Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Kabulkan Tuntutan HIPMI, Komisi VII Janji Akan Segera Selesaikan RUU EBET dan RUU Migas |
| Tanggal | 10 April 2023 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi VII |
| Isi Artikel | Penulis Amalia Purnama Sari | Editor Amalia Purnama Sari KOMPAS.com - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugeng Suparwoto memimpin jajarannya dalam menerima audiensi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2023). Pada kesempatan itu, HIPMI meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbaru (EBET) serta RUU Minyak dan Gas (Migas) bisa segera diselesaikan. Sugeng mengatakan, pihaknya mendukung permintaan HIPMI untuk menyelesaikan RUU EBET dan RUU Migas. "Pasalnya, kedua RUU tersebut sangat berguna sebagai payung hukum kepastian berusaha yang aman dan terarah bagi sektor energi dan migas,” ujar Sugeng, dikutip melalui dpr.go.id, Senin. Baca juga: Momen Andre Rosiade Berdesak-desakan Naik KRL ke Kantor DPR pada Jam Sibuk Dalam tuntutan yang disampaikan, HIPMI juga berharap skema penyaluran dana transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dilakukan secara merata, sehingga tidak hanya menjadi stimulus bagi industri besar saja, tetapi juga untuk industri kecil dan menengah. Perlu diketahui, hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Bali pada 2022 lalu menghasilkan dana transisi energi dengan skema JETP 20 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan emisi karbon menjadi maksimal 270 juta ton pada 2030. Target dari kesepakatan ini adalah Net Zero Emission pada 2050. "Dari 20 miliar dollar AS dana transisi energi dengan skema JETP, setidaknya satu persen saja diberikan untuk industri kecil (usaha mikro kecil dan menengah) itu akan menumbuhkan industri kecil," papar Sugeng. Sebagai informasi, pada kesempatan itu, HIPMI juga mengeluhkan soal perizinan yang panjang, berjenjang, dan membutuhkan biaya tinggi. Baca juga: Andre Rosiade Jawab Tantangan Netizen dengan Ngantor ke DPR Naik KRL HIPMI pun berharap akan ada harmonisasi perizinan sektor energi untuk memberikan kemudahan berusaha serta potensi peningkatan iklim investasi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
|
| Kembali ke sebelumnya |