e-Paper DPR RI

Pemerintah memulai tahap akhir pembangunan ruas Tol Trans-Jawa yang menghubungkan Banten sampai Banyuwangi. Ruas pamungkas Probolinggo-Banyuwangi ditargetkan tuntas tahun 2024.

Oleh BM LUKITA GRAHADYARINI

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan total panjang 175,4 km yang merupakan bagian akhir dari Jalan Tol Trans-Jawa.

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap I menghubungkan Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km, dan tahap II menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengemukakan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari Jalan Tol Trans-Jawa. Sebelumnya, Jalan Tol Trans-Jawa sudah tersambung dari Banten di Provinsi Jawa Barat hingga Probolinggo Timur, di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan bagian akhir Jalan Tol Trans-Jawa itu akan menyambungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa.

”Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Probolinggo-Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak 2017. Hari ini kita mulai kembali untuk yang sudah siap secara teknis, yakni ruas Probolinggo-Besuki, dengan nilai investasi sebesar Rp 10,7 triliun," kata Menteri Basuki, dalam peletakan batu pertama (groundbreaking), Senin (6/2/2023), di Kelurahan Pendil, Kecamatan Suko, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan secara hibrida.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ditargetkan tuntas pada tahun 2024. "Penyelesaian ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi penting karena selain bagian akhir dari Trans-Jawa juga membantu pengembangan aktivitas pariwisata, baik di Jawa Timur maupun Bali," kata Danang.

Secara terpisah, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengemukakan, selama ini, pengguna Jalan Tol Trans-Jawa didominasi kendaraan pribadi, sedangkan angkutan barang hanya 7-9 persen. Penyelesaian Jalan Tol Trans-Jawa itu perlu diikuti dengan keringanan tarif angkutan barang. ”Ini agar cita-cita jalan tol untuk kelancaran logistik terwujud. Namun, jangan sampai yang masuk nanti adalah truk overdemision overload dengan muatan dan dimensi berlebih,” ujar Djoko, Senin.

Selain itu, pembangunan jalan tol perlu memperhatikan area peristirahatan (rest area), serta tempat istirahat yang memadai untuk sopir truk. Langkah ini telah dilakukan pada rest area jalur B Km 318 Jalan Tol Trans-Jawa ruas Pejagan-Pemalang.

Perhatikan mutu

Basuki mengemukakan, pembangunan ruas jalan tol tersebut diharapkan semakin melancarkan distribusi orang, barang, dan jasa mulai dari Banten hingga Banyuwangi, serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. Pihaknya meminta kontraktor dan konsultan pengawas untuk memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, produk infrastruktur memaksimalkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai arahan Presiden.

”Semua itu bergantung sejak awal perencanaan. Untuk itu, saya meminta para konsultan untuk tidak main-main dengan mutu hasil pekerjaan. Para konsultan yang sudah dipercaya mengawasi pekerjaan harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Menteri Basuki.

Direktur Utama PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto, mengatakan, pembangunan tahap I ruas Jalan Tol Probolinggo-Besuki terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi. Paket 1, yakni Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km dengan tahapan pembebasan lahan sebesar 92,02 persen, paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km) dengan tahapan pembebasan lahan 89,67 persen, serta dan paket 3 Paito-Besuki (25,60 Km) dengan pembebasan lahan 28,48 persen.

”Dengan progres lahan tersebut, kami siap mulai konstruksi Paket 1 dan Paket 2 secara bersamaan di awal Februari 2023 ini yang disusul oleh konstruksi Paket 3 pada pertengahan Februari 2023,” ujar Adi.

Adapun pekerjaan paket 1 ruas Gending-Kraksaan dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Marga Konstruksi Nusantara berupa kerjasama operasi (KSO), sedangkan pengawasan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Virama Karya (Persero).

Paket 2 ruas Kraksaan-Paiton dilaksanakan oleh KSO kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Acset Indonusa Tbk, dan PT Nindya Karya, sementara itu pengawasan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Multi PHI Beta. Sedangkan, paket 3 ruas Paiton-Besuki dilaksanakan oleh KSO kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Adapun pengawasan dibagi menjadi 2 Paket, Paket 3A dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Eskapindo Matra sedangkan Paket 3B masih dalam tahap persiapan Pengadaan. (LKT)