Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Komisi XII
- Komisi XIII
- Badan Aspirasi Masyarakat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Marwan Dasopang Minta Pemerintah Tambah Anggaran Ibadah Haji Tahun 2024 |
| Tanggal | 03 Oktober 2023 |
| Surat Kabar | Website DPR |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi VIII |
| Isi Artikel | <img alt="" data-cke-saved-src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/WhatsApp%20Image%202023-10-02%20at%2017.09.23.jpeg" src="https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2023/2023%20Oktober/WhatsApp%20Image%202023-10-02%20at%2017.09.23.jpeg" :475px;="" width:700px"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 10px; width: 658.688px; max-width: 100%;"> Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat RDP dengan Kepala BKPH, di Gedung DPR, Senin (2/10/2023). Foto : Ger/Man
Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu untuk tahun 2024. Hal ini disampaikan Pemerintah Arab Saudi mengenai kuota haji 2024 untuk Indonesia.
Surat pemberitahuan kuota haji tahun depan itu diberikan usai Haflat al-Haj al-Khitamy 1444 H, 30 Juni 2023. Perayaan atas selesainya penyelenggaraan ibadah haji ini berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Makkah. Acara ini mengangkat tema "Khitaamuhu Misk".
Menggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Daspoang mempertanyakan proyeksi biaya untuk tambahan Jemaah haji 2024. Ia menilai proyeksi biaya haji 2024 hanya cukup untuk tambahan kuota haji sebesar 221 ribu.
“Tahun depan kepala negara akan mengunjungi Arab Saudi dalam pertemuan tersebut pasti yang akan dibahas mengenai tambahan kuota haji. Pertanyaannya adalah bagaimana jika Indonesia mendapatkan tambahan umpamanya 10 ribu apakah cukup proyeksi biayanya sedangkan yang dianggarkan hanya untuk 221 ribu,” imbuhnya saat RDP dengan Kepala BKPH, di Gedung DPR, Senin (2/10/2023).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, mengenai daftar tunggu ibadah haji yang mencapai 5 juta orang. Ia meminta Pemerintah memanfaatkan kuota haji Timor Leste yang tidak terserap secara maksimal dengan cara melakukan negosiasi mengenai permasalah tersebut.
“Timor Leste itu tidak terserap kuota hajinya kenapa kita tidak lakukan negosiasi dengan mereka untuk menggunakan kuotanya agar daftar tunggu haji dapat berkurang,” paparnya. (tn/aha) |
| Kembali ke sebelumnya |