e-Paper DPR RI

PEMERINTAH mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk merespons ketidakpastian dunia, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak El Nino. Fokus utama dari paket kebijakan tersebut ialah menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Rabu (25/10). "APBN perlu untuk memberikan penebalan dalam bentuk bantuan sosial," tuturnya.

"Kita juga ingin memperkuat ekonomi, utamanya di level grass root seperti UMKM, dan juga kita ingin makin meningkatkan sektor properti yang memiliki linkage multiplier yang sangat besar di dalam rangka menjaga ketahanan," tambah dia.

Dukungan anggaran negara itu dibutuhkan lantaran ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia serta dampak El Nino berpotensi mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya kondisi tersebut telah menyebabkan sejumlah tantangan bagi perekonomian.

Tantangan itu di antaranya volatilitas harga komoditas, tekanan dari inflasi, tekanan dari suku bunga acuan, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Setidaknya paket kebijakan ekonomi yang bakal diluncurkan pemerintah terdiri dari tiga bagian.

Pertama ialah untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Ini terdiri dari dua program, yaitu, tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Pemerintah bakal mempertebal program bantuan beras. Program tersebut bakal diperpanjang satu bulan hingga Desember 2023. Sebanyak 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal menerima bantuan beras tambahan 10 kg pada Desember.

Penebalan program tersebut bakal menelan anggaran sebesar Rp2,67 triliun. Dus, pada 2023, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp18,57 triliun untuk menjalankan program bantuan beras.

Sedangkan program BLT El Nino bakal diberikan kepada 18,8 juta KPM peserta program bantuan sembako. Setiap KPM bakal menerima dana bantuan Rp200 ribu per bulan. Program ini bakal bergulir dua bulan mulai November 2023.

Kementerian Sosial bakal menjadi eksekutor dari program BLT El Nino tersebut. Pasalnya, data KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola kementerian. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp7,52 triliun.

Kedua, penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran suku bunga acuan yang tinggi. Pemerintah, kata Sri Mulyani, bakal mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Percepatan KUR tersebut bakal ditempuh melalui weekend banking. Itu dinilai perlu guna mengoptimalkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Ini didorong lantaran penyaluran KUR sejauh ini baru Rp177,5 triliun, masih jauh dari target salur 2023 yang sebesar Rp297 triliun.