e-Paper DPR RI

Presiden Jokowi menyebut ada komunikasi yang kurang baik sehingga muncul permasalahan di Rempang. Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dalam satu atau dua hari ini akan ke Rempang untuk memberikan penjelasan.

Oleh CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

JAKARTA, KOMPAS — Kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menurut Presiden Joko Widodo, terjadi karena ada komunikasi yang kurang baik. Menurut Presiden, kericuhan yang terjadi saat warga unjuk rasa memprotes proyek Rempang Eco City di kawasan pulau itu, semestinya tidak akan terjadi sekiranya warga diajak bicara dan diberikan solusi.

”Ya, itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi (tidak akan ada masalah). (Hal ini) karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023).

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam waktu dekat akan ke Rempang. ”Menurut saya, nanti, mungkin besok atau lusa, Pak Menteri Bahlil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai itu,” ujar Presiden Jokowi.

Seperti diberitakan Kompas.id, Senin (11/9/2023), unjuk rasa ribuan warga Melayu yang menolak relokasi perkampungan adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, berlangsung ricuh. Sejumlah aparat terluka dalam peristiwa tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (7/9/2023), juga terjadi bentrokan antara aparat gabungan dan warga di Pulau Rempang. Peristiwa ini terjadi saat petugas hendak mengukur lahan terkait proyek Rempang Eco City. Akibat bentrokan itu, sejumlah warga ditangkap dan siswa di dua sekolah terkena tembakan gas air mata.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam pernyataannya, Senin (11/9/2023) menuturkan, Komnas HAM terus mengawal persoalan Pulau Rempang dan Pulau Galang untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi masyarakat di kawasan tersebut. Dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Komnas HAM mengajak semua pihak, baik negara maupun sektor swasta, menjunjung tinggi hak asasi manusia.

”Kepada aparat pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat mengedepankan prinsip HAM dalam penanganan dan menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat. Kepada masyarakat agar turut menjaga ketenteraman guna mencegah eskalasi konflik. Komnas HAM mengajak semua pihak mengedepankan pendekatan dialogis dalam merespons persoalan ini,” kata Atnike, Senin (11/9/2023) malam.

Komnas HAM berharap pemerintah segera memulihkan masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami trauma. ”Indonesia harus terus mengembangkan strategi pembangunan yang mempertemukan people, planet, profit,” ujarnya.

Perhatikan hak-hak dasar rakyat

Secara terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Selasa (12/9/2023), menuturkan, konflik tanah di Pulau Rempang telah memperlihatkan betapa rumitnya pertarungan antara hak asasi rakyat, ambisi bisnis swasta, dan dilema kepentingan pemerintah. Upaya menumbuhkan ekonomi mesti memperhatikan hak-hak dasar rakyat.

”Sebagai seorang ekonom dan pengamat kebijakan publik, saya memahami pentingnya investasi dan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan hak-hak dasar rakyatnya adalah pertumbuhan yang cacat. Kita tidak bisa membangun negeri di atas penderitaan dan pengorbanan rakyat kecil,” kata Achmad Nur.

Menurut Achmad Nur, pemerintah harus hadir sebagai mediator yang adil. Konflik mesti diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan.

”Saya mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, bersama-sama mencari solusi terbaik bagi konflik tanah di Pulau Rempang. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan adil,” ujar Achmad Nur.