Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Sri Mulyani Beberkan Penyebab APBN April 2023 Surplus Rp234,7 Triliun
Tanggal 22 Mei 2023
Surat Kabar Bisnis Indonesia
Halaman -
Kata Kunci
AKD - Komisi XI
Isi Artikel

Menkeu Sri Mulyani mengungkap faktor penyebab APBN April 2023 mencatat surplus Rp234,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp234,7 triliun pada April 2023.

Sri Mulyani menuturkan bahwa surplus tersebut setara dengan 1,12 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Adapun, keseimbangan primer surplus Rp374,4 triliun.

“Jadi, dalam empat bulan pertama dari APBN Kita, Indonesia mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN Kita,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin (22/5/2023).  

Sri Mulyani menjelaskan bahwa surplus pada April 2023 didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari APBN.

Menurutnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Sampai dengan akhir April 2023, penerimaan negara ataua pendapatan negara mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari APBN,” pungkasnya.

Sementara itu, lanjutnya, belanja negara pada April tercatat sebesar Rp765,8 triliun atau mencapai 25 persen dari target belanja dalam APBN Tahun Anggaran 2023. 

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kinerja belanja tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  

“Untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp765,8 triliun. Ini artinya 25 persen dari total belanja tahun ini sudah direalisasikan,” kata Menkeu.

Adapun, Sri Mulyani menambahkan total belanja pemerintah pusat hingga April 2023 mencapai Rp522,7 triliun atau naik 23,3 persen dari pagu. Komponen belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp257,7 triliun atau 25,7 persen dari pagu dan belanja non-K/L Rp265 triliun atau 21,3 persen dari pagu. 

  Kembali ke sebelumnya