e-Paper DPR RI

Presiden Jokowi dinilai berupaya mengantisipasi sejumlah risiko politik dengan menarik Ketum Demokrat AHY ke kabinet.

JAKARTA, KOMPAS - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menterinya dinilai sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko politik pasca-Pemilu 2024. Tak hanya itu, Presiden juga sekaligus ingin memastikan stabilitas pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden-calom wakil presiden yang raihan suaranya di Pemilihan Presiden 2024 unggul berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga.

Khusus bagi Demokrat, masuknya Agus Harimurti ke dalam kabinet mengakhiri status partai itu yang sejak 2014 berada di luar pemerintahan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Putra sulung dari Presiden ke-6 RI yang juga pendiri Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, itu menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hadi mengisi kekosongan posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD karena memilih fokus berkontestasi di Pemilihan Presiden 2024.

Seusai pelantikan, Presiden Jokowi enggan menjawab saat ditanyakan apakah sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai asalnya, sebelum menunjuk Agus. Presiden memilih menjawab pertanyaan wartawan itu dengan membeberkan rekam jejak Agus.

Baca juga: Dinamika Pemilu yang Jadi Angin Segar bagi AHY dan Demokrat

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

”Pertama ini urusan yang berkaitan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketua Umum Partai Demokrat, beliau juga alumnus Akademi Militer, juga pendidikan di Nanyang Technology University, di Harvard University, di Webster University, saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sangat siap,” tuturnya.

Adapun untuk Hadi, Presiden melihat pengalamannya sebagai Panglima TNI 2017-2021.

Acara pelantikan dihadiri sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi menteri yang dilantik. Menteri dari PDI-P yang terlihat adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas. Adapun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak terlihat. Saat dikonfirmasi, ia mengatakan tengah bertugas di Medan.

Agus mengaku memperoleh pemberitahuan mendadak untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Presiden baru memintanya menjabat posisi itu saat dipanggil ke Istana Merdeka, Selasa (20/2/2024). ”Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap pada Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing restu juga,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tidak Menutup Kemungkinan ”Reshuffle” Lagi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Setelah bergabung dalam pemerintahan, lanjutnya, Demokrat bakal mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas Oktober mendatang.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng meyakinkan bahwa Demokrat akan konsisten menjadi partai politik pendukung pemerintah. ”Tidak seperti partai pendukung pemerintah lainnya, yang menterinya masih ada di pemerintahan, tetapi bersikap seperti oposisi,” ujarnya.

Meski demikian, kader awalnya berpikir bergabungnya Demokrat dengan pemerintahan akan dimulai pada 2024-2029. Sebab, pasangan capres-cawapres yang diusung Demokrat, Prabowo-Gibran, tengah unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei. Akan tetapi, pemerintahan kabinet Jokowi tengah mengalami sejumlah kekosongan kursi menteri.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo mengatakan, bergabungnya Demokrat kian memperkokoh kabinet dan Koalisi Indonesia Maju, koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran. Hal tersebut diyakini pula bakal memperkuat stabilitas politik nasional. ”Saya juga meyakini, ada kartu tersembunyi Pak Jokowi di balik masuknya Partai Demokrat ke kabinet. Apa itu? Nanti saja, he-he-he,” katanya.

Pandangan PDI-P

Sementara itu, politikus PDI-P sekaligus Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menekankan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Begitu pula masuknya Demokrat ke gerbong koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi. Bagi PDI-P, hal yang terpenting saat ini adalah mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, ditariknya Demokrat ke kabinet merupakan upaya Jokowi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk atau risiko-risiko politik yang bisa terjadi setelah pemilu. Misalnya, hubungan Jokowi dengan PDI-P. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah PDI-P bakal semakin kritis setelah pemilu ini di parlemen, begitu juga partai lain yang ada di kubu capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

”Jadi, ada kebutuhan untuk mengantisipasi, misalnya, kabinet menjadi tidak solid atau partai-partai menjadi tidak loyal,” tambah Arya.

Menurut dia, wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu hanya salah satu risiko yang mungkin diantisipasi Jokowi. Risiko politik lainnya berkaitan dengan agenda-agenda sampai akhir pemerintahan, seperti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang akan dibahas pada Juli-Agustus 2024 serta pembahasan mengenai jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Baca juga: Demokrat Tegaskan Berubah Sikap, Kini Dukung Jokowi-Amin

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (kiri) berpegangan tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Deklarasi Dukungan Kepada Prabowo Subianto Oleh Partai Demokrat pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Namun, bergabungnya Demokrat belum bisa menjawab persoalan stabilitas pemerintahan. Sebab, dengan bergabungnya Demokrat (54 kursi di DPR), akumulasi kursi di DPR parpol pengusung Prabowo-Gibran hanya 261 kursi sehingga sangat mungkin Jokowi akan kembali mencoba mendekati partai lain yang merupakan lawan politik Prabowo-Gibran di pilpres. Sementara jumlah kursi di DPR parpol pengusung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin adalah 314 kursi.

”Nah, tentu akan ada juga usaha melobi partai-partai lain. Namun, partai-partai tentu juga tengah menghitung untung ruginya karena bagaimanapun akan ada pilkada di November mendatang. Jadi, potensi untuk masuk kabinet terbuka bagi partai lain,” ucap Arya. Sebelum memutuskan menarik Demokrat ke kabinet, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nasdem merupakan salah satu parpol pengusung Anies-Muhaimin.

Di luar itu, menurut dia, bergabungnya Demokrat ke koalisi pemerintahan salah satunya juga untuk menjamin stabilitas pemerintahan selanjutnya. Hal ini penting dipastikan karena jumlah kursi parpol pengusung Prabowo-Gibran pun tak akan dominan di parlemen. Mengacu pada hitung cepat hasil pemilihan anggota legislatif, perolehan suara gabungan parpol pengusung Prabowo-Gibran baru berkisar 42-43 persen. (INA/WKM/BOW/VAN/EVA/WIL)