e-Paper DPR RI

Pembangunan IKN Nusantara telah mencapai 29,87 persen. Rumah para menteri masih proses pembangunan, proyek rusun ASN memasuki pelelangan, dan kompleks parlemen dibangun tahun depan.

Oleh WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

JAKARTA, KOMPAS — Komisi V DPR menyinggung kebutuhan anggaran Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang mencapai Rp 62,27 triliun. Mereka mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR agar tidak melupakan pembangunan daerah lainnya.

Peringatan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi V DPR saat rapat kerja bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Beberapa di antaranya Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Mulyadi dan dari Fraksi Nasdem Roberth Rouw, serta anggota Komisi V dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.

”Alokasi dana IKN jangan sampai mengurangi hak daerah lainnya. Sebab, semangat pembangunan IKN adalah pemerataan,” ujar Suryadi.

Dia menilai alokasi sejumlah anggaran tidak proporsional, misalnya, anggaran untuk IKN di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mencapai sekitar 41 persen. Sementara itu, alokasi anggaran untuk wilayah Indonesia lainnya hanya sekitar 59 persen. Karena itu, alokasi anggaran tidak boleh mengganggu upaya untuk mencapai target nasional lain.

Mengenai kebutuhan anggaran IKN yang mencapai Rp 62,27 triliun, menurut Mulyadi, Komisi V DPR juga perlu berdiskusi dengan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Hal ini mengingat pentingnya rincian proses, rancangan, evaluasi, serta tata cara perpindahan ke IKN Nusantara.

Basuki Hadimuljono menyambut baik upaya DPR untuk mengingatkan Kementerian PUPR soal anggaran IKN. Dia menuturkan, alokasi anggaran untuk IKN telah terpisah dengan anggaran lainnya.

Sebagai informasi, dari 2022-2024, Kementerian PUPR membutuhkan Rp 62,27 triliun untuk pembangunan IKN. Dari jumlah itu, baru Rp 32 triliun yang dialokasikan, termasuk Rp 7,2 triliun yang terealisasi.

Tahapan pembangunan IKN telah mencapai 29,87 persen per 1 Juni 2023 untuk tahap I, terdiri dari 39 paket pekerjaan, dengan total anggaran Rp 24,16 triliun. Sementara untuk tahap II baru memasuki proses lelang untuk 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada peluncuran logo Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Logo IKN dengan tema Pohon Hayat Nusantara karya Aulia Akbar, meraih voting tertinggi dari lima finalis logo IKN.

”Di IKN, Kementerian PUPR bertugas untuk membangun infrastruktur dasar. Ini seperti tol dari Balikpapan menuju IKN, jalan logistik, bendungan, intake sepaku atau embung di kawasan inti pemerintahan, hingga perkantoran dan perumahan,” ucap Basuki.

Secara spesifik, untuk perumahan telah dibangun hunian pekerja, sedangkan tapak perumahan menteri sedang proses pengerjaan. Saat ini, lanjut dia, sedang dilelang 47 rusun atau apartemen untuk aparatur sipil negara serta aparatur pertahanan dan keamanan. Sementara itu, kompleks parlemen akan mulai dibangun pada 2024.

Baca Juga: Peluncuran Logo Nusantara Perkuat Ikhtiar Percepatan Pembangunan IKN

Lebih lanjut, tutur Basuki, tenaga kerja konstruksi di IKN mencapai 8.000 orang. Sebanyak 30 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal yang telah diberikan pelatihan dan sertifikat kelaikan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat ditemui di sela-sela rapat kerja menjelaskan, pembangunan perumahan menteri kini mencapai 11 persen. Sebanyak 12 dari 36 rumah menteri telah mulai dikerjakan. Secara keseluruhan, proyek rumah menteri menghabiskan anggaran sekitar Rp 495 miliar.

”Untuk pembagian rumahnya merupakan hak Presiden Joko Widodo. Untuk pindah ke IKN juga menunggu arahan beliau,” ujarnya.

Selain itu, lelang 47 rusun atau apartemen telah berlangsung sejak sebelum Lebaran. Proses lelang, kata Iwan, akan selesai pada Juli 2023, kemudian mulai dikerjakan.