e-Paper DPR RI

Komisi I DPR menyetujui permintaan hibah 15 kendaraan taktis ”bushmaster protected mobility vehicle” dari Pemerintah Australia. Hibah itu untuk meningkatkan operasional misi pemeliharaan perdamaian Indonesia di dunia.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan hibah 15 kendaraan taktis bushmaster protected mobility vehicle dari Pemerintah Australia. Sejumlah kendaraan taktis itu akan digunakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kemampuan personel satuan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Meski demikian, Tentara Nasional Indonesia diingatkan untuk tetap mengutamakan penggunaan kendaraan taktis produksi dalam negeri.

Persetujuan atas permintaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) itu diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4/2023). Selain anggota Komisi I, rapat dihadiri pula oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, serta perwakilan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Delapan dari sembilan fraksi yang ada di Komisi I DPR menyetujui permintaan hibah 15 kendaraan taktis (rantis) bushmaster protected mobility vehicle (BPMV) dari Pemerintah Australia untuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Menurut rencana, sejumlah rantis itu akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan personel satuan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

M Herindra menjelaskan, Kementerian Pertahanan telah menerima surat penawaran hibah dari Pemerintah Australia sejak tahun lalu. Ke-15 rantis bushmaster yang akan dihibahkan bersama dengan peralatan pendukungnya itu berada dalam kondisi refurbished atau kendaraan bekas tetapi sudah diperbarui. Namun, bushmaster diklaim masih bisa digunakan hingga 20 tahun mendatang.

Rantis bushmaster, kata Herindra, cocok digunakan di medan padang pasir dan bisa mengangkut hingga delapan pasukan bersenjata lengkap. Desain bagian bawahnya dapat meminimalkan efek ledakan ranjau darat. Kendaraan ini juga memiliki kemampuan antiledak dan antibalistik untuk bahan peledak serta kaliber peluru tertentu.

Dari ke-15 rantis bushmaster, 13 unit di antaranya adalah tipe troops, 1 bushmaster tipe command, dan juga bushmaster tipe ambulans. Tak hanya kendaraan, menurut rencana, hibah juga akan dilengkapi dengan onderdil pendukung yang bergaransi selama enam bulan. Penghibah juga menanggung biaya pengiriman dari Australia sampai ke Mabes TNI di Jakarta.

”Pemerintah Australia juga akan memberikan beberapa pelatihan pada 22 Mei-7 Juli 2023. Pelatihan yang akan diberikan adalah mengemudi untuk 25 personel TNI, maintenance untuk 15 personel TNI, dan pelatihan communication untuk 10 personel TNI,” kata Herindra.

Berdasarkan kajian Kementerian Pertahanan, hibah ini menguntungkan Indonesia dari segi teknis karena kendaraan dalam kondisi baik dan siap pakai sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelatihan dan operasi. Secara strategis, ini juga tidak menyebabkan keterikatan atau ketergantungan Indonesia pada Australia di masa mendatang karena tak ada syarat apa pun.

”Penerimaan hibah ini juga tidak memengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta (dapat) mendukung operasi perdamaian dunia,” ujar Herindra.

Dilihat dari segi ekonomis, tambahnya, hibah ini bisa mengurangi anggaran dana pemeliharaan jenis kendaraan yang sama. ”Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pembelian rantis untuk misi daerah gurun pasir karena rantis bushmaster dari Australia masih dapat dioperasikan hingga 20 tahun ke depan,” kata Herindra.

Laksamana Yudo Margono menambahkan, sebagai calon pengguna, TNI melihat bahwa penerimaan hibah ini dapat meningkatkan kesiapan operasional PMPP TNI dalam mendukung operasi perdamaian dunia. Langkah ini juga akan menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Selain itu, ia juga sepakat dengan alasan penghematan dana pemeliharaan rantis di PMPP TNI dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun ke depan.

Pengembangan dalam negeri

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, melihat, hibah ini semestinya tak hanya baik dari segi strategis, ekonomis, maupun politis. Penerimaan rantis bushmaster nantinya diharapkan juga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan dalam negeri. Mengingat salah satu perusahaan di industri pertahanan Indonesia sudah ada yang memproduksi prototipe bushmaster.

”Kami mengusulkan, sekiranya boleh hibah ini diberikan juga ke PT Pindad agar bisa dibongkar, supaya prototipe lokal kita yang dikembangkan di PT Pindad itu bisa melihat produk aslinya, bushmaster ini,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tubagus Hasanuddin, menambahkan, industri pertahanan lokal sudah mampu memproduksi rantis sejenis bushmaster. Meski demikian, tidak ada masalah dengan penerimaan hibah dari Pemerintah Australia. Selain gratis, penghibah juga memberikan perawatan selama enam bulan.

Pengajar Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas, melihat, hibah 15 rantis bushmaster ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik regional, terutama terkait AUKUS atau pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Ia pun menyinyalir, Australia memiliki kepentingan besar di balik hibah ini, yakni agar Indonesia tidak resisten terhadap AUKUS.

Baca juga: KSAD Indonesia dan Australia Bahas Kerja Sama Militer

Kendati demikian, hibah ini jelas bakal menambah alpalhankam yang dimiliki TNI. Dilihat dari kualitasnya, bushmaster unggul dari segi proteksi dan kenyamanan personel yang mengawaki. Apalagi, TNI juga sudah memiliki rantis ini.

Menurut dia, sejumlah pelatihan yang dijanjikan Pemerintah Australia harus diperiksa kembali apakah itu bagian dari pelatihan untuk pelatih. Sebab, umumnya dalam pembelian alpalhankam, pelatihan teknis termasuk dalam komponen pembiayaan atau tidak diberikan secara gratis.

Selain itu, kata Anton, sebaiknya PMPP TNI juga tetap memprioritaskan penggunaan rantis produksi dalam negeri dalam pelaksanaan misi-misinya. ”Bagaimanapun juga, salah satu pintu promosi produk alpalhankam RU adalah penggunaan produk tersebut dalam misi luar negeri. Dengan begitu, produk nasional kita bisa dikenal dan mengglobal,” ujarnya.