e-Paper DPR RI

Suara perempuan berharga karena mewakili lebih dari 50 persen pemilih dalam Pemilu 2024.

JAKARTA,KOMPAS — Saya Perempuan Antikorupsi dan Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan agar perempuan tidak takut memilih calon pemimpin yang menjamin keberagaman dan kekayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta membuka peluang bagi kelompok rentan. Kedua organisasi ini juga meminta agar perempuan Indonesia mewaspadai politik uang dan mewaspadai pelanggaran lain dalam Pemilu 2024.

Direktur Saya Perempuan Antikorupsi Maria Kresentia mengatakan, suara perempuan berharga karena mewakili 50 persen pemilih dalam Pemilu 2024 atau berjumlah 102,58 juta orang. ”Ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi, dan pemerintahan Indonesia,” katanya dalam konferensi pers ”Suara Perempuan Berharga untuk Pemilu” yang disampaikan di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Saya Perempuan Antikorupsi dan Koalisi Perempuan Indonesia mendorong agar perempuan berani membuat pilihan yang benar, yaitu memilih calon presiden, wakil presiden, dan legislatif yang menjamin keberagaman sebagai kekayaan Indonesia dan identitas bangsa, serta membuka peluang kebebasan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan.

Baca juga: Tips Mencoblos agar Suara di Pemilu Dinyatakan Sah

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Konferensi pers ”Suara Perempuan Berharga untuk Pemilu” yang disampaikan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Hadir sebagai pembicara (dari kiri ke kanan) Ketua Bawaslu Rahmat Subagja, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka, dan Direktur Saya Perempuan Antikorupsi Maria Kresentia.

Maria juga meminta agar perempuan mewaspadai jual beli suara dan politik uang; mempelajari latar belakang calon pemimpin daerah dengan memperhatikan rekam jejak, visi misi, dan program menggunakan hak suara; dan mengawasi pemilu.

Ia juga meminta perempuan tidak terintimidasi dengan kehadiran orang atau sekelompok orang yang mengarahkan suara. ”Bila menemukan dugaan pelanggaran pemilu, sampaikan kepada pengawas pemilihan terdekat,” katanya.

Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial

Hal itu terlihat, misalnya, dalam tiga kali debat capres-cawapres, isu mengenai perempuan masih jauh dari pembahasan. Padahal, topik mengenai perempuan itu menunjukkan keseriusan dan perhatian pemerintah kelak dalam melindungi dan menciptakan ruang aman bagi perempuan, anak, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga calon presiden (dari kanan ke kiri) Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Apalagi, saat ini banyak sekali masalah yang dihadapi perempuan. Masalah itu, misalnya, terkait angka kekerasan berbasis jender yang tinggi, baik di ruang domestik maupun publik, seperti di angkutan umum, kantor, pabrik, dan sekolah.

Mike pun mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pemilu 2024 dengan menggunakan hak suaranya, mengawasi apabila ada pelanggaran pemilu di tempat pemungutan suara (TPS), dan membersamai calon legislatif yang berasal dari kelompok masyarakat dengan dukungan finansial dan politik terbatas.

”Kelompok perempuan harus didorong lebih kritis dan menjadi bagian dalam pemilu. Perempuan harus memaksimalkan peran politiknya karena perempuan punya peran untuk mengawal Pemilu 2024,” katanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, suara perempuan berharga karena mewakili lebih dari 50 persen pemilih dalam Pemilu 2024. Ia mendorong agar perempuan terlibat dalam pengawasan pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).

”Saat penghitungan suara, di situlah guyubnya warga terlihat. Kalau ada perempuan, orang-orang akan menahan konflik. Makanya, perempuan perlu hadir dan ikut mengawasi kalau ada pelanggaran di TPS,” katanya.

Baca juga: Pelanggaran Menggerus Kepercayaan pada Pemilu

Hingga saat ini, Bawaslu telah memproses tiga kasus politik uang dalam Pemilu 2024. ”Salah satu kasus terjadi di Bulukumba. Sejak 17 Januari 2024 lalu dalam proses persidangan. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada putusannya,” katanya.

Menurut Bagja, penyelidikan dan pengusutan kasus politik uang menunjukkan keseriusan Bawaslu mengatasi masalah ini. ”Ini juga menjadi pelajaran dan pengingat bahwa kasus politik uang bisa kita usut,” ujarnya.