e-Paper DPR RI

Secara tidak langsung boleh dikatakan hitung cepat ”Kompas” sebagai bagian proses masyarakat sipil mengawasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS — Harian Kompas menggelar laporan langsung terkait proses persiapan, pemungutan suara, serta penghitungan suara Pemilu 2024 selama lebih kurang 48 jam dari Selasa (13/2/2024) siang hingga Kamis (15/2/2024). Dalam laporan langsung itu juga akan disajikan hasil rangkaian hitung cepat serta survei setelah pemilihan atau exit poll.

Laporan langsung berikut quick count atau hasil hitung cepat ini juga merupakan salah satu kontribusi harian Kompas untuk ikut mengawasi jalannya pemilu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Kompas juga melakukan hitung cepat yang dimulai sejak proses pemungutan suara dilakukan di sebuah TPS, mulai waktu bagian timur, tengah, dan barat Indonesia. Laporan hitung cepat tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik di Kompas.id yang akan menggambarkan pergerakan suara.

Baca juga: Mengenal War Room, “Jantung” Hitung Cepat Kompas

Pada Pemilu 2024 ini hitung cepat Kompas memiliki beberapa keunggulan, semisal data ditarik dari 2.000 TPS sampel dari 820.161 TPS yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Keandalan hitung cepat Kompas sebagai rujukan hasil Pemilu 2024 ditopang metode sampling acak sistematis dengan tingkat kepercayaan 99 persen dan simpangan kesalahan yang diperkirakan kurang dari satu persen.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia udi Arie Setiadi (Berdiri ketiga kiri) dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong (kiri) saat berkunjung ke War Room Hitung Cepat Kompas di Menara Kompas, Senin (12/2/2024).

Wakil GM Litbang Kompas BE Satrio menuturkan, secara tidak langsung boleh dikatakan hitung cepat ini sebagai bagian proses masyarakat sipil mengawasi jalannya pemilu.

Baca juga: Simulasi Hitung Cepat Litbang ”Kompas” 2024

Harian Kompas juga menyelenggarakan survei setelah pemilihan, yakni kepada 8.000 responden yang telah memilih di 2.000 TPS sampel, untuk menanggapi dan memaknai hitung cepat. Hasil survei pascapilih ini akan tayang di harian Kompas sehari setelah pencoblosan, yakni Kamis (15/2/2024).

”Survei pascapilih kami lakukan untuk mendapatkan insight yang lebih dari sekadar data. Kita akan mendapatkan data perilaku pemilihnya. Kemudian kita juga akan bisa mendapatkan elektabilitas masing-masing calon itu per wilayah, kemudian per demografi usia, berdasarkan jender (atau) jenis kelamin,” kata Satrio.

Survei pascapilih kita lakukan untuk mendapatkaninsight yang lebih dari sekadar data.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Simulasi hitung cepat atau quick count Litbang Kompas 2024 pada pemilihan presiden dan anggota legislatif di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/2/2024). Tim Pusat Data ini terdiri dari 100 konfirmator, 20 verifikator, 14 validator, 6 orang data entry Jakarta, 4 orang data entry Medan, serta 4 orang data entry Makassar.

Adapun Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas 2024 Slamet JP menuturkan, pengarahan telah diberikan bagi tenaga lapangan untuk area Jabodetabek yang akan turun di lapangan tanggal 12-14 Februari 2024. Hal ini sebagai persiapan bagi mereka untuk meliput dan melaporkan survei pascapilih Litbang Kompas 2024.

Slamet menuturkan, sebenarnya kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 10 dan 11 Februari 2024 di seluruh provinsi di Indonesia. ”Tanggal 10 sebenarnya (untuk) beberapa lokasi di luar Jakarta sudah dilakukan, mulai dari Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, semuanya,” katanya.

Baca juga: ”Kompas” Gelar Lagi Hitung Cepat dan ”Exit Poll” Pemilu, Independen dengan Metode Akurat

Pengarahan awal dan termasuk pengarahan sistem—seperti aplikasi yang digunakan dan formulir daring yang akan diisi—diharapkan dapat memperlancar kegiatan. ”Kita juga menyiapkan nomor-nomor pengaduan apabila di lapangan, selama pelaksanaan, ada hambatan,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, selain pengaduan di Jakarta untuk wilayah Pulau Jawa, ada juga pengaduan di Medan untuk wilayah Sumatera. Demikian pula ada pengaduan di Makassar untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.