Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Tajuk Rencana, Setengah Hati Membangun Infrastruktur Jalan
Tanggal 26 Mei 2023
Surat Kabar Kompas
Halaman 6
Kata Kunci Pekerjaan umum
AKD - Komisi V
Isi Artikel

Faktanya, kita juga setengah hati dalam menjaga infrastruktur jalan. Ini terlihat dari hilir-mudiknya truk-truk berbeban berlebih.

Oleh REDAKSI

 

 

Presiden Joko Widodo meninjau ruas jalan daerah yang rusak di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023).

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo meninjau ruas jalan daerah yang rusak di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023).

Perjalanan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah menguak persoalan mendasar terkait rusaknya infrastruktur jalan. Kerusakan jalan itu mendesak dibenahi.

 

Tidak lagi tahan dengan kerusakan jalan, warga Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nassau di Kabupaten Toba, Sumatera Utara misalnya, terpaksa merogoh uang Rp 10.000 hingga Rp 50.000 per keluarga untuk menimbun jalan dengan batu. Mereka sudah bosan menunggu janji-janji pemerintah daerah.

Terlebih lagi, jalan itu merupakan penghubung sejumlah kecamatan dengan Balige, Kabupaten Toba. Makin lama jalan itu rusak maka semakin terganggu kehidupan warga oleh karena tidak dapat menjual hasil pertanian.

Kita pun akhirnya menjadi ingat dengan pepatah China yang berbunyi: jika ingin kaya, bangunlah jalan. Tanpa merawat apalagi membangun ruas-ruas jalan yang baru maka jangan harap rakyat dapat hidup sejahtera.

 

 

Anak SMA bergotong royong menimbun jalan rusak dengan batu secara swadaya di jalan provinsi di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, November 2022. Sudah belasan tahun jalan di sentra produksi pertanian itu tidak diperbaiki.

DOKUMENTASI PARASMAN PASARIBU

Anak SMA bergotong royong menimbun jalan rusak dengan batu secara swadaya di jalan provinsi di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, November 2022. Sudah belasan tahun jalan di sentra produksi pertanian itu tidak diperbaiki.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia—yang dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur jalan, bahkan mencapai 23,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu jelas lebih tinggi dibandingkan biaya logistik di Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi dibandingkan Singapura.

Kehadiran Presiden Joko Widodo untuk mengecek kondisi sejumlah ruas jalan idealnya diteladani pula oleh para kepala daerah. Presiden memperlihatkan kalau pemimpin itu sebaiknya senantiasa memastikan kehandalan infrastruktur sebagai wujud pelayanan kepada publik. Pemimpin harus turun ke lapangan untuk tidak hanya mengecek pembangunan jalan tetapi juga menyerap aspirasi warga.

Bila warga sungguh menginginkan infrastruktur jalan yang handal maka segera bangun jalan itu. Namun, jangan pernah setengah hati dalam membangun jalan. Tiap pembangunan jalan misalnya, tidak boleh hanya sekedar membangun badan jalan tetapi sebaiknya juga membangun drainasenya.

Tanpa drainase maka kerusakan jalan akan terus terjadi. Mengapa? Karena air adalah musuh terbesar bagi infrastruktur jalan, terlebih lagi jalan yang telah dilapisi aspal. Bila alokasi anggaran tidak memadai maka sebaiknya jangan memaksa membangun jalan tanpa drainase atau cermati secara detil penggunaan anggaran untuk dapat menambah alokasi dana bagi pembangunan jalan.

 

 

Sebuah kendaraan mini bus harus melewati titik jalan rusak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (23/5/2023). Akibat kerusakan jalan, mobilitas warga pun terganggu. Mereka pun secara swadaya berupaya memperbaiki jalan semampunya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sebuah kendaraan mini bus harus melewati titik jalan rusak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (23/5/2023). Akibat kerusakan jalan, mobilitas warga pun terganggu. Mereka pun secara swadaya berupaya memperbaiki jalan semampunya.

Baca juga: Warga Pandeglang Jual Jalan Rusak di Tokopedia

Bila kita membangun jalan, jangan pula lalai dalam memelihara jalan. Kelalaian dalam pemeliharaan dapat menurunkan usia jalan dari sekitar 10 tahun menjadi 3-5 tahun saja. Bila itu terjadi, maka belum tentu tersedia anggaran untuk membangun kembali jalan yang terlanjur hancur. Belum lagi, bila dibutuhkan dana rehabilitasi jalan di lokasi-lokasi tertentu akibat bencana yang kerap terjadi di negeri ini.

Faktanya, kita juga setengah hati dalam menjaga infrastruktur jalan. Ini terlihat dari hilir-mudiknya truk-truk berbeban berlebih. Bagaimana tidak hancur, bila truk-truk itu diperbolehkan melintas tanpa ada pengukuran beban. Padahal, teknologi weigh in motion telah memungkinkankan pengukuran beban kendaraan tanpa harus kendaraan itu berhenti. Teknologi telah tersedia, tinggal apakah kita mau menggunakannya?

  Kembali ke sebelumnya