e-Paper DPR RI

Koordinasi antara Kemenhan dan TNI perlu diperkuat untuk meningkatkan soliditas politik anggaran pertahanan dan capaian pemenuhan MEF.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertahanan diharapkan lebih menguatkan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan TNI. Tujuannya agar rencana strategis pemenuhan kebutuhan pokok minimum (minimal essential forces/MEF) bisa tercapai semaksimal mungkin.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Panglima TNI dan para kepala staf, Kamis (2/2/2023). Rapat yang dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid. Rapat membahas soal keamanan di Papua dan pemenuhan alutsista TNI.

Di awal rapat, Komisi I DPR sempat mempermasalahkan ketidakhadiran Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman yang rupanya sedang tugas ke luar negeri. Ia diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen Agus Subiyanto,

Usai rapat, Yudo Margono menjelaskan salah satu yang digarisbawahi dalam rapat adalah pentingnya koordinasi ketat dengan Kemenhan. Ia mengatakan, koordinasi itu diperlukan agar kebutuhan alutsista dari matra bisa dipenuhi. ”Selama ini sudah ada koordinasi, tetapi perlu diketatkan lagi,” kata Yudo.

Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan, koordinasi antara Kemenhan dan TNI tentunya penting karena anggaran diatur oleh Kemenhan, sementara penggunaannya ada di setiap kepala staf. Menurut Meutya, Komisi I akan mengomunikasikan pentingnya koordinasi ketat itu kepada Kemenhan. ”Kita akan koordinasi ke Kemenhan sebatas untuk memperkuat soliditas politik anggaran pertahanan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Tak ada keluhan

Anggota Komisi I dari Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, mengatakan, dalam rapat dengar pendapat tersebut dibahas bahwa Panglima TNI dan seluruh kepala staf harus berkoordinasi dengan Kemenhan terkait rencana kebutuhan alutsista TNI. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan alutsista TNI baik AD, AL, maupun AU bisa terpenuhi. Ia membantah kalau ada keluhan dari TNI terkait koordinasi ini. ”Kita hanya mempertegas saja kepada Panglima TNI yang baru untuk bisa berkoordinasi. Sama sekali tidak ada keluhan dari TNI,” kata Yan.

Menurut Yan, pengadaan alutsista terus dihadakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara bertahap. Prioritas pengadaan yang direncanakan dilakukan secara bertahap, terutama untuk TNI AL yang sudah dibenahi sedikit demi sedikit.

Dalam waktu dekat, TNI AU juga akan diperkuat dengan pesawat tempur Rafale. Pengadaan alutsista, katanya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. ”Realisasi anggaran, kan, butuh waktu seperti kapal selam dan kapal perang,” kata Yan.

Menurut Yan, yang menjadi perhatian dan penekanan dari Komisi I adalah alutsista yang bisa mendukung operasi di daerah konflik, seperti kendaraan lapis baja, helikopter, dan pesawat yang bisa angkut pasukan dan logistik. Alutsista tersebut bisa digunakan di Papua. ”Saya pikir, Menhan sudah antisipasi kebutuhan tersebut. Sedikit demi sedikit akan diselesaikan Kemhan dan Panglima TNI,” katanya.

Yudo Margono mengatakan, TNI tetap berpatokan pada MEF. Pemenuhan MEF yang ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2024 sangat sulit dicapai. Apalagi, baru saja ada pandemi yang membuat anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Ia tidak spesifik menyebutkan pencapaian dari setiap matra. Namun, menurut dia, walau tidak tercapai 100 persen, ada angka pencapaian yang diharapkan TNI bisa tercapai 2024. ”Untuk itu kita butuh koordinasi ketat,” kata Yudo.

Menurut catatan Kompas, pemenuhan MEF belum mencapai 70 persen secara umum. Yang menarik, dalam Permenhan No 15/2022 yang ditandatangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, tidak lagi ada rujukan kepada MEF atau kebutuhan pokok minimum. Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2023 tersebut menyatakan, terkait dengan pembangunan postur TNI, sesuai dengan penahapan melalui kebutuhan pokok.

Pemetaan di Papua

Yudo mengatakan, situasi terakhir di Papua secara umum aman. Namun, menurut dia, masih ada insiden seperti pembakaran sekolah atau penembakan pesawat yang mau mendarat. Ia mengatakan, TNI telah memetakan daerah-daerah yang aman dan yang rawan. ”Kita sudah memetakan daerah mana saja yang tingkat keamanannya bisa kita jamin kemudian ada juga tingkat keamanannya yang masih terjadi tadi, letupan-letupan yang terjadi yang tidak kita duga terjadi,” kata Yudo.

Menurut dia, berdasarkan pemetaan itu, juga dibeda-bedakan penekanan pada prajurit yang ditempatkan di sejumlah daerah, baik prajurit yang melakukan pendekatan budaya dan lunak maupun daerah mana yang mendapat penekanan keamanan. Secara umum, TNI melaksanakan tiga strategi.

”Karena itu, kita petakan para prajurit juga kita atur mana yang melaksanakan soft, culture, dan mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach,” ujarnya.

Terkait strategi penanganan dan pengamanan, Yudo menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan tiga strategi.Tiga strategi itu adalah pendekatan yang melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Selain itu, ada pendekatan budaya lewat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepemudaan lewat kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial. Namun, tidak menutup kemungkinan TNI akan melakukan pendekatan yang tegas. Hal ini berlaku terutama untuk daerah-daerah yang rawan.

”Dengan bersenjata karena kita pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kita laksanakan dengan tegas. Tetapi tetap kalau ada yang tertangkap, kita serahkan ke Polri untuk proses hukum,” katanya.

Yudo mengatakan, terkait dengan disahkannya empat daerah otonomi baru, TNI akan menambah 800 personel terkait dengan pembangunan awal teritorial. Mereka akan ditempatkan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Para personel itu akan bertugas mengawali persiapan pembangunan markas komando, seperti kodam, korem dan kodim, lanal dan lanud.