e-Paper DPR RI

Hubungan Jokowi-Butet Kartaredjasa pasang surut kendati pernah sangat akrab. Perubahan sikap politik jadi penyebab.

Bukan Butet Kartaredjasa namanya kalau tidak vokal dan lugas dalam mengkritik apa pun dan siapa pun, termasuk Presiden Joko Widodo yang pernah didukungnya sejak 2014. Kali ini, setelah sempat dituduh menghina Presiden Jokowi dan dilaporkan ke polisi oleh Pro-Jokowi atau Projo, sukarelawan Jokowi, laporan pun dicabut kembali atas perintah Presiden.

Sebuah pantun yang disampaikan di kampanye terbuka bertajuk Hajatan Rakyat untuk pemenangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Alun-alun Wates Kulon Progo, Yogyakarta, pada 28 Januari 2024, dinilai sebagai penghinaan. Padahal, pantunnya berisikan kegalauan seorang pencinta berat Jokowi yang menganggap idolanya telah berubah.

Dari video-video yang beredar, Mas Butet terbukti melakukan upaya penghinaan terhadap Bapak Jokowi.

Butet pun berterima kasih kepada Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, Butet berharap pencabutan laporan serupa seharusnya tidak dilakukan hanya untuknya, tetapi juga untuk orang-orang yang bergerak menegakkan demokrasi dan konstitusi serta dibungkam aparat dengan cara serupa: sekadar berkreasi dan menyatakan apa adanya tentang kebenaran. Sebut saja Aiman dan lainnya.

Melalui rekaman video, Butet sekaligus juga mengingatkan Presiden agar jangan guru besar-guru besar perguruan tinggi dilecehkan karena seruan-seruan moral yang disampaikannya dinilai untuk mendukung calon presiden tertentu. Padahal, mereka menyatakan keprihatinan terhadap penyelenggaraan negara selama pemilu.

Baca juga: Polisi Bantah, Butet Dilarang Bicara Politik

”Semua orang itu, termasuk saya, adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi, orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Itu sebabnya, karena kami mencintai, kami mengingatkan, mengkritik supaya Pak Jokowi dalam track ini berada di jalan demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi. Inilah yang penting,” tuturnya.

Butet pun mendorong para pendukung Jokowi yang merasa kecewa dengan langkah politik Presiden akhir-akhir ini untuk terus mengingatkannya. Harapannya, Presiden Jokowi tetap mengikuti nilai-nilai demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi.

Semua orang itu, termasuk saya, adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi, orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Itu sebabnya, karena kami mencintai, kami mengingatkan, mengkritik supaya Pak Jokowi dalam ’track’ ini berada di jalan demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi. Inilah yang penting.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LUKAS

Seniman Butet Kartaredjasa menyampaikan keterangan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/2/2022). Pada pertemuan itu, para seniman dan budayawan menyampaikan harapannya kepada Presiden terkait pelaksanaan kegiatan pertunjukan seni budaya di Tanah Air pada masa pandemi Covid-19.

Bukan orang baru

Butet sebenarnya bukan orang baru dalam mendukung Jokowi. Sejak Pemilu 2014, seniman ini sudah menyatakan dukungannya secara terbuka. Butet bersama Faisal Basri, Lin Che Wei, dan Goenawan Mohamad sempat menggawangi dukungan kepada Joko Widodo melalui manifesto rakyat yang tak berpartai pada 26 Mei 2014. Bulan berikutnya, Butet kembali mendeklarasikan dukungannya dan mengadakan kirab budaya. Kirab budaya Jogja Istimewa untuk Jokowi-Jusuf Kalla saat itu diselenggarakan dari halaman DPRD DIY melewati kawasan Malioboro menuju titik nol kilometer pada 26 Juni 2014.

Di periode kedua Jokowi, dukungan serupa diberikan. Butet bersama saudaranya, almarhum Djaduk Ferianto, dan sukarelawan lain yang menamakan diri Alumni Jogja Satukan Indonesia mengadakan pertunjukan seni budaya yang digelar di Stadion Kridosono, 23 Maret 2019.

Di periode kedua Jokowi, dukungan serupa diberikan. Butet bersama saudaranya, almarhum Djaduk Ferianto, dan sukarelawan lain yang menamakan diri Alumni Jogja Satukan Indonesia mengadakan pertunjukan seni budaya yang digelar di Stadion Kridosono, 23 Maret 2019.

Bahkan, menjelang akhir tahun lalu, ketika ada hajatan yang mengharuskan Butet hadir karena memimpin kelompok keseniannya di hadapan Presiden, Butet terpaksa tidak hadir dan harus menghindar sementara agar mood Presiden disebutkan tidak hilang jika melihat kehadirannya di acara tersebut.

Salah satu langkah Jokowi yang membuat Butet terenyak adalah ketika memaksakan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang baru dua tahun menjadi Wali Kota Surakarta, menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Putusan yang didorong Ketua MK Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi, kemudian terbukti melanggar etika di sidang Mahkamah Kehormatan MK. Akibatnya, Anwar pun dipecat sebagai Ketua MK dan digantikan oleh Hakim Konstitusi, Suhartoyo.

Tatkala ”Jokowi” dianggap berubah dalam sikap politiknya, Butet pun mulai mengkritik. Sampai pembungkaman terjadi. Intimidasi dilakukan saat Butet akan tampil dalam pertunjukan teater ”Musuh Bebuyutan” di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, 1-2 Desember 2023.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LUKAS

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan para seniman dan budayawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/2/2022). Pada kesempatan tersebut, para seniman menyampaikan harapannya kepada Presiden terkait pelaksanaan kegiatan pertunjukan seni budaya di Tanah Air pada masa pandemi Covid-19.

Bergeming

Budi Arie menolak memberikan tanggapan atas pernyataan Butet seusai pencabutan laporan. ”Enggak usah dikomentari, nanti sahut-menyahut. Yang penting kita cabut (laporan), kita ikut perintah Presiden,” ujarnya kepada harian Kompas, Selasa (6/2/2024).

Enggak usah dikomentari, nanti sahut-menyahut. Yang penting kita cabut (laporan), kita ikut perintah Presiden.

Kendati demikian, dia memastikan Presiden Jokowi bergeming. Sebab, proses pencalonan presiden dan wakil presiden sudah berjalan, demikian pula kampanye. Pemilu juga akan dilangsungkan 14 Februari mendatang.

”Ini kan politik, berpolitik biasa. Tunggu saja 14 Februari, rakyat putusin yang mana,” ujarnya.

Kendati sebagian pihak menilai ada proses melanggar konstitusi seperti dalam putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres, Budi Arie menilai, pemilu sudah berlangsung dan tidak mungkin pemilu ditunda. ”Terus kita disuruh ngapain? Ya udah biarin aja. Pro-kontra proses itu, silakan saja berpendapat,” katanya.

Dia mengatakan, sebentar lagi, pendukung para pasangan calon akan menyatakan pemilu berlangsung curang. Apalagi, Budi menyebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 3. ”Kita tahu, kan, DKPP orangnya siapa semua. Bagian dari instrumen 03. Tapi, kan, yang memutuskan nanti rakyat. (Apa) mau nyalahin rakyat milih pelanggar etika?” tuturnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bapilpres) Projo Panel Barus membenarkan bahwa DPP Projo sudah memberi tahu Projo DIY terkait permintaan Presiden Jokowi agar sukarelawan yang melaporkan Butet ke kepolisian mencabut laporan tersebut. ”Sudah, sudah dikasih tahu. (Jadi, pasti dicabut?) Iya, dong,” kata Panel.

ANTARA /HAFIDZ MUBARAK A

Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan keterangan kepada media seusai pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate.

Kita tahu, kan, DKPP orangnya siapa semua. Bagian dari instrumen 03. Tapi, kan, yang memutuskan nanti rakyat. (Apa) mau ’nyalahin’ rakyat milih pelanggar etika?

Panel membenarkan pantun Butet yang berisi kritik dan dianggap tidak santun. Karena itu, ia berharap Butet menjaga ucapannya. ”Apa juga yang sudah dilakukan dia untuk republik ini, kita tidak tahu juga. (Hal) yang dia kasih untuk republik ini, ya, cuma kalimat-kalimat sumpah serapah yang tidak mendidik itu. Orang boleh suka, boleh tidak, tapi tidak begitu caranya,” ujar Panel.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para guru besar, alumnus, dan warga Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi kebangsaan terkait kondisi terkini menjelang Pemilu 2024 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). Sivitas Akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sivitas Akademika UI juga mengecam keras segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam Pemilu 2024 dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil.

Minta Presiden perbaiki diri

Secara terpisah, pengajar politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad, menilai, sikap kritis para seniman, budayawan, dan akademisi semestinya diikuti Presiden Jokowi, sukarelawan, serta jajarannya. ”Itu bentuk perhatian kepada pemerintah supaya segera memperbaiki diri secepat-cepatnya,” kata Herdi yang juga peneliti senior di Paramadina Institute of Ethics and Civilization.

Itu bentuk perhatian kepada pemerintah supaya segera memperbaiki diri secepat-cepatnya.

Kritik seniman dan akademisi, lanjutnya, adalah keniscayaan dan memperkuat demokrasi. Karena itu, semestinya langkah yang diambil adalah mengikutinya, bukan malah mengintimidasi.

Baca juga: Petisi Bulaksumur Tuntut Presiden Jokowi Kembali pada Koridor Demokrasi

”Termasuk kritik dari para mahasiswa dan sahabat-sahabat dosen dan guru besar, ini kan lumrah dalam demokrasi, tapi malah ada intimidasi, lalu malah meminta Rektor Universitas Soegijapranata membuat video apresiasi. Ini sangat konyol, tidak etis, dan kontraproduktif untuk Pak Jokowi,” ujar Herdi.

Justru, pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi perlu menguatkan sistem checks and balances. Dengan demikian, demokrasi dan rasa keadilan, kesetaraan, serta kebebasan bisa betul-betul dirasakan semua warga, tidak hanya segelintir pihak saja.