e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Februari/TRA_8946.JPG" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Februari/TRA_8946.JPG" :468px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;">

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti pertemuan Tim Kunker BAKN DPR RI di Kantor Angkasa Pura, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/2/2023). Foto: Nadya/nr

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi kinerja Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dalam menangani masuknya orang maupun barang dari luar maupun dalam negeri yang sudah dilakukan semaksima mungkin, mengingat Bandara Soekarno Hatta merupakan Bandara International sehingga pengetatan pintu masuk sudah menjadi suatu keharusan.

"Memang Bandara Soetta inikan bandara international yang dari seluruh arah itu masuk kesini, tentu membutuhkan suatu yang ketat dan yang betul-betul di lapangan itu bisa bertindak atau bekerja dengan baik, dan tadi kita melihat bahwa upaya-upaya itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Penangkapan-penangkapan terhadap barang-barang illegal yang masuk kesini juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan bahkan penangkapan-penangkapan terhadap barang-barang yang akan membahayakan anak bangsa seperti narkotika itupun sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya dan kita melihat sejauh ini bea cukai soetta itu baik dalam melaksanakan tugasnya," tuturnya di Kantor Angkasa Pura, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/2/2023).

Terkait dengan nilai DBHCHT Bea Cukai Banten yang cukup kecil, Anis menyatakan ada hal lain yang bisa dilihat dari kinerja Bea Cukai Banten selain dari sisi itu, diantaranya upaya Bea Cukai Banten yang berhasil menggagalkan adanya potensi kerugian negara dadi penangkapan-penangkapan barang illegal yang meliputi Miras dan Narkotika. Sehingga, sisi bahwa Banten bukanlah daerah penghasil itu bisa dilihat dari upaya mereka menggagalkan adanya kerugian negara tersebut.

Namun, Anis juga menyarankan dengan kecilnya DBHCHT Banten ini diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas yang cukup memadai antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  sehingga pemanfaatan DBHCHT ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. "Dan ini tentu terkait dengan hal ini harus ada kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah ya bagaimana ini bisa dikawal sehingga DBHCHT ini betul-betul bisa termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," katanya.

Terkait kinerja Bea Cukai dalam menegakkan pengawasan yang sesuai dengan tupoksinya, dirinya berharap pihak Bea Cukai bisa dapat sedikit menerapkan aturan dengan fleksibel dan tetap membuat orang bisa bergerak, sehingga penegakkan pengawasan tidak terasa terlalu menyeramkan.

"Ada beberapa hal yang menjadi catatan, apa mungkin bea cukai bisa lebih menerapkan sesuai dengan aturan, tetapi juga bukan membuat orang tidak bisa bergerak, jadi fleksibel dan harus sesuai dengan peruntukannya, jadi saya berharap karena para pengunjung atau para yang berdatangan ke bandara inikan beraneka ragam orang tentu tidak bisa sama rata jadi memang lakukan sesuai dengan tugasnya, lakukan sesuai dengan prosedurnya tapi tidak membuat orang tidak bisa bergerak," tandasnya.

Terkait dengan bentuk pengawasan BAKN DPR RI dalam mengawal mitra kerjanya dalam menerapkan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, menurut Anis, BAKN akan terus mengawal hal tersebut dengan terus menanyakan sejauh mana rekomendasi hal tersebut dijalankan, dan juga BPK sebagai mitra kerja BAKN yang sudah tentu akan kooperatif dalam mensinergikan bentuk pengawasan ini. (ndy/aha)