e-Paper DPR RI

Tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membaca intensi dan strategi Jokowi. Siasat baru disiapkan.

Dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo sudah tiga kali kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Intensnya visitasi Jokowi di tengah masa kampanye Pemilu 2024 kembali memunculkan spekulasi bahwa ia tengah dalam upaya pemenangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, elektabilitas dari pasangan nomor urut 2 ini, jika mengacu hasil survei sejumlah lembaga survei, mengalami stagnasi.

Kunjungan kerja terbaru dari Presiden ke Jateng berlangsung pada Senin-Selasa (22-23/1/2024). Pada Senin, kunjungan kerja Presiden dimulai dari Kota Salatiga, Magelang, lalu Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo.

Di Salatiga, Presiden memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah dan meninjau fasilitas kesehatan di rumah sakit umum daerah. Di Magelang, Presiden meresmikan ruas jalan yang diperbaiki melalui program Inpres jalan daerah dan membagikan bantuan program Indonesia Pintar 2024. Adapun di Temanggung, Presiden menyerahkan bantuan pangan, sedangkan di Wonosobo menyerahkan sertifikat tanah serta menghadiri apel santri/pelajar, dan silaturahmi guru ngaji se-Pulau Jawa.

Sementara pada Selasa (23/1/2024) ini, selain ke Semarang, Presiden juga akan membagikan bantuan Indonesia Pintar di Purwodadi dan menyerahkan sertifikat tanah di Blora.

Baca juga: Janji Netral dan Kode-kode dari Jokowi

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri menghadiri acara penyerahan bantuan PIP di GOR Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

Padahal, baru tiga pekan lalu, persisnya pada 2-3 Januari 2024, Presiden berkunjung ke Jateng. Kala itu, ia mengunjungi Purworejo, Cilacap, Tegal, Banjarnegara, dan Banyumas. Selang sebulan sebelumnya, persisnya pada 13 Desember 2023, Presiden berkunjung ke Pekalongan. Kunjungan kerja Presiden di dua waktu berbeda itu pun dominan oleh kegiatan menyalurkan bantuan, membagikan sertifikat tanah, serta peresmian proyek pemerintah.

Tak pelak, intensnya kunjungan kerja Presiden ke Jateng di tengah masa kampanye ini kembali memunculkan spekulasi bahwa ia mengamankan suara untuk calon tertentu di Pemilihan Presiden 2024. Diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, misalnya, menengarai, pergerakan intens Jokowi di Jateng tak lepas dari elektabilitas Prabowo-Gibran yang menurut sejumlah lembaga survei berkutat di angka 40-45 persen. Padahal, mereka sudah mematok target, meraih kemenangan pilpres dalam satu putaran. Yang artinya, mereka harus meraih elektabilitas lebih dari 50 persen.

”Segala upaya sudah dilakukan sehingga saya lihat Pak Jokowi bagi-bagi bansos, sertifikat, dan seterusnya itu oke bagian dari kunjungan kerja. Tapi, saya berani katakan itu juga kampanye untuk pasangan calon tertentu yang dibungkus kunjungan kerja,” tambahnya.

Baca juga: Kampanye Pilpres dalam Alunan Musik

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Gudang Badan Usaha Logistik di kawasan Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024). Di tempat tersebut, Presiden memantau penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk 1.000 keluarga penerima manfaat.

Jateng dinilainya menjadi sasaran karena wilayah itu basis dari capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jateng juga basis dari PDI-P, salah satu partai politik pengusung Ganjar-Mahfud. Pada Pemilu 2019, PDI-P memperoleh elektabilitas tertinggi di provinsi ini dengan total 5,7 juta suara atau 29,71 persen dari total suara 19,42 juta suara pemilih. Suara PDI-P di provinsi itu hampir mencapai 21 persen dari total suara nasional yang berhasil dikumpulkan. Kemudian dari 35 kabupaten/kota di Jateng, PDI-P menguasai 28 di antaranya.

Kecurigaan bahwa Jokowi membantu pemenangan salah satu capres-cawapres, menurut Ari, juga tampak dari agenda kunjungan kerja yang dihadiri Jokowi. Menurut dia, agenda seperti peninjauan atau peresmian jalan daerah, sebagai contoh, sebenarnya cukup oleh pimpinan daerah.

”Saya pikir banyak hal yang kelihatan sekali Presiden menurunkan kadar. Hal-hal yang tidak harus porsi Presiden, tapi Presiden turun tangan. Motifnya adalah motif elektoral, motifnya untuk kepentingan pasangan calon tertentu,” ujarnya.

