e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20November/RUNI-01.jpg" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20November/RUNI-01.jpg" :469px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.698px; max-width: 100%;">

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Runi/nr

Presiden Joko Widodo bersama delegasi terbatas melakukan lawatan kerja menuju Riyadh, Arab Saudi guna melakukan kunjungan kerja. Dari Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Presiden dan rombongan lepas landas pada Jumat, 10 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB.

Di Riyadh, Presiden Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan membahas situasi di Gaza, Palestina. Presiden Jokowi memandang penting KTT tersebut sebagai salah satu upaya bersama guna menghentikan serangan Israel atas Palestina.

Banyak harapan agar Presiden Jokowi mampu memimpin negara-negara Islam dalam menghentikan kekejaman Israel terhadap Bangsa Palestina itu. Salah satu harapan tersebut datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. Pria yang kerap disapa HNW ini mengingatan Jokowi agar memaksimalkan momentum kehadiran RI di KTT OKI Riyadh sebagai pelunasan utang sejarah Indonesia terhadap Palestina, yakni memerdekakan Palestina.

Adapun upaya yang dilakukan dengan menggalang kekuatan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengakhiri kejahatan perang Israel di jalur Gaza dan menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina secara keseluruhan. HNW mengatakan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Arab Saudi pada Minggu (12/11) penting dijadikan momentum untuk memaksimalkan perjuangan Indonesia dan peran OKI dan negara-negara yang tergabung di dalamnya.

"Presiden Jokowi perlu tampil lebih berani dan efektif dari yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI di sidang OKI di Riyadh, dengan lebih mengkritisi peran negara-negara OKI sehingga mereka kembali serius melaksanakan komitmen pada alasan didirikannya OKI, yakni untuk membantu perjuangan Palestina menjadi negara merdeka," ujarnya, dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

KTT Riyadh juga diharapkan jadi momentum Presiden Jokowi untuk mengingatkan komitmen negara-negara OKI membantu perjuangan Palestina. Termasuk, melakukan langkah politik menarik Dubes di masing-masing negaranya.

Menurut HNW, latar belakang dibentuknya OKI ini perlu terus diingatkan kepada negara-negara anggotanya. Sehingga dengan berkelanjutannya penjajahan Israel dan kejahatan perangnya atas Palestina semakin menegaskan jauhnya realisasi cita-cita membantu Palestina merdeka. Di sisi lain, negara-negara OKI yang sudah terlanjur melakukan normalisasi dengan Israel bisa diarahkan untuk melakukan langkah politik dengan menarik duta besarnya.

Bahkan, tegasnya, jika perlu mengusir Duta Besar Israel di negaranya, atau memutuskan hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel. Sebab 'normalisasi' yang dilakukan itu kembali terbukti tidak memberikan manfaat bagi realisasi tujuan berdirinya OKI yaitu Palestina Merdeka.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan penting bagi Jokowi untuk menguatkan diplomasi yang sebelumnya dilakukan Menlu RI dengan memastikan kepala-kepala negara OKI untuk dapat bersatu padu untuk segera hentikan genosida Israel, membuka perbatasan Gaza, memaksimalkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Bahkan, lebih baik lagi bila Indonesia memelopori menjalin kerja sama yang intensif dengan negara-negara seperti Bolivia, Cile, Kolombia, Afrika Selatan yang memutus hubungan diplomatik atau menarik duta besar mereka dari Israel.

"Mewujudkan kerja sama dan kolaborasi ini sangat dipentingkan, agar OKI dapat mewujudkan tujuan pembentukannya, yakni untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel," tukas Politisi Fraksi PKS ini. (rdn)