e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20November/AAR_8919.JPG" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20November/AAR_8919.JPG" :467px;="" width:700px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; max-width: 100%;">

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumedang, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023). Foto : Aroen/Man

PARLEMENTARIA, Sumedang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap dengan adanya rencana pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dapat membangun kultur intelektual dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Diah pasca mendengar paparan terkait rencana pembangunan MAN Insan Cendekia yang mendapatkan hibah lahan dari Pemprov Jabar ke Kemenag RI di lahan seluas 10 hektare.

“Ini kita berharap akan membangun kultur intelektualitas dan peningkatan SDM di Kabupaten Sumedang,” kata Diah saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumedang, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa masih banyak kendala terkait Tenaga Pendidik dan Guru yang ada di Jawa Barat khususnya di pendidikan keagamaan.

Pengembangan SDM di Jawa Barat masih terkendala jumlah Tendik dan guru keagamaan yang mayoritas masih berstatus honorer. Hal ini mengakibatkan kualitas pengajaran di bidang keagamaan yang belum optimal.

“Tadi kalau dari data honorer di pendidikan keagamaan di Jawa Barat itu besarnya masih 88 persen dari jumlah tenaga guru dan tenaga pendidik. Ini juga menjadi perhatian kami. Sedangkan rekrutmen PPPK Jawa Barat tahun lalu baru mendapatkan alokasi 500 orang. Kita tentu berharap alokasi PPPK untuk Provinsi Jawa Barat ditingkatkan karena jumlah honorernya juga masih 88 persen, PNS-nya baru 11 persen, PPPK-nya juga masih sangat kecil masih 1 persen,” pungkasnya.

Politisi Dapil Jawa Barat III itu juga berharap agar Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat ini mendapatkan perhatian khusus. “Kita berharap juga dalam reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Menpan-RB khususnya  Jawa Barat  di pendidikan keagamaan Itu juga mendapatkan perhatian khusus,” tutupnya (aar/rdn).