e-Paper DPR RI

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Anak-anak berkebutuhan khusus saat mereka akan mengikuti berbagai macam lomba yang diselenggarakan di halaman SLB Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/12/2022). Siswa berkebutuhan khusus dengan segala kekurangan fisiknya ini juga mendapatkan pendidikan yang layak serta dilatih agar dapat hidup mandiri.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan konsep kolaborasi antara Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk bersama-sama meningkatkan kecakapan murid disabilitas di sekolah luar biasa. Ide ini berawal dari keprihatinan Mensos Risma melihat beberapa difabel yang tidak bisa mengakses pendidikan yang sesuai dengan keterbatasannya karena kurangnya pendampingan yang berkompeten.

Risma menjelaskan, idenya ini berniat untuk memasukkan kurikulum yang mengajarkan dan mendampingi murid penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan berdaya ketika lulus pendidikan. Dia mengakui, pihaknya tidak bisa masuk sampai ke ranah pendidikan umum, tetapi Kemensos bisa membantu mendampingi anak sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.

Dia belum memiliki konsep secara teknis untuk merealisasikan ide ini. Namun, ide ini akan segera didiskusikan bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang selama ini mengurusi SLB.

”Dari kami saya terus terang tidak di tataran untuk mengambil alih (SLB) karena pasti biayanya sangat besar. Kalau diperkenankan masuk ke SLB karena kami ingin mengoptimalkan kemampuan mereka. Kami juga bukan yang sok tahu, tetapi bayangan saya kalau petugas kami bisa masuk itu bisa membantu menangani life skill-nya, minimal membantu untuk bekal hidup mereka,” kata Risma dalam jumpa pers di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (18/9/2023).

RHAMA PURNA JATI

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan bantuan kepada kaum difabel di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (11/5/2021).

Risma prihatin melihat anak-anak disabilitas yang sangat bergantung pada orang sekitar untuk beraktivitas sehari-hari seharusnya bisa juga mendapatkan hak pendidikan khusus. Menurut Risma, para pendidik di SLB pun belum berkompeten secara khusus menangani anak berkebutuhan khusus sehingga perlu tenaga pendamping yang khusus pula untuk membantu mengoptimalkan kemampuan difabel.

Dia bercerita, dalam perjalanannya ke beberapa daerah, banyak anak disabilitas yang kesulitan untuk berangkat ke sekolah karena tidak ada pendampingan dan alat bantu mereka agar semangat belajar. Selain itu, kebanyakan dari difabel ini adalah kelompok ekonomi tidak mampu sehingga makin kesulitan untuk mengakses pendidikan.

Risma prihatin melihat anak-anak disabilitas yang sangat bergantung pada orang sekitar untuk beraktivitas sehari-hari seharusnya bisa juga mendapatkan hak pendidikan khusus.

”Untuk mewujudkan no one left behind (tidak ada satu pun yang tertinggal), maka yang kita bisa lakukan mungkin sekolahnya bisa dibuat jarak jauh atau kami berikan alat bantu. Ini polanya sedang kami matangkan supaya kami bisa berkoordinasi (dengan Kemendikbudristek dan Kemenag),” ujarnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menegaskan, dirinya tidak bertentangan dengan semangat menjadikan semua sekolah inklusi, tetapi ada banyak kasus disabilitas yang tidak bisa ditangani oleh tenaga pendidik di sekolah inklusi. Kemensos mencatat, jumlah difabel usia 12-18 tahun yang tidak sekolah saat ini mencapai 42.940 orang.

Baca juga: Buka Lebar Akses Pendidikan untuk Anak dengan Disabilitas

FERGANATA INDRA RIATMOKO

Anak berkebutuhan khusus bertugas sebagai petugas upacara di MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (16/9/2019). Keberadaan sekolah inklusif membantu anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh kesetaraan dalam hal pemenuhan hak akan pendidikan. Saat ini terdapat 22 siswa berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan bersama teman-teman sebaya mereka di MI tersebut.

Dihubungi terpisah dari Jakarta, Senin (18/9/2023), anggota Komisi Nasional Disabilitas, Eka Prastama Widiyanta, menyambut baik ide Risma ini karena setiap difabel memerlukan pendampingan khusus sebelum menjadi mandiri. Secara birokrasi, perlu pembagian tugas yang jelas antara Kemendikbudristek dengan Kemensos dalam mengurus SLB agar jangan sampai menimbulkan kebingungan pengelolaan di kemudian hari.

”Perlu duduk bersama. Ide kolaborasi ini bagus kalau bisa menjadi salah satu penguatan atau saling berefleksi antar-kementerian untuk apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing,” kata Eka

Menurut Eka, Kemensos bisa memantu menjadi pendamping ketika di luar jam sekolah. Misalnya dengan memberikan alat bantu untuk difabel berangkat sekolah atau menyediakan fasilitas belajar di rumah jika kondisi yang memungkinkan adalah belajar jarak jauh.

Namun, pemerintah juga harus tetap meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan agar bisa mewujudkan sekolah inklusi dengan baik. Sebab, semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang setara, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhannya.

”Ini justru tantangan bagi Kemensos mendorong keberhasilan pendidikan inklusif, bagaimana pekerja sosialnya itu bisa membantu di sekolah-sekolah dengan kapasitas mereka,” tutur Eka.

Baca juga: Sekolah Inklusi Masih Tergantung Mandat