahkan, uji jalan B40 juga telah dilakukan. Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam keputusan sidang kabinet pada Selasa (6/12/2022), yang dijalankan adalah B35, bukan B40.

Menurut Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (21/12/2022), ketersediaan bahan baku, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO), kapasitas produksi Badan Usaha BBN, dan standar spesifikasi yang diharus dipenuhi menjadi pertimbangan digunakannya B35.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman menuturkan, pihaknya mendukung uji coba B40. ”Uji coba B40 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih ada beberapa hal yang dipikirkan dalam penerapannya, khususnya terkait kapasitas produksi dari produsen-produsen biodiesel,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/12/2022), (Kompas.id, 23/12/2022).

Sebab, kata Eddy, kondisinya rentan jika produksi dari produsen biodiesel yang berkisar 16 juta kiloliter dan volume kebutuhannya sekitar 15 juta kiloliter. Pihaknya juga akan turut memantau perkembangan B40, yang pengujiannya selama ini sudah valid.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Jumat (23/12/2022), mengatakan, tes B40 sudah dilakukan dan hasilnya baik pada kendaraan. Namun, dari sejumlah pertimbangan, implementasi akhirnya diputuskan untuk B35 lebih dulu.

”B35 ini kami mau menerapkannya bertahap. Mungkin dalam triwulan pertama (2023). Sebab, dengan naik menjadi B35 (dari B30), keseimbangan dari CPO juga harus kita hitung. (Terkait kebutuhan) Minyak goreng, misalnya. Jangan sampai terganggu. Harus diamankan dulu DMO-nya (CPO),” jelas Arifin.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Menteri ESDM Arifin Tasrif menunjukkan bahan bakar B40 usai melepas uji jalan kendaraan berbahan bakar B40 di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Harga CPO

Adapun harga CPO mulai naik sejak 2021 dan berlanjut melonjak pada awal 2022. Catatan Trading Economics, harga CPO mencapai puncaknya pada akhir April 2022, yakni hingga 7.105 ringgit per ton. Bahkan, lantaran harga jual untuk ekspor menggiurkan, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pemerintah pun melarang ekspor CPO dan produk turunannya untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.

Per 30 Desember 2022, dari data Trading Economics, harga CPO ditutup pada 4.174 ringgit per ton. Kendati lebih rendah dari harga pada awal 2022, berkisar 4.800-5.400 ringgit per ton, harga itu lebih tinggi dari 7 Januari 2021 yang 3.806 ringgit per ton.

Baca juga: Penerapan Solar B40 Diperkirakan Bisa Menghemat Devisa Negara Rp 200 Triliun

Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, menilai, dengan kondisi harga CPO saat ini, dengan harga yang relatif baik, produsen CPO akan lebih senang menjual ke luar negeri. Sementara permintaan biodiesel di dalam negeri belum begitu signifikan.

”Apabila melihat eskalasi konflik Ukraina-Rusia dan harga minyak (mentah) yang masih relatif tinggi, harga sawit saat ini bisa bertahan 2-3 tahun. Situasi geopolitik saat ini bukan hanya perang, melainkan mulai untuk mengontrol geopolitik energi. Jadi, sawit (CPO) dari sisi harga, orang kemungkinan akan lebih memilih jualan sawit,” ujar Yayan.

Mengenai permintaan biodiesel yang dibangun di Indonesia, masih perlu berbagai pengembangan. Program-program penelitian dan pengembangan (R&D) yang ada di dalam negeri saat ini, termasuk oleh badan usaha, harus diperkuat dan fokus.