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, mengatakan, timnya sudah bisa membaca intensi dan strategi Jokowi itu. Apalagi, pasca-kunjungan Ganjar di sejumlah daerah, kerap diikuti kunjungan kerja Presiden. Tim, misalnya, mencoba untuk menyiasati dengan mengurungkan rencana kampanye di satu titik setelah memperoleh informasi bahwa Presiden akan berkunjung ke titik yang sama.

DOKUMENTASI TPN GANJAR-MAHFUD

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, ditemani Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, memberikan keterangan kepada pers mengenai persiapan debat perdana bagi Ganjar-Mahfud, di Media Center TPN, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Terlepas dari itu, ia melihat ada dua pesan yang bisa ditangkap dari fenomena kunjungan Ganjar yang diikuti Jokowi tersebut. Pertama, hal itu kian memperkuat asosiasi Jokowi dengan Ganjar. Masyarakat diharapkan akan menilai bahwa sebetulnya yang identik dengan Jokowi adalah Ganjar. Gaya blusukan dan komunikasi Jokowi mirip dengan Ganjar.

”Jadi, Pak Jokowi yang mendekat dengan gerakan Mas Ganjar itu membantu kami. Itu mengingatkan masyarakat betapa miripnya karakter gerak, karakter blusukan, karakter pribadi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar,” ujarnya.

Baca juga: Adu Jurus Capres Memikat Hati Pemilih

Kedua, Andi melihat, fenomena Jokowi ”membuntuti” kampanye Ganjar menunjukkan adanya kesamaan pemetaan teritorial oleh tim Jokowi. Karena itu, tak heran ada kesamaan dalam memandang prioritas daerah-daerah tertentu antara tim Jokowi dan tim Ganjar.

Kini, tantangannya, lanjut Andi, adalah tim harus menganalisis lebih dalam, apakah dalam setiap lokasi kunjungan Presiden terdapat kebijakan-kebijakan khusus yang disampaikan secara tertutup dan mengganggu netralitas aparatur. Namun, dengan mengetahui lokasi-lokasi yang dikunjungi Jokowi, tim justru terbantu untuk memperkuat konsolidasi di lokasi-lokasi tersebut.

”Kami semakin terbantu membangun alert system kami untuk benar-benar memperhatikan netralitas aparatur. Kami punya gadget untuk membuatnya viral. Kalau mereka salah dan ketahuan, korban itu di mereka,” katanya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, berbincang-bincang dengan warga di Jalan Arjuna Gang 14A RT 002/RW 003, Kelurahan Slerok, Tegal, Jawa Tengah, selepas berkampanye di daerah Brebes dan Tegal, Rabu (10/1/2024). Sesudah itu, ia melanjutkan dengan menginap di rumah warga.

Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menepis intensifnya kunjungan kerja Presiden di Jateng terkait Pilpres 2024. Pemilihan Jateng sebagai lokasi tujuan lebih karena kepadatan penduduk.

”Penduduk Indonesia, kan, populasi penduduknya Jawa. Jateng, Jatim, Jabar begitu. Dan pasti pelayanan sosial dan perlindungan sosial terkait dengan manusia, populasi. Jadi daerah-daerah itu yang banyak harus kita lihat,” ucapnya.

Di Jateng, dia menegaskan, Presiden hendak memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik di bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat, serta BPJS. Wilayah kunjungan kerja yang beririsan dengan kampanye Ganjar-Mahfud dinilai hanya sebuah kebetulan.

”Kampanye terjadi di seluruh tempat di Indonesia, kan? Jadi kita tahu bahwa kunjungan kerja Presiden itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ini terkait dengan memastikan program-program prioritas termasuk program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, itu terlaksana,” ucap Dwipayana.

Baca juga: Jika Terlambat Mengurus Pindah Memilih atau Tidak Terdaftar di DPT

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/1/2023).

Tingkatkan pengawasan

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak melarang presiden untuk mendukung salah satu calon tertentu di pemilu. Di Amerika Serikat, bahkan, sudah biasa bagi presiden yang tengah berkuasa untuk mendukung salah satu calon.

”Di AS (Amerika Serikat), presiden yang sedang berkuasa selalu memiliki jagoan dalam rangka kontinuitas kebijakan,” ucapnya.

Hanya saja, untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, ia melihat penting diaturnya jeda satu periode jika salah satu calon yang akan melanjutkan pemerintahan berasal dari kerabat dekat presiden yang tengah berkuasa.

Selama aturan itu belum ada, harapan bertumpu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan publik untuk mencermati aktivitas Presiden. Jika Presiden Jokowi, misalnya, menyalahgunakan kekuasaan, seperti memolitisasi bantuan sosial untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran atau menggiring aparatur sipil negara untuk memilih calon tertentu, Bawaslu tak boleh tinggal diam.