e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/NDN_5484(1).JPG" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/NDN_5484(1).JPG" :468px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;">

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti saat melihat kondisi anak terlantar di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali. Foto: Nadhen/nr

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti meminta pemerintah hadir untuk membantu berbagai permasalahan yang kerap menimpa anak terlantar. Hal itu Ia ungkapkan usai Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali.

Dari kunker tersebut, Ia mendapati berbagai permasalahan anak terlantar. Salah satunya adalah tentang kesulitan dalam pencatatan sipil. Ia sangat menyayangkan hal tersebut, sebab negara harus melindungi mereka.

"Banyak kan anak terlantar yang tidak punya identitas. Ini juga harusnya dipermudah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Agar mereka merasa bahwa 'saya ini adalah anggota dari suatu negara' gitu ya," ucapnya Kamis (5/10/2023).

Endang kemudian mendorong pemerintah untuk lebih memberi perhatian kepada para lembaga yang memberikan suaka bagi para anak terlantar. Sebab menurut Endang apa yang dilakukan mereka adalah tugas yang mulia.

"Perlu dorongan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri terkadang tidak punya instrumen memberdayakan mereka. Nah, yang seperti ini yang seharusnya mendapatkan apresiasi," lanjutnya.

Legislator Partai Golkar itu pun mendorong perbaikan regulasi agar anak-anak terlantar lebih diperhatikan negara. Ia juga berpesan kepada pemerintah turut memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari seorang Ibu. Sebab menurutnya, salah satu penyebab penelantaran anak adalah Ibu yang tidak siap akan kehadiran anak. (ndn/aha)