e-Paper DPR RI

DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu pada 2024 sebesar Rp48,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp48,35 triliun untuk tahun anggaran 2024.

“Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 setelah pergeseran pagu anggaran antar program sebesar Rp48,35 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja, Senin (4/9/2023).

Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terdapat pergeseran pagu antar program dengan tidak mengubah total pagu dari usulan sebelumnya pada Juni 2023.

Pertama, pagu anggaran untuk program kebijakan fiskal dinaikkan Rp12,87 miliar dari usulan sebelumnya sehingga menjadi Rp53,1 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan program kebijakan fiskal ini terutama untuk memformulasikan kebijakan fiskal dalam rangka mendukung pengelolaan perekonomian Indonesia senilai PDB Rp19.588 triliun.

Kebijakan fiskal 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, aakselerasi peembangunan infrastrktur, memperbaiki kualitas SDM, serta memberantas kemiskinan ekstrem hingga stunting.

Kedua, pagu anggaran untuk pengelolaan penerimaan negara disepakati sebesar Rp2,48 triliun, turun Rp367,0 juta dari usulan sebelumnya.

Fokus dari program pengelolaan penerimaan negara diantaranya untuk mendukung perbaikan sistem logistik nasional (NLE), implementasi core tax yang saat ini tengah berjalan, promosi UMKM, dan joint task force untuk penanganan narkotik.

Ketiga, pagu anggaran untuk pengelolaan belanja negara disepakati sebesar Rp37,59 miliar, naik dari Rp28,74 miliar pada usulan sebelumnya. Program ini untuk mendukung diantaranya untuk mendorong perbaikan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan, serta kajian evaluasi anggaran IKN.

Keempat, pagu anggaran untuk pengelolaan perbendaharaan, kekayaaan negara, dan risiko, turun menjadi Rp306,86 miliar, dari usulan sebelumnya Rp310,82 miliaar. 

Program ini diantaranya untuk mendukung implementasi skema baru pembiayaan segmen ultra mikro, dukungan penjaminan BUMN dalam pembangunan IKN, pemanfaatan aset sebagai dampak pembangunan IKN, dan pengelolaan aset BUN-pemulihan piutang BLBI.

Kelima, pagu anggaran untuk dukungan manajemen juga turun dari usulan sebelumnya Rp45,49 triliun menjadi Rp45,47 triliun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pagu anggaran untuk Kemenkeu sendiri adalah sebesar Rp38,93 triliun, sementara sisanya Rp9,42 adalah pagu untuk Badan Layanan Umum (BLU).

“Ini menyangkut juga anggaran program yang sifatnya belanja, misalnya LPDP [Lembaga Pengelola Dana Pendidikan] belanja operasional hanya Rp158,86 miliar, tapi LPDP mengelola Rp3,08 triliun untuk berbagai belanja program, program untuk mendanai beasiswa dan pelatihan,” katanya.