e-Paper DPR RI

Hingga 27 Januari 2023, dari 2.332 unit DP nol rupiah yang tersedia, akad kredit yang telah terlaksana mencapai 1.011 unit atau 43,35 persen. Total penyaluran dananya mencapai Rp 266,24 miliar.

Oleh STEFANUS ATO, FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

JAKARTA, KOMPAS — Pemasaran unit terbangun program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan tanpa uang muka atau rumah susun DP Nol Rupiah jadi fokus Pemerintah DKI Jakarta selama 2023. Upaya menambah rumah susun milik melalui skema ini bakal diperluas dengan menggandeng pihak ketiga.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pada 2023, pihaknya fokus memasarkan unit hunian DP Nol Rupiah yang telah terbangun di Cilangkap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rencana pembangunan baru unit hunian DP Nol Rupiah pada 2023 bergantung pada keterlibatan pihak ketiga, baik itu badan usaha milik daerah maupun swasta.

”Pada 2023, pembangunan hunian terjangkau dengan skema kepemilikan (dilakukan) oleh mitra atau pengembang. Kami targetnya masih memasarkan,” kata Sarjoko, Senin (30/1/2023), di Balai Kota DKI Jakarta.

Hunian DP Nol Rupiah di Menara Kanaya Cilangkap berjumlah 868 unit dan di Menara Nuansa Pondok Kelapa berjumlah 480 unit. Tipe hunian di dua menara itu merupakan unit bertipe studio dan tipe dua kamar tidur.

Berdasarkan data DPRKP DKI Jakarta, hingga 27 Januari 2023, dari 2.332 unit DP Nol Rupiah yang tersedia, akad kredit yang telah terlaksana mencapai 1.011 unit atau 43,35 persen. Total penyaluran dana dengan fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) mencapai Rp 266,24 miliar.

Penyediaan hunian melalui program DP Nol Rupiah merupakan bagian dari program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selama masa kepemimpinan Gubernur Anies Badwedan, DPRKP awalnya menargetkan membangun 14.000 unit rumah susun milik DP Nol Rupiah.

Jumlah itu kemudian kembali dipangkas dengan target hunian yang bakal tersedia sebanyak 10.000 unit. Namun, target yang telah dikurangi itu pun tak kunjung tercapai hingga masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir.

Melibatkan pengembang

Sarjoko mengatakan, selama 2023, selain memasarkan hunian DP Nol Rupiah yang telah terbangun, DPRKP juga masih terus mendorong pihak ketiga, baik itu badan usaha milik daerah hingga swasta untuk turut serta membangun rumah susun milik (rusunami). Proses penyediaan rusunami dengan pelibatan pihak ketiga itu antara lain pihak ketiga menyiapkan lahan dan membangun hunian vertikal.

”Mekanismenya dijual, jadi asetnya itu aset mereka. Pemprov DKI hanya memfasilitasi pembiayaan kepada calon penerima manfaat hunian tanpa uang muka,” katanya.

Sarjoko menyebut, ada sejumlah pengembang yang sudah bersedia dan bakal terlibat menyuplai hunian DP Nol Rupiah. Salah satu hunian DP Nol Rupiah yang bakal dibangun pengembang berlokasi di Halim Sky Residence. Sejumlah pihak swasta juga sudah mengantongi izin penyediaan rusunami melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

”Mereka dalam proses menyelesaikan perizinan. Eksekusi pembangunan, apakah tahun ini atau berikutnya nanti kami komunikasikan dengan pemegang izin,” ujarnya.

Perbanyak rusunawa

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Justin Adrian Untayana, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya fokus menyediakan hunian rumah susun sewa (rusunawa). Rusunawa disebut lebih diminati warga ketimbang rusunami DP Nol Rupiah.

”DP Nol Rupiah lama sekali untuk penuh atau terjual, seperti di Pondok Kelapa. Terakhir yang saya ketahui, pada 2022 itu masih 40 persen unit yang belum juga terjual,” ujar Justin, Senin sore.

Harga akhir rusunami program DP Nol Rupiah pun dinilai tak berbeda jauh dengan hunian vertikal sejenis yang dipasarkan swasta. Jadi, dia menyarankan Pemprov DKI fokus menyediakan hunian layak skema sewa yang terjangkau warga.

Proses penyediaan rusunawa pun lebih mudah lantaran tidak melalui penapisan bank atau kreditor. Kemampuan pembayaran bulanan rusunawa dengan biaya di bawah Rp 1 juta pun lebih mengakomodasi kemampuan banyak warga di Jakarta.

”Kita harus menyetop pengadaan tanah selama beberapa tahun ke depan guna memaksimalkan pemanfaatan aset pemprov (lahan tidur). Anggarannya bisa dialihkan untuk bangun rusunawa sesuai kebutuhan warga,” ujarnya.

Ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau masih jadi pekerjaan rumah Pemprov DKI. Dari data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016-2019, terdapat 10.177.924 penduduk dan 2.544.482 keluarga. Adapun jumlah rumah eksisting di Jakarta sebanyak 2.242.163 rumah. Artinya, Jakarta masih kekurangan rumah atau backlog sebanyak 302.319 unit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RPJMD 2017-2022 pun menargetkan mengurangi backlog rumah yang bakal dipenuhi dengan berbagai skema. Skema itu antara lain membangun rusunawa, kampung susun, hingga hunian Dp Nol Rupiah.

Konsolidasi dan lahan negara

Keterbatasan hunian di Ibu Kota juga disorot sejumlah pihak, seperti Jakarta Property Institute, Real Estate Indonesia, hingga Rumah.com. Salah satu alternatif mengatasi masalah kekurangan rumah di Jakarta bisa dilakukan dengan penyedian hunian vertikal.

Suplai hunian vertikal bisa dimulai dengan memanfaatkan lahan negara yang masih tersedia di perkotaan. Di lahan-lahan negara itu, pemerintah mendorong keterlibatan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Haryanto mengatakan, di Jakarta, pembangunan rumah susun dengan skema KPBU hingga melalui sistem konsolidasi lahan bisa jadi solusi mengatasi mahalnya harga tanah di Jakarta. Kebijakan ini juga dapat menarik pengembang untuk kembali melirik bisnis properti di Ibu Kota.

Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, hunian vertikal jadi salah satu solusi bagi warga di Ibu Kota untuk bisa memiliki hunian. Sebab, harga rumah tapak di Jakarta terlampau mahal dan sulit dijangkau masyarakat kelas menengah, masyarakat berpenghasilan tanggung, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya konsolidasi lahan dan membangun hunian bagi warga, terutama kalangan tak mampu, sebenarnya sudah ada contohnya di Jakarta, seperti Kampung Susun Akuarium dan Kampung Susun Bayam. Namun, di Kampung Bayam, Jakarta Utara, warga yang terdaftar dan berhak menempati hunian itu belum diizinkan tinggal karena terganjal pembiayaan.

”Saya belum dapat informasi lebih lanjut,” kata Sarjoko lagi saat dikonfirmasi mengenai nasib warga yang terdaftar tinggal di hunian Kampung Susun Bayam.