e-Paper DPR RI

Produk-produk dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri dipandang mengancam produk pelaku UMKM domestik. Keberadaannya dinilai perlu diantisipasi karena bakal semakin menggerus pangsa pasar UMKM.

JAKARTA, KOMPAS — Pasar produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam negeri dinilai terus tergerus oleh gempuran barang impor yang membanjiri Tanah Air. Pemerintah menyebut tengah mengambil langkah proteksi melalui regulasi yang melarang penjualan produk luar negeri di retail daring.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, masuknya barang-barang impor harus diantisipasi, khususnya pada platform dagang. Sebab, dominasi barang impor di pasar dalam negeri terus menggerus pasar produk-produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) domestik.

”Barang dari China, misalnya, diproduksi dengan murah dan masif. Mereka punya semuanya, mulai dari bahan baku hingga pekerja. Saya kira perlindungan bagi UMKM kian diperlukan,” ujarnya di sela-sela acara Karya Kreatif Indonesia di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Pada pameran yang digelar Bank Indonesia itu, produk-produk dari 300 UMKM dipamerkan secara luring dan 800 produk lainnya dipamerkan via daring. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Wury Ma’ruf Amin hadir pada pembukaan acara yang akan berlangsung hingga 30 Juli 2023 tersebut.

Menurut Teten, perlindungan akan diberikan pada produk UMKM, industri, e-dagang, dan konsumen dalam negeri. Salah satunya dengan cara melarang pelaku retail daring menjual produk secara langsung dari luar negeri. Menurut dia, hal ini bukan dalam rangka antiproduk impor karena Indonesia juga tengah menjalin kerja sama dagang dengan negara lain.

Jadi, barang impor tak lagi bisa dijual langsung dari luar negeri. Barang-barang itu perlu masuk dulu ke Indonesia dan menaati regulasi seperti terkait pajak, sertifikasi halal, perizinan edar, serta hal lainnya yang berlaku setara dengan produk UMKM.

Dalam waktu dekat, satuan tugas ekonomi digital akan segera terbentuk untuk mengurusi hal tersebut. Kami juga tengah mengupayakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 terkait batasan harga jual beli lintas negara.

”Kalau langsung dijual (dari luar negeri) tak mungkin produk lokal bisa bersaing. Lalu, platform e-dagang juga tidak boleh punya atau berjualan produk sendiri,” ujarnya.

Pengaturan platform e-dagang ini, menurut Teten, diperlukan agar tidak terjadi monopoli algoritma produk yang muncul ke permukaan. Hal tersebut juga berlaku pada toko-toko yang berafiliasi dengan platform e-dagang.

Selain itu, dia mengusulkan barang impor dari luar negeri minimal di harga 100 dollar AS. Hal ini mengingat banyaknya barang yang masuk ke Indonesia merupakan produk kecil, seperti peniti dan jarum. Padahal, barang tersebut sudah bisa diproduksi dalam negeri.

”Dalam waktu dekat, satuan tugas ekonomi digital akan segera terbentuk untuk mengurusi hal tersebut. Kami juga tengah mengupayakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 terkait batasan harga jual beli lintas negara,” ujar Teten.

Sandiaga Uno menilai, pemerintah perlu melindungi pelaku UMKM dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Hal itu bisa ditempuh dengan menjamin pembiayaan produk UMKM sehingga meningkatkan omzet penjualan mereka.

Sementara itu, untuk mencegah barang luar negeri masuk secara ilegal, pemerintah akan memperkuat proteksi, regulasi, dan supervisinya. Semua barang yang dijual di Indonesia harus jelas status hukumnya. ”Sosialisasi terhadap konsumen juga perlu gencar dilakukan agar bangga dengan produk dalam negeri,” jelasnya.

Naik kelas

Pada 2024, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Adapun saat ini ada 22 juta UMKM yang tercatat berada di ekosistem digital. Selain digitalisasi, upaya lain untuk mendorong kebangkitan UMKM adalah dengan membimbing mereka menembus pasar ekspor.

Dalam sambutannya, Perry Warjiyo mengatakan, sejumlah strategi perlu diterapkan agar UMKM dapat naik kelas dan menembus pasar global. Strategi itu ialah ”KIS” atau kependekan dari konsisten, inovatif, dan sinergi.

Seperti julukannya, ia meminta agar pelaku UMKM terus konsisten dalam membangun bisnis, rutin berinovasi, serta bersinergi dengan pihak lain seperti pemerintah. Apalagi, saat ini pemerintah telah getol mengupayakan gerakan bangga dengan produk dan wisata Indonesia.

Selain itu, Perry meminta agar pembeli tidak menawar produk UMKM. Sebab, 80 persen dari 65,5 juta pelaku UMKM di Indonesia saat ini adalah ibu-ibu. Mereka tengah berjuang untuk menyejahterakan keluarga masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Wury Ma’ruf Amin menekankan besarnya peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. ”Produk UMKM tak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga pasar ekspor. Mereka mampu menciptakan produk unik, berkualitas, dan bernilai tambah dengan kekayaan budaya serta keahlian tradisional Indonesia,” ujarnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, masih banyak tantangan yang harus dilalui pelaku UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Mereka perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pihak lainnya. Selain itu, pemerintah perlu membangun optimisme pelaku UMKM untuk terus berkarya.