e-Paper DPR RI

Perilaku terorisme di Indonesia telah masuk dalam tahapan yang lebih halus. Mereka bahkan mulai menyamarkan diri dan membaur dengan sistem demokrasi dengan mencoba mendirikan sebuah partai politik.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melaporkan adanya satu partai politik baru yang pengurusnya terafiliasi dengan jaringan teroris nasional. Partai itu kini tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum 2024.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar seusai ”Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024”, di Jakarta, Senin (13/3/2023). Walakin, data dan informasi spesifik mengenai nama partai dan jumlah orangnya tidak dijelaskan oleh Boy. Dialog Kebangsaan ini sebelumnya dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

”Tidak dibuka untuk publik informasinya. Ini hanya sebagai catatan dan pendalaman kami untuk memantau jaringan teroris,” ujarnya.

Boy menyebutkan kembali, salah satu pengurus partai yang tidak lolos itu ditetapkan sebagai terduga teroris karena memiliki latar belakang dekat dengan kelompok radikal, intoleran, dan terorisme. Namun, Boy juga enggan menyebut nama kelompok yang dimaksud.

Sejauh ini total peserta Pemilu 2024 ada 24 partai yang terdiri dari 18 partai nasional dan 6 partai lokal. Partai yang lolos sebagai peserta, menurut Boy, sudah aman dari indikasi jaringan teroris.

Baik anggota, pengurus, maupun asas partai harus sesuai dan menerapkan Pancasila. Dalam kasus partai baru ini, hanya pengurusnya yang terafiliasi, sedangkan partainya aman.

KPU belum tahu

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos, mengaku tidak pernah mendengar terkait pengurus partai yang berafiliasi dengan jaringan teroris. ”Tidak pernah dengar,” katanya dalam pesan singkat.

Lebih jauh, saat ditemui kembali, Boy menyebut KPU belum mendengar itu karena informasinya memang sengaja tidak dibuka ke publik. BNPT hanya memantau dan mendalami untuk meningkatkan kewaspadaan atas pergerakan jaringan teroris.

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri sempat menangkap tiga tersangka terorisme yang terafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua dari tiga tersangka merupakan pengurus Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) (Kompas.id, 17/11/2021). Partai ini tercatat tidak mendaftar dalam peserta Pemilu 2024.

Pemberitaan Kompas sebelumnya juga menyebut, pendirian PDRI merupakan bagian dari strategi kelompok teror untuk mempertahankan eksistensinya pasca-penangkapan pemimpin tertinggi JI pada 2019. Melalui institusi ini, JI bermaksud mengubah identitas dan menyamarkan aktivitasnya di tengah masyarakat.

Merujuk data Global Terrorism Index 2022 oleh Institute for Economic & Peace, Indonesia menempati peringkat ke-24 untuk negara paling terdampak terorisme secara global. Penyerangan teroris tertinggi terjadi pada 2021. Saat itu, tiap serangan mencapai rata-rata 1,5 kematian.

Bangsa kuat

Dalam diskusi Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, pakar hukum dan akademisi Jimly Asshiddiqie menyebutkan, sudah ratusan tahun Indonesia terbukti kuat menghadapi keterbelahan. Taktik politik identitas yang kerap digunakan tidak berdampak serius terhadap bangsa.

”Namun, seiring perjalanan, selalu ada masalah yang muncul. Karena itu, permainan politik identitas harus dicegah sebelum meluas. Jangan sampai menghambat perkembangan peradaban bangsa,” ujarnya.

Politik identitas perlu diperhatikan secara serius. Seharusnya, lanjut Jimly, identitas politik Indonesia itu hanya Pancasila. Meskipun demikian, permainan identitas berupa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak bisa dihindari.

Permainan politik identitas di Indonesia identik dengan surga dan neraka. Hal ini membuat ruang dialog terhenti. Ketika dibalut dengan paham radikal atau ekstrem, tambah Jimly, akan berbahaya dan kian sulit menemukan titik temunya.

Hal itu diutarakan Jimly di hadapan perwakilan seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Dia meminta parpol tidak menunggangi isu politik identitas. ”Parpol dan masyarakat harus memperbaiki dan mengoreksi ketika ada pihak yang bermain politik identitas,” kata Jimly.