e-Paper DPR RI

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/MAN_5842.JPG" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/MAN_5842.JPG" :468px;="" width:702px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;">

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat meninjau Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023). Foto: Andri/nr

Komisi VIII DPR RI mendesak penyelesaian pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan dan Peninjauan lapangan di Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman.

“Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman kita lihat masih banyak sarana dan prasarananya yang belum ada, ini harus segera diselesaikan pembangunannya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi Sumatra Barat, di Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut Marwan Dasopang menyatakan dukungan atas kelanjutan pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman sehingga bisa diselesaikan dan segera berfungsi. Menurutnya, untuk pendanaan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dananya bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
 

"Kan itu uang haji, jadi nilai manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk haji kembali," katanya. Setelah asrama haji itu selesai dibangun, kata dia, maka pemerintah dapat memanfaatkan bangunannya tidak saja untuk jamaah haji, namun juga hal lainnya yang uangnya dapat membantu operasional.

 
Politisi Partai PKB ini mengungkapkan kunjungan kerja ke Padang Pariaman tersebut merupakan permintaan dari Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar 2 John Kenedy Azis agar pemerintah memperhatikan asrama haji dan persoalan lainnya di daerah itu.
 

Sejalan dengan itu Anggota DPR RI John Kenedy Azis mengatakan pihaknya terus berupaya agar asrama haji tersebut dapat diselesaikan. Meskipun pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp61,3 miliar untuk melanjutkan pembangunannya melalui dana SBSN, namun ia tetap meminta pemerintah agar pada 2025 besaran dana kelanjutan pembangunan bisa lebih dari Rp100 miliar.

Menurutnya, Asrama Haji Padang Pariaman saat ini memang memiliki bangunan yang bagus, namun karena keterbatasan anggaran maka masih banyak fasilitas yang kurang dan membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Wilayah Kemenag Sumbar Helmi menjelaskan Kementerian Agama (Kemenag) membutuhkan dana Rp200 miliar lagi untuk menyelesaikan bangunan asrama haji yang berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) dan Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungan untuk penyelesaiannya.
 

"Anggaran yang dibutuhkan untuk asrama haji sekitar Rp365 miliar, sedangkan yang terealisasi baru Rp165 miliar," kata Helmi. Ia mengatakan meskipun asrama haji tersebut belum selesai 100 persen, namun pihaknya telah berupaya memanfaatkan bangunan yang ada untuk berbagai kegiatan.
 

Bahkan pada musim haji 2023 Asrama Haji Padang Pariaman digunakan untuk kedatangan jamaah dari menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pihaknya berharap Komisi VIII DPR RI dapat memberikan perhatian khusus untuk asrama haji tersebut agar pembangunannya dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan dengan maksimal. (man/aha)