e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Januari/AAS_9472.JPG" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Januari/AAS_9472.JPG" :465px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;">

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Senin (30/1/2023). Foto: Anju/nr

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menuturkan adanya kenaikan bea keluar di Sumatera Utara. Padahal kata Wahyu, DPR akan menutup telahan bea dan cukai di akhir masa sidang ini.

“Sebenarnya apa yang kami temukan di Medan ini, lebih kurang sama dengan di tempat yang lain yang mana ada kenaikan yang sangat tinggi pada bea keluar, dari target awal sebesar 18,2 miliar, menjadi pendapatannya sebesar 4,1 triliun. Jadi boleh katakan ada kenaikan hampir 4000 persen, mungkin ya,” ucap Wahyu Sanjaya saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Senin (30/1/2023).

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat itu juga menyinggung soal cukai rokok, di Sumatera Utara karena adanya perusahaan rokok terbesar di wilayah tersebut. “Kemudian terkait cukai rokok, disini ada salah satu perusahaan rokok terbesar di Sumatera, yang juga memproduksi rokok tetapi lebih berorientasi kepada ekspor. Sebagai salah satu kota terbesar, dimana bea cukai di Sumatera Utara ini berprogres penuh, karena memiliki banyak fasilitas,” ujarnya.  

Dalam kunjungannya tersebut, Wahyu Sanjaya mengatakan soal pentingnya pengawasan hingga penambahan personil lapangan agar tidak terjadi penyelundupan barang dari luar negeri. “Kalau dari sisi kita ingin menutup, berarti harus meningkatkan pengawasan, kalau dari jumlah personil, setelah kita lihat tadi, total personil yang ada di Sumatera Utara ini sebanyak 992 orang. Rasanya, kalau untuk meng-cover daerah yang sedemikian luas memang kurang,” bebernya. 

“Jadi mungkin khusus untuk dipenindakan itu, mungkin baik juga kalau ditambah personil sehingga bisa meng-cover seluruh daerah terutama yang berbatasan dengan laut. Jadi, dari muara sungai, yang berbatasan dengan laut itu bisa ditutup seluruhnya oleh kawan-kawan dari bea cukai, dari customer. Saya rasa demikian,” lanjut Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga menyinggung soal pemusnahan pita cukai yang harus melalui prosedur yang akuntabilitas dan bisa dipertanggung jawabkan. “Ya, itu sama seperti dengan di tempat yang lain, jadi kita minta bahwasanya dokumentasi terkait dengan pemusnahan pita cukai itu, dapat diakuntabilitas, sehingga kita melihatnya bisa dipertanggung jawabkan menjadi lebih baik ke depannya,” katanya.

Wahyu juga mengatakan hasil dari kunjungannya tersebut akan menjadi bahan dalam rapat kerja bersama kementerian keuangan. “Untuk yang di Sumatera Utara (Sumut), kita berharap mereka meningkatkan kinerjanya dari yang kondisi sekarang, saya rasa sudah cukup bagus tapi menjadi lebih baik. Disamping itu juga, mereka juga harus saya rasa menambah personil untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang masuk kedalam Indonesia ini terutama. Bukan hanya cukai rokok, tetapi juga masalah tekstil, produk tekstil bekas (monza) itu yang sangat merusak produksi dalam negeri,” pungkasnya. (aas/aha)