e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20April/SAVE_20230412_124051.jpg" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20April/SAVE_20230412_124051.jpg" :468px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;">

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin pertemuan di Kantor PT KAI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (12/4/2023). Foto: Agung/nr

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah melangsungkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan. Tim kunjungan yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya ini ingin menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Hutama Karya, PT Kereta Api Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial. 

Menurut Wahyu, penyerapan PNM di tengah-tengah BUMN diketahui sudah optimal. Namun, BAKN juga mencoba menelaah jika terjadi penyalahgunaan. "Bagaimana BAKN bisa kasih kesimpulan pada nantinya, guna memperkecil kemungkinan penyalahgunaan itu. Ini memang jadi concern kami juga," ungkapnya ditemui usai pertemuan di Kantor PT KAI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (12/4/2023). 

Wahyu mengatakan, telahaan BAKN terhadap BUMN akan terus berlangsung dimana beberapa waktu yang lalu alat kelengkapan dewan ini juga telah melaksanakan kunjungan bertemu dengan beberapa BUMN lainnya. Tak lupa, BAKN pun juga bertemu dengan akademisi untuk menjaring pandangan dan masukan terkait penyerapan PNM ini. 

Diketahui, dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana PMN Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian BUMN dan BUMN Penerima PMN. Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. 

Wahyu mengatakan, meski terdapat temuan, tapi tidak semua BUMN dapat digeneralisir karena masing-masing memiliki karakteristik tantangannya sendiri-sendiri. "Yang jelas kami tidak dapat mengeneralisirnya. Tapi pasti ada hal yang bisa diperbaiki," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Keberadaan Sumatera Selatan sebagai area penghubung dalam proyek infrastruktur nasional cukup penting, sehingga adanya penggunaan PNM dalam pembangunan itu harus ditelaah kondisi dan dampaknya bagi negara. "Provinsi ini jadi hub bagi lalu lintas Lampung hingga Aceh dan juga jadi lumbung energi nasional. Maka jadi perhatian kami pula agar PNM dapat berdaya guna bagi negeri ini," pungkas Wahyu. (aha)