e-Paper DPR RI

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tidak bisa dilihat hanya dalam kurun lima tahun. Keberlanjutan pembangunan IKN membutuhkan dukungan pemerintahan mendatang.

Oleh BM LUKITA GRAHADYARINI

JAKARTA, KOMPAS — Perencanaan atau masterplan Ibu Kota Negara Nusantara dirancang hingga tahun 2045. Sejalan dengan itu, pemerintahan mendatang perlu diyakinkan bahwa pembangunan IKN perlu terus berlanjut sebagai bentuk transformasi Indonesia.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengemukakan, pembangunan kota baru membutuhkan waktu 30-40 tahun. IKN tidak bisa dibangun dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan atau masterplan IKN mencakup periode sampai tahun 2045. Adapun tahun 2024 menandai peristiwa politik, yakni pergantian pemerintahan.

”Kami harus bisa meyakinkan ke semua pihak bahwa kota ini adalah unstoppable. Siapa pun yang menduduki pemerintahan, IKN tidak bisa ditahan lagi, ini pasti akan berkembang,” kata Bambang dalam Stadium Generale ”Ibu Kota Nusantara: Kota Hutan Berkelanjutan”, yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung, secara hibrida, Rabu (15/2/2023).

Menurut Bambang, IKN merupakan salah satu wahana untuk transformasi Indonesia ke depan. Lompatan ke depan itu bukan sekadar membangun istana baru dan gedung-gedung dengan desain unik, tetapi juga menciptakan gelombang baru kehidupan, bekerja, belajar, serta transformasi Indonesia. Pihaknya akan meletakkan dasar bagi pengembangan kota yang mengusung konsep kota hutan tropis.

”Caranya, kota ini harus punya roh, jangan jadi kota yang membosankan dan garing. Jangan cuma membangun istana, gedung, digital teknologi bagus, melainkan juga harus ada interaksi warga dan aktivitas. Kota dibangun buat warganya,” ujar Bambang.

Saat ini, lebih dari 50 persen penduduk tinggal di perkotaan, dengan pertumbuhan populasi di perkotaan 1,26 persen selama tahun 2015-2020. Pada tahun 2050, dua pertiga penduduk dunia akan berada di perkotaan. Laju urbanisasi regional diproyeksikan melebihi 64 persen.

Bambang menambahkan, manajemen dan perencanaan IKN akan disusun terintegrasi dan menyeluruh. Perencanaan kota seringkali hanya fokus pada infrastruktur, transportasi, air dan energi, tetapi kerap abai terhadap aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan IKN akan memperhitungkan kepadatan, keberagaman, desain yang menyatu dengan alam, dan digitalisasi. Konsep kota cerdas menjadi keniscayaan, karena hampir seluruh kota di dunia ingin menjadi kota cerdas, mengurangi emisi kota, dan konsep hijau.

Luas wilayah daratan IKN yakni 256.142 hektar atau empat kali luas DKI Jakarta. Pembangunan kota ditargetkan hanya 25 persen dari luas IKN, 65 persen wilayah dikembalikan menjadi kawasan hijau, dan 10 persen kawasan hutan produksi dikembalikan ke hutan tropis melalui reforestasi. Saat ini, pembangunan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha atau area pusat pemerintahan. Selain itu, terdapat kawasan perkotaan inti (KIKN) atau area urban seluas 56.180 ha.

Sekretaris Institut Teknologi Bandung (ITB) Widjaja Martokusumo mengemukakan, IKN dirancang sangat unik dan menjadi kota hutan tropis. Sebagian kawasan IKN saat ini merupakan hutan produksi. ”IKN adalah rencana besar dan masa depan Indonesia,” katanya.

Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB Harun Al-Rasyid Lubis menilai, tata ruang dan infrastruktur saling berkaitan, termasuk kawasan inti pusat dan kota pinggiran di IKN akan saling berbagi, di antaranya dalam hal jasa dan sumber daya manusia. ”Ini wacana ke depan yang harus kita kawal,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pelaksanaan tender paket khusus IKN TA 2022-2023 untuk lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan total ada 129 paket senilai Rp 28,88 triliun. Dari paket khusus IKN itu, sejumlah 89 paket sudah terkontrak (68,99 persen) senilai Rp 25,07 triliun.

Adapun paket khusus IKN dalam proses tender 16 paket (12,4 persen) senilai Rp 1,89 triliun. Sementara paket pengerjaan yang belum proses lelang ada 24 paket (18,6 persen) senilai Rp 1,92 triliun.