e-Paper DPR RI

Wakil Ketua MPR ini menambahkan pemerintah RI dari zaman Bung Karno hingga kini memang tetap bersikap sesuai ketentuan konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina. Salah satu contohnya yaitu menolak penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

"Bahkan Presiden Jokowi pernah berkomunikasi dengan Presiden Palestina bahwa Indonesia tidak ikutan melakukan normalisasi dengan Israel, hingga kecaman Menlu RI terhadap DK PBB yang gagal menghasilkan resolusi untuk membantu masyarakat Gaza dari kejahatan perang yang terus dilakukan oleh Israel," jelasnya.

"Namun, semua itu perlu lebih ditingkatkan ke level diplomasi langsung antarkepala negara. Hal itu agar bisa hadirkan komitmen serius merdekakan Palestina, menghentikan genosida di Gaza dan mengadukannya ke Mahkamah Pidana Internasional, juga ke Dewan HAM PBB," beber HNW.

Selain itu, HNW juga mengingatkan Presiden Jokowi soal serangan membabi buta Israel yang menyasar markas tentara penjaga perdamaian Indonesia di Libanon. Serta, dengan melanjutkan reaksi keras Kemenlu RI terkait kabar 'hoax' dari Pemerintah Israel yang dijadikan alasan untuk sudah tiga kali menjatuhkan banyak bom yang merusak RS Indonesia di Gaza dengan korban semuanya adalah warga sipil.

Menurt HNW, itu semua dilakukan Israel dengan alasan yang dibuat-buat sendiri oleh Israel untuk membenarkan tindakan biadab Israel bahwa RS Indonesia di Gaza berdiri di atas terowongan Hamas.

"Dari rangkaian-rangkaian peristiwa itu, maka memang sudah seharusnya bila Presiden Jokowi hadir langsung memimpin perjuangan diplomasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Arab Saudi mendatang," kata HNW.

HNW menjelaskan pentingnya untuk memastikan ada hasil konkret berupa bersatunya OKI bersama negara-negara yang mendukung Palestina/Gaza termasuk China dan Rusia, serta efektif berkomunikasi dengan AS.

Upaya ini dilakukan agar mereka menghentikan dukungan terhadap Israel, agar terbayar juga utang mensejarah Indonesia dengan merdekanya Palestina. "Selamatnya Gaza dari terus berlanjutnya kejahatan perang Israel, dan diterapkannya hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel," pungkasnya.