e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/MAN_6846.JPG" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/MAN_6846.JPG" :468px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;">

Ketua Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily saat melakukan kunjungan ke BBPPKS Padang, Provinsi Sumatra Barat, Kamis (5/10/2023). Foto: Andri/nr

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan kunjungan ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial Padang ini bagian dari upaya Komisi VIII DPR memastikan berbagai program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja kesejahteraan sosial (Kesos) yang selama ini dibina Kemensos.

"Langkah progresif kebijakan yang dibuat Kementerian Sosial RI memperluas fungsi BBPPKS tidak hanya sebagai tempat Diklat, tetapi diperluas menjadi Badan Multi Layanan untuk sarana layanan sosial satu untuk semua program Kemensos, merupakan wujud hadir dalam menangani berbagai permasalahan sosial masyarakat," kata Ace usai pertemuan dan membagikan bantuan di Kantor BBPPKS Padang, Provinsi Sumatra Barat, Kamis (5/10/2023).

Lebih lanjut Ace mengatakan Komisi VIII DPR RI terus mendorong Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan cakupan layanan sosial lebih dekat kepada masyarakat dan mendorong pembenahan fasilitas Balai Multi layanan tersebut. "Peningkatan fungsi BBPPKS Padang menjadi Badan Multi Layanan kami berharap bisa memberikan manfaat lebih kongkrit bagi masyarakat Sumbar". Kata Ace.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai kalau melihat dari sisi dukungan anggaran BBPPKS menurutnya sudah cukup memadai, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang ada juga sudah memadai untuk bagaimana para pendamping sosial itu dapat bekerja secara maksimal. Sebagaimana diketahui tahun 2024, total pagu anggaran Kemensos RI adalah sebesar Rp79,2 Triliun. Tentunya anggaran sebesar itu dapat menjalankan program-program yang ada di Kemensos.

Peningkatan SDM juga tergantung dari perkembangan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kemensos. "Misalnya kalau sekarang menekankan aspek pemberdayaan masyarakat, maka pekerja sosial pendamping PKH dan berbagai SDM PKH yang lainnya juga harus menyesuaikan pada target pemberdayaan masyarakat itu sendiri," katanya.

Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga bagaimana masyarakat bisa juga memiliki keterampilan agar dia bisa berdaya dengan berbagai pendidikan kewirausahaan buat mereka. "Karena itu SDM kesejahteraan sosial kita juga harus menyesuaikan dengan visi yang dibangun oleh kemensos di bawah kepemimpinan ibu Risma, maka kurikulum dari proses pendidikan yang ada di sini pun harus menyesuaikan dengan orientasi dari pemberdayaan tersebut," tegasnya.

Pertemuan tersebut dilanjutkan penyerahan langsung bantuan sosial program PKH, program sembako, program pahlawan ekonomi nusantara, bantuan atensi rehablitasi sosial, serta bantuan stimulan dan logistik dengan jumlah total sebesar Rp214.596.320.315 di balai BBPPKS ini. (man/aha